Vonis Kasus Narkotika Kermin Siin Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Kamis , 16 May 2024 - 21:58

Pengadilan Negeri Bengkulu menggelar sidang vonis terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika, Kermin Siin, pada Kamis 16 Mei 2024 siang-Ist-

RADARBENGKULU.bacakoran.co - Pengadilan Negeri Bengkulu menggelar sidang vonis terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika, Kermin Siin, pada Kamis 16 Mei 2024 siang.

Sidang yang dilakukan secara tertutup tersebut, Ketua majelis hakim, Reswan SH, memvonis terdakwa Kermin Siin 5 tahun 6 bulan serta denda lebih dari Rp 1 miliar.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Usai sidang, Dieke Meyrisa, SH MH, kuasa hukum Kermin Siin menyampaikan, kliennya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim Reswan SH. Meskipun dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

"Sesuai dengan prediksi saya, jika melihat fakta di persidangan, hakim pasti sependapat dengan kami sebagai penasihat hukumnya, yaitu terkena pasal 112 dan bukan pasal 114. Alhamdullilah," ujar Dieke.

Pasal yang dimaksud Dieke adalah Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara JPU Kejati Bengkulu mendakwa Kermin dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan putusan tersebut, Kermin dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda lebih dari Rp 1 miliar.

Dieke menyatakan, pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya, menunggu sikap JPU.

"Kalau kami masih pikir-pikir dulu. Tapi kalau JPU tidak tahu. Karena tadi tidak diucapkan di depan persidangan. Kalau jaksa banding, kami akan buat kontra banding," imbuh Dieke.

Lebih lanjut Dieke menjelaskan, sidang vonis baru digelar untuk Kermin dan Diki. Sedangkan terdakwa lainnya, Sutrisno, sidangnya digelar terpisah. "Vonis untuk Diki sama dengan Kermin. Kalau Sutrisno beda dan terpisah," ujarnya.

vonis kasus narkotika kermin siin lebih ringan dari tuntutan jpu                             
radarbengkulu.bacakoran.co - pengadilan negeri bengkulu menggelar sidang vonis terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika, kermin siin, pada kamis 16 mei 2024 siang.
sidang yang dilakukan secara tertutup tersebut, ketua majelis hakim, reswan sh, memvonis terdakwa kermin siin 5 tahun 6 bulan serta denda lebih dari rp 1 miliar.
vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 15 tahun penjara dan denda rp 1 miliar.
usai sidang, dieke meyrisa, sh mh, kuasa hukum kermin siin menyampaikan, kliennya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim reswan sh. meskipun dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
"sesuai dengan prediksi saya,  jika melihat fakta di persidangan, hakim pasti sependapat dengan kami sebagai penasihat hukumnya, yaitu terkena pasal 112 dan bukan pasal 114. alhamdullilah," ujar dieke.
baca juga:tiga orang menyusul, kpu kota bengkulu lantik 42 orang ppk
baca juga:pemuda bengkulu deklarasikan dukungan untuk paslon gubernur dempo xler-ahmad kanedi
pasal yang dimaksud dieke adalah pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 
sementara jpu kejati bengkulu mendakwa kermin dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
dengan putusan tersebut, kermin dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda lebih dari rp 1 miliar. 
dieke menyatakan, pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya, menunggu sikap jpu.
"kalau kami masih pikir-pikir dulu. tapi kalau jpu tidak tahu. karena tadi tidak diucapkan di depan persidangan. kalau jaksa banding, kami akan buat kontra banding," imbuh dieke.
lebih lanjut dieke menjelaskan, sidang vonis baru digelar untuk kermin dan diki. sedangkan terdakwa lainnya, sutrisno, sidangnya digelar terpisah. "vonis untuk diki sama dengan kermin. kalau sutrisno beda dan terpisah," ujarnya.
terdakwa sutrisno sendiri divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun 6 bulan serta denda rp 1 miliar subsidair 1 bulan. "lebih rendah dari tuntutan jpu," ujar kuasa hukum sutrisno, endah rahayu ningsih, didampingi masda.
menanggapi vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jpu, kasi pidum kejari bengkulu, denny, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu salinan putusan dari hakim pengadilan negeri.
"kami masih berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi untuk menentukan sikap selanjutnya terhadap perkara ini dalam tempo 7 hari ke depan," kata denny.
dalam sidang sebelumnya, jpu kejati bengkulu menuntut kermin dengan pidana 15 tahun penjara, diki dengan 12 tahun penjara, dan sutrisno dengan 5 tahun penjara. mereka juga dituntut membayar denda rp 1 miliar subsidair 6 bulan penjara.
dalam nota pembelaan atau pledoi, penasihat hukum kermin, dieke meyrisa, menilai bahwa tuntutan 15 tahun penjara dan denda rp 1 miliar kepada kliennya terlalu tinggi. "barang bukti dalam perkara ini tidak autentik," tegas dieke.
sementara itu, kermin sendiri dalam persidangan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman baginya.
permintaan serupa juga disampaikan oleh dua terdakwa lainnya, diki dan sutrisno.
kasus ini bermula dari penangkapan ketiga terdakwa oleh pihak berwajib setelah ditemukan barang bukti narkotika dalam jumlah besar.
penyidik mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan ketiga terdakwa di tempat yang berbeda. 
perjalanan kasus ini penuh liku, dengan banyak argumen dari pihak penuntut dan pembela.
jpu mendesak hukuman maksimal karena dianggap sebagai pelaku utama dalam jaringan narkotika.
sementara pembela berargumen bahwa keterlibatan terdakwa lebih kepada pemakai dan bukan pengedar.
putusan majelis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jpu memberikan sedikit kelegaan bagi para terdakwa dan keluarganya.
namun, bagi pihak kejaksaan, putusan ini dianggap belum memenuhi rasa keadilan. karena, ancaman dari penyalahgunaan narkotika sangat serius di masyarakat.
kasus ini menunjukkan pentingnya peran penegak hukum dan pengadilan dalam menegakkan undang-undang narkotika dengan adil dan proporsional. masyarakat berharap putusan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait pentingnya integritas dan transparansi dalam penegakan hukum. serta, perlunya penanganan yang komprehensif terhadap permasalahan narkotika di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 17 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan