Sekretaris DPW PPP: Sebagian Besar Bukan Kader PPP
RADAR BENGKULU - Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu menggelar aksi protes di Sekretariat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP pada Jumat, 22 November 2024.
Kedatangan mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pergantian pengurus DPW PPP Provinsi Bengkulu yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh Ketua DPW PPP Erwin Octavian SE dan Sekretaris Riki Supriadi. Para pengurus yang terkena dampak pergantian tersebut, bahkan, mendesak agar keduanya dicopot dari jabatannya.
Dalam orasi damai yang berlangsung di sekretariat, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu, Heri Ifzan, menegaskan bahwa pergantian pengurus yang dilakukan secara sepihak oleh ketua dan sekretaris DPW tanpa mekanisme yang jelas telah menciptakan ketidakpercayaan di tubuh PPP.
"Pergantian pengurus ini sudah berulang kali terjadi, dan kami yang diganti pun tidak diberitahu sebelumnya," ujar Heri, yang turut membawa spanduk bertuliskan "Aksi Orasi Damai – Misi Penyelamatan PPP Provinsi Bengkulu".
BACA JUGA:Penuhi Target PAD, Pemprov Bengkulu Genjot Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
BACA JUGA:28 TPS Sulit di Kabupaten Kaur, Berikut Penjelasan Ketua KPU Kaur
Heri juga mengungkapkan bahwa sejak Erwin Octavian dan Riki Supriadi menjabat, tidak ada transparansi dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PPP, termasuk dalam hal penggantian pengurus. "Seharusnya sebelum melakukan perombakan pengurus, ketua dan sekretaris berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pakar dan Dewan Majelis PPP. Namun ini tidak dilakukan," paparnya.
Masalah lainnya yang turut disorot adalah ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran partai. Menurut Heri, penggunaan dana yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Bengkulu tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas.
"Keuangan partai pun tidak transparan, dan ini sangat merugikan kepercayaan publik terhadap partai," tambahnya.
Selain itu, Heri juga menyoroti kekosongan jabatan Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang belum terisi hingga saat ini, akibat tidak dikirimkannya calon ketua oleh DPW PPP Provinsi Bengkulu ke DPP PPP. "DPP PPP tidak bisa mengeluarkan rekomendasi jika pengajuan calon Ketua DPRD tidak dilakukan. Ini adalah kelalaian yang sangat fatal," tegas Heri.
Sebagai respons terhadap isu-isu yang diungkapkan, Heri bersama sejumlah pengurus lainnya, termasuk Dewan Menjelis Pakar, Dewan Majelis Pertimbangan, dan Banom Partai, secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Ini Dia Tips Efektif Agar Tidur Malam dengan Cepat
BACA JUGA:Musda BPD HIPMI Bengkulu: Yosia Yodan Jadi Calon Tunggal Ketua Umum
Mereka bahkan telah menyampaikan surat mosi tidak percaya tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
"Kami mendesak agar ketua dan sekretaris ini ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya," ujar Heri.