Dani Hamdani- Sukatno Janji Wujudkan Pendidikan Gratis Plus di Kota Bengkulu
Dani Hamdani - Sukatno-RADAR BENGKULU-
RADAR BENGKULU — Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu nomor urut 1, Dani Hamdani dan Sukatno yang dikenal dengan nama DISUKA, membawa komitmen besar untuk pendidikan di Kota Bengkulu. Dalam Pilkada 2024, mereka bertekad menjadikan pendidikan tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat kurang mampu.
Sukatno, calon Wakil Wali Kota Bengkulu menegaskan bahwa sekolah negeri di Bengkulu memang sudah gratis berkat dukungan dana dari pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa komitmen mereka adalah mewujudkan “sekolah gratis plus,” yang tidak hanya menawarkan bebas biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan layanan tambahan yang mendukung kualitas pendidikan.
"Dengan latar belakang Pak Dani sebagai birokrat dan pendidik, kami optimis bisa menghadirkan pendidikan yang benar-benar berkualitas. Kami tidak hanya ingin sekolah gratis, tapi gratis plus. Plus disini berarti bukan hanya pembebasan biaya sekolah, tetapi juga mencakup kebutuhan lainnya. Seperti seragam dan buku LKS," ujar Sukatno.
Meski demikian, Sukatno menekankan bahwa program “gratis plus” ini akan difokuskan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan begitu, bantuan ini dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, memastikan keadilan dalam akses pendidikan.
BACA JUGA:Dani Hamdani-Sukatno Janji Kaji Ulang Kebijakan Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat
BACA JUGA:Dani Hamdani- Sukatno Akan Memperbanyak Lapangan Kerja
“Program ini bertujuan meringankan beban keluarga tidak mampu agar anak-anak mereka, terutama yang berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bisa fokus belajar tanpa khawatir soal biaya tambahan,” tambah Sukatno.
Ia juga menyoroti bahwa konsep keadilan dalam program ini tidak berarti semua siswa akan menerima fasilitas yang sama. Mereka yang dianggap mampu tetap akan dikenai biaya standar. Sementara bantuan akan diarahkan pada keluarga yang lebih membutuhkan.
“Adil itu bukan berarti semuanya gratis untuk semua orang. Yang mampu tetap bayar. Kami ingin kebijakan yang benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu agar manfaatnya terasa lebih signifikan,” tegasnya.