Pemprov Bengkulu Percepat Lakukan Sertifikasi Aset Daerah, Dikawal KPK

RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu semakin serius dalam menangani sertifikasi aset milik Pemerintah Daerah (Pemda). Upaya ini mendapatkan perhatian khusus setelah kunjungan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I ke Bengkulu, dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kunjungan tersebut, Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, menjelaskan pentingnya percepatan sertifikasi aset Pemda. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan aset-aset pemerintah daerah terlindungi secara administratif dan menghindari potensi masalah hukum dimasa mendatang.

“Kita mengkhususkan area intervensinya mengenai manajemen aset maupun pendapatan,” ujar Heru.

Heru menambahkan, pendampingan dari KPK diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Pemda. Terutama dalam proyek-proyek strategis.

Heru menegaskan, KPK memiliki peran penting dalam mengawal dan menyelesaikan permasalahan aset-aset pemerintah daerah yang selama ini terkatung-katung. Tim Korsup KPK dengan komponen pencegahan dan penindakan diharapkan bisa memberikan bantuan signifikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Tim lengkap di koordinasi supervisi KPK itu kan ada pencegahan dan ada penindakan. Beberapa minggu yang lalu kan datang lengkap. Baik koordinasi supervisi pencegahan maupun penindakan. Kemudian disepakati untuk diselesaikan secara baik-baik," jelas Heru. 

BACA JUGA:Jalan Santai Agung Toyota Masuk MURI, Pembaca RADAR BENGKULU Dapat Mobil Toyota Calya

BACA JUGA:Kesbangpol Bengkulu Intensifkan Pencegahan Hoax Jelang Pilkada 2024

Ia optimis kesepakatan ini akan segera ditindaklanjuti dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan aset daerah. Heru juga mengungkapkan bahwa pendekatan kolaboratif antara Pemda Bengkulu dan KPK menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan aset yang kompleks. 

Pertemuan yang melibatkan berbagai pihak ini mendorong transparansi dan komunikasi yang efektif. Sehingga setiap aset dapat diidentifikasi dan dicatat dengan jelas.

"Perkembangannya sudah sangat baik. Semua pihak welcome dan saling memberikan data serta diskusi, dan mudah-mudahan titik temunya itu ada difasilitasi oleh jasa pengacara negara," kata Heru. 

Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa semua aset dapat terkontrol dengan baik dan terhindar dari potensi sengketa.

Heru berharap upaya sertifikasi aset yang didorong oleh Pemprov Bengkulu dapat segera menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan dukungan penuh dari KPK, Pemda Bengkulu diharapkan mampu menyelesaikan masalah aset yang selama ini menghambat pengelolaan sumber daya daerah.

"Langkah ini tidak hanya untuk melindungi aset pemerintah dari sengketa dan penyelewengan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aset dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan pembangunan daerah," tuturnya.