BKKBN Bersama Ombudsman Bengkulu Awasi Pelayanan Stunting di Kaur

Dia mengatakan, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian serius bersama dalam penanganan stunting. Diantaranya, Fokus kepada sasaran yang menjadi super prioritas yaitu intervensi spesifik terhadap keluarga berisiko stunting yaitu kelompok ibu hamil, balita dengan intervensi pemberian makanan tambahan dengan gizi berimbang serta tepat sasaran," ujarnya.

 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, S.H., M.H dalam materinya menyebutkan bahwa dalam penanganan stunting, BKKBN dengan perannya memberi dukungan melalui Dana BOKB dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

 

Agar intervensi dapat tepat sasaran, ujar Zamhari, BKKBN terus memutakhirkan data kependudukan dengan pemuktahiran, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Serta pembentukan dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa/kelurahan," sebut Zamhari di Kaur, Kamis,31/10.

 

Selain itu, inovasi pencegahan stunting bersama mitra kerja dari berbagai unsur, BKKBN didukung oleh Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan Program BAAS telah berkolaborasi Bersama Kapolres Kaur melakui Inovasi Pengembangan Ayam Elba, program Dashat di Kampung KB," sebut Zamhari.

 

Sementara itu, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu Jaka Andhika menyebutkan bahwa kegiatan itu merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan perintah konstitusi.

Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman memastikan efektivitas dan keadilan distribusi program kesehatan dan gizi, dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan kegagalan atau ketidaksesuaian pelaksanaan program tersebut. Dan langkah itu bagian dari peran Ombudsman dalam penanganan stunting.

BACA JUGA:Tau Kua Heci, Makanan Tradisional Kota Binjai Dengan Cita Rasa Unik dan Gurih Berpadu Rempah Yang Khas

Menurut dia masih adanya persoalan di tengah masyarakat dalam penanganan stunting dapat disebabkan kurangnya komunikasi antar pemerintahan instansi teknis. Sehingga menimbulkan kesan masih berjalan sendiri-sendiri. 

 

Akibat hal tersebut mengakibatkan intervensi di lapangan terkesan kurang tepat sasaran. Seperti penyaluran PMT kepada keluarga berisiko oleh pihak teknis tidak berkoordinasi,"kata Jaka Andhika.