Terungkap, Ini Si Pembayar Pajak ke Pemkab Mukomuko Hingga Rp 10 Miliar Lebih

Reporter: seno |

Editor: Azmaliar Zaros |

Selasa , 09 Jan 2024 - 21:18

Wakil Bupati Mukomuko, Wasri memimpil apel di hari perdana masuk kerja bagi pegawai di lingkungan Pemkab Mukomuko di tahun 2024, Selasa (2/1)-Seno-

RBI, MUKOMUKO - Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang diterima Pemkab Mukomuko tahun 2023 lalu mencapai 1.804 persen atau sebesar Rp 10,8 miliar, jauh melampaui target sebesar Rp 600 juta.

Ternyata, ada satu pihak yang membayar pajak BPHTB ke Pemkab Mukomuko sebesar Rp 10,3 miliar lebih. Terungkap, ini si pembayar pajak yang cukup besar itu.

Kabid Pendapatan II Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Ila Leniwati, SE mengatakan, pada tahun 2023 lalu, ada perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas Hak Guna Usaha (HGU).

"PT. Mukomuko Agro Sejahtera mendapat perolehan hak atas HGU yang sebelumnya dipegang oleh PT. Agricinal. Jadi mereka wajib membayar BPHTB," kata Kabid Pendapatan II.

Ia mengatakan, ada 2 HGU yang kepemilikannya berpindah dari PT. Agricinal ke PT. Mukomuko Agro Sejahtera. Pertama HGU dengan seluas 917 hektar, pemilik baru (PT. Mukomuko Agro Sejahtera) membayar BPHTB sebesar Rp 6,3 miliar.

Kemudia HGU kedua seluas 595 hektar, pemilik baru membayar BPHTB ke Pemkab Mukomuko sebesar Rp 4 miliar

terungkap, ini si pembayar pajak ke pemkab mukomuko hingga rp 10 miliar lebih                              
 
 
rbi, mukomuko - seperti diberitakan sebelumnya, realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) yang diterima pemkab mukomuko tahun 2023 lalu mencapai 1.804 persen atau sebesar rp 10,8 miliar, jauh melampaui target sebesar rp 600 juta. 
 
ternyata, ada satu pihak yang membayar pajak bphtb ke pemkab mukomuko sebesar rp 10,3 miliar lebih. terungkap, ini si pembayar pajak yang cukup besar itu. 
 
kabid pendapatan ii badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, ila leniwati, se mengatakan, pada tahun 2023 lalu, ada perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas  hak guna usaha (hgu). 
 
"pt. mukomuko agro sejahtera mendapat perolehan hak atas hgu yang sebelumnya dipegang oleh pt. agricinal. jadi mereka wajib membayar bphtb," kata kabid pendapatan ii. 
 
ia mengatakan, ada 2 hgu yang kepemilikannya berpindah dari pt. agricinal ke pt. mukomuko agro sejahtera. pertama hgu dengan seluas 917 hektar, pemilik baru (pt. mukomuko agro sejahtera) membayar bphtb sebesar rp 6,3 miliar. 
 
kemudia hgu kedua seluas 595 hektar, pemilik baru membayar bphtb ke pemkab mukomuko sebesar rp 4 miliar 
 
"dua hgu itu sebelumnya semua punya pt. agricinal dan pemilik barunya pt. mukomuko agro sejahtera. total bphtb yang dibayar sebesar rp 10,3 miliar," urai kabid. 
 
"sementara lainnya, ada sekitar rp 500 juta bphtb diperoleh dari perorangan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan kapasitas kecil, tapi sudah memenuhi ketentuan wajib membayar bphtb. 
 
dijelaskan ila, bphtb baru dikenakan jika ada seseorang atau pihak memperoleh hak atas tanah dan bangunan diatas rp 60 juta. yang dikenakan pajak bphtb nilai yang diatas 60 juta. 
baca juga:lagi, bantuan masjid catut nama bupati seluma
baca juga:kapolres kaur berbagi kebahagiaan bersama warga
baca juga:dpmptsp bs keluarkan 1085 perizinan tahun 2023
"contoh, si a dapat hak atas tanah, hasil beli misal rp 100 juta. maka pajak bphtb-nya, rp 100 juta dikurang rp 60 juta. kan rp 40 juta, yang harus dibayar 5 persen dari rp 40 juta," papar kabid. 
 
ia menambahkan, pajak bphtb ini tidak bisa diasumsikan, karena pajak ini bersifat insidentil. kewajiban pajak muncul ketika ada perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
 
"mudah-mudahan, tahun ini ada lagi perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang cukup luas, sehingga realisasi bphtb bisa kembali besar," demikian kabid

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 10 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan