Ini Pandangan Fraksi- Fraksi terhadap Raperda RPJPD 2024-2045, Menuju Pembangunan Jangka Panjang yang Inklusif

RADAR BENGKULU - Dalam langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah, DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna pada Rabu, 20 Juni 2024 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2024-2045.

Raperda ini menjadi topik utama yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembangunan Provinsi Bengkulu selama dua dekade ke depan.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai fraksi DPRD ini berjalan dengan penuh dinamika. Berbagai pandangan dan masukan disampaikan oleh masing-masing fraksi, menyoroti berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, menyatakan bahwa semua pandangan dari fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Raperda sebelum dibawa ke tahap pembahasan lebih lanjut.

BACA JUGA:Dinarpusda Mukomuko Dukung Program Penguatan Literasi Masyarakat Desa, Salurkan Bahan Bacaan Bermutu

BACA JUGA:DPW PKS Bengkulu Menunggu Putusan Pusat Soal Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah

"Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu menuju tahun 2045," ujar Samsu Amanah.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus), guna memastikan kinerja yang maksimal dalam merumuskan dan mengesahkan RPJPD 2024-2045.

"RPJPD akan fokus dibahas dan dirumuskan oleh Pansus," ujarnya, menegaskan komitmen DPRD untuk menyelesaikan Raperda ini dengan teliti dan mendalam.

Fraksi PDIP menyambut baik Raperda RPJPD 2024-2045 sebagai instrumen yang penting untuk mengarahkan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mereka menyoroti perlunya fokus pada pengembangan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas adalah fondasi utama untuk kemajuan daerah.

Fraksi Golkar menekankan perlunya memperkuat sektor ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang belum optimal. Mereka juga menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan dalam RPJPD ini. Menurut perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Fraksi Gerindra mengusulkan agar Raperda RPJPD mencakup strategi yang lebih konkrit dan terukur dalam pengembangan sektor pariwisata, yang dianggap sebagai salah satu potensi utama daerah. Pariwisata dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat jika dikelola dengan baik dan terencana.

Fraksi Nasdem menyoroti perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi Bengkulu dalam Raperda RPJPD ini. Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama.

Pemerataan pembangunan dan penguatan sektor pertanian akan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.