Kader PPP Bengkulu Ajukan Mosi Tidak Percaya, Desak Pencopotan Ketua dan Sekretaris DPW

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 22 Nov 2024 - 20:45

Kader PPP Bengkulu Ajukan Mosi Tidak Percaya-Windi/RADAR BENGKULU-

Sekretaris DPW PPP: Sebagian Besar Bukan Kader PPP

RADAR BENGKULU - Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu menggelar aksi protes di Sekretariat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP pada Jumat, 22 November 2024.

Kedatangan mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pergantian pengurus DPW PPP Provinsi Bengkulu yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh Ketua DPW PPP Erwin Octavian SE dan Sekretaris Riki Supriadi. Para pengurus yang terkena dampak pergantian tersebut, bahkan, mendesak agar keduanya dicopot dari jabatannya.

Dalam orasi damai yang berlangsung di sekretariat, Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu, Heri Ifzan, menegaskan bahwa pergantian pengurus yang dilakukan secara sepihak oleh ketua dan sekretaris DPW tanpa mekanisme yang jelas telah menciptakan ketidakpercayaan di tubuh PPP.

"Pergantian pengurus ini sudah berulang kali terjadi, dan kami yang diganti pun tidak diberitahu sebelumnya," ujar Heri, yang turut membawa spanduk bertuliskan "Aksi Orasi Damai – Misi Penyelamatan PPP Provinsi Bengkulu".

Heri juga mengungkapkan bahwa sejak Erwin Octavian dan Riki Supriadi menjabat, tidak ada transparansi dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PPP, termasuk dalam hal penggantian pengurus. "Seharusnya sebelum melakukan perombakan pengurus, ketua dan sekretaris berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pakar dan Dewan Majelis PPP. Namun ini tidak dilakukan," paparnya.

Masalah lainnya yang turut disorot adalah ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran partai. Menurut Heri, penggunaan dana yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Bengkulu tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas.

"Keuangan partai pun tidak transparan, dan ini sangat merugikan kepercayaan publik terhadap partai," tambahnya.

Selain itu, Heri juga menyoroti kekosongan jabatan Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang belum terisi hingga saat ini, akibat tidak dikirimkannya calon ketua oleh DPW PPP Provinsi Bengkulu ke DPP PPP. "DPP PPP tidak bisa mengeluarkan rekomendasi jika pengajuan calon Ketua DPRD tidak dilakukan. Ini adalah kelalaian yang sangat fatal," tegas Heri.

Sebagai respons terhadap isu-isu yang diungkapkan, Heri bersama sejumlah pengurus lainnya, termasuk Dewan Menjelis Pakar, Dewan Majelis Pertimbangan, dan Banom Partai, secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu.

Mereka bahkan telah menyampaikan surat mosi tidak percaya tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

kader ppp bengkulu ajukan mosi tidak percaya, desak pencopotan ketua dan sekretaris dpw                            sekretaris dpw ppp: sebagian besar bukan kader ppp
radar bengkulu - puluhan kader partai persatuan pembangunan (ppp) provinsi bengkulu menggelar aksi protes di sekretariat dewan perwakilan wilayah (dpw) ppp pada jumat, 22 november 2024.
kedatangan mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pergantian pengurus dpw ppp provinsi bengkulu yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh ketua dpw ppp erwin octavian se dan sekretaris riki supriadi. para pengurus yang terkena dampak pergantian tersebut, bahkan, mendesak agar keduanya dicopot dari jabatannya.
dalam orasi damai yang berlangsung di sekretariat, wakil ketua dpw ppp provinsi bengkulu, heri ifzan, menegaskan bahwa pergantian pengurus yang dilakukan secara sepihak oleh ketua dan sekretaris dpw tanpa mekanisme yang jelas telah menciptakan ketidakpercayaan di tubuh ppp.
"pergantian pengurus ini sudah berulang kali terjadi, dan kami yang diganti pun tidak diberitahu sebelumnya," ujar heri, yang turut membawa spanduk bertuliskan "aksi orasi damai – misi penyelamatan ppp provinsi bengkulu".
baca juga:penuhi target pad, pemprov bengkulu genjot realisasi pajak dan retribusi daerah
baca juga:28 tps sulit di kabupaten kaur, berikut penjelasan ketua kpu kaur
heri juga mengungkapkan bahwa sejak erwin octavian dan riki supriadi menjabat, tidak ada transparansi dalam menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad art) ppp, termasuk dalam hal penggantian pengurus. "seharusnya sebelum melakukan perombakan pengurus, ketua dan sekretaris berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan pakar dan dewan majelis ppp. namun ini tidak dilakukan," paparnya.
masalah lainnya yang turut disorot adalah ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran partai. menurut heri, penggunaan dana yang dialokasikan melalui apbd provinsi bengkulu tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas.
"keuangan partai pun tidak transparan, dan ini sangat merugikan kepercayaan publik terhadap partai," tambahnya.
selain itu, heri juga menyoroti kekosongan jabatan ketua dprd kabupaten seluma yang belum terisi hingga saat ini, akibat tidak dikirimkannya calon ketua oleh dpw ppp provinsi bengkulu ke dpp ppp. "dpp ppp tidak bisa mengeluarkan rekomendasi jika pengajuan calon ketua dprd tidak dilakukan. ini adalah kelalaian yang sangat fatal," tegas heri.
sebagai respons terhadap isu-isu yang diungkapkan, heri bersama sejumlah pengurus lainnya, termasuk dewan menjelis pakar, dewan majelis pertimbangan, dan banom partai, secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua dan sekretaris dpw ppp provinsi bengkulu.
baca juga:ini dia tips efektif agar tidur malam dengan cepat
baca juga:musda bpd hipmi bengkulu: yosia yodan jadi calon tunggal ketua umum
mereka bahkan telah menyampaikan surat mosi tidak percaya tersebut kepada pelaksana tugas (plt) ketua umum ppp, muhammad mardiono.
"kami mendesak agar ketua dan sekretaris ini ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya," ujar heri.
bendahara dpw ppp provinsi bengkulu, m fadli prayogi, yang juga menjabat sebagai ketua banom gerakan pemuda ka'bah (gpk), turut menambahkan bahwa ppp harus diselamatkan.
"ppp ini bukan perusahaan, tapi organisasi partai yang bergerak untuk kepentingan umat. tidak bisa seenaknya diganti-ganti pengurusnya tanpa mengikuti mekanisme yang sudah ada," ujarnya dengan tegas.
fadli menilai, kegagalan kepemimpinan erwin octavian dan riki supriadi terlihat jelas dalam pemilihan legislatif (pileg) lalu. meski mendapatkan bantuan besar dari pusat, ppp provinsi bengkulu justru terpuruk dan berada di posisi paling bawah dalam perolehan suara.
"bantuan dari pusat sangat besar, tapi kenapa hasilnya sangat mengecewakan? kepemimpinan mereka tidak mampu menggerakkan partai untuk meraih kemenangan," kritik fadli.
baca juga:apel terakhir, pjs bupati bengkulu utara sampaikan pesan perpisahan
baca juga:disabilitas mempunyai peran dalam pilkada 2024
sementara itu sekretaris dpw ppp provinsi bengkulu, riki supriadi, yang menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. bahkan yang hadir ke sekretariat dpw ppp sebagian besar bukan pengurus dpw ataupun kader ppp.
"cuba kita lihat yang datang cuman 7 orang pengurus dpw, selainnya kita tidak tahu siapa mereka. kalau kita perhatikan mereka mengunakan gelang biru. ada apa gelang biru datang ke sekretariat dpw ppp yang kita ketahui gelang biru itu simbol dari lawan kita ppp yang mengusung pak erwin di kabupaten seluma.," katanya 
dalam keterangan persnya, riki menjelaskan bahwa selama kepemimpinan erwin octavian, ppp justru menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya.
 "jadi, apa yang mereka sampaikan itu tidak berdasar. ppp jauh lebih melesat dibanding ketua sebelumnya," ujar riki dengan tegas. pernyataan ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap tudingan yang menyebutkan bahwa partai mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan erwin.
baca juga:ini manfaatnya kalau kita membaca doa nabi yunus selama 40 malam 
baca juga:penyelenggara mall pelayanan publik, tandatangan pks lima instansi agar mudah dalam pelayanan
salah satu titik fokus yang muncul dalam polemik ini adalah sejumlah kader ppp yang melontarkan protes di sekretariat dpw. riki mencatat, dari puluhan kader yang hadir, hanya tujuh orang yang masih menjabat sebagai pengurus dpw ppp. menurutnya, masalah ini perlu dipahami secara lebih mendalam, terutama setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan dewan pimpinan pusat (dpp) ppp. 
"kami sudah berkomunikasi dengan dpp, dan sesuai dengan arahan mereka, fokus utama kami saat ini adalah pilkada," terang riki.
pilkada seluma, yang diikuti oleh ketua dpw ppp erwin octavian, menjadi salah satu alasan mengapa pengurus partai saat ini lebih memprioritaskan kesuksesan di ajang pemilihan kepala daerah tersebut.
riki juga mengungkapkan bahwa dirinya dan seluruh jajaran ppp provinsi bengkulu sudah mengetahui siapa yang berada di balik kegaduhan ini. meskipun begitu, riki memilih untuk tidak melontarkan tuduhan lebih lanjut, tetapi lebih mengutamakan solusi yang konstruktif.
lebih lanjut, riki menegaskan bahwa masalah internal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan terbuka. 
baca juga:pemprov bengkulu perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk hapus kemiskinan ekstrem
baca juga:idealnya upah minimum provinsi bengkulu naik 20 persen
"masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. kami sangat terbuka untuk mengadakan rapat dan silaturahmi dengan siapapun yang merasa ada masalah," jelasnya.
 menurut riki, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah adalah dengan duduk bersama dan berdialog, bukan dengan membuat perlawanan yang hanya memperburuk keadaan.
sekretaris dpw ppp itu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling benar atau menganggap diri mereka lebih paham dalam menjalankan aturan. semua pihak, lanjutnya, harus menghormati prosedur dan peraturan yang ada, serta menjaga solidaritas di internal partai. 
"kita harus bicara dengan baik-baik untuk memecahkan masalahnya. bukan malah memperburuk keadaan dengan ego masing-masing," tandas riki.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan