Dua Putra Bengkulu Dipanggil Prabowo-Gibran untuk Masuk Kabinet

Yandri memulai karier profesionalnya pada tahun 2004 sebagai Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI, yang merupakan pintu masuknya ke dalam dunia politik. Ia kemudian melanjutkan kariernya di sektor swasta, menjabat sebagai Manajer Direktur PT Solusi Plus dari 2004 hingga 2010, dan kemudian menduduki posisi Direktur Utama di PT Suplai Plus hingga 2012. Pengalaman di sektor bisnis ini memberinya pandangan yang lebih luas tentang manajemen dan pengelolaan perusahaan.

BACA JUGA:Jangan Sampai Seperti RSBI, Prabowo-Gibran Janji Bangun Sekolah Unggulan Terintegrasi

BACA JUGA:Sultan Sampaikan Ucapan Selamat, Sultan: Prabowo Titip Salam untuk Masyarakat Bengkulu

Pada tahun 2012, Yandri memulai karier politiknya secara formal dengan menjadi Anggota DPR-RI. Periode pertamanya di DPR berlangsung di Komisi II, yang mengurusi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Pengalaman di Komisi II membuatnya lebih memahami berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang administrasi dan otonomi daerah.

Seiring berjalannya waktu, Yandri semakin menunjukkan perannya di parlemen. Pada 2019, ia dipercaya menjadi Ketua Komisi VIII DPR-RI, yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai Ketua Komisi VIII, Yandri kerap mengawal berbagai kebijakan penting, termasuk penanganan bencana dan isu-isu sosial, serta perlindungan perempuan dan anak. Ia juga terlibat dalam proses pengawasan anggaran untuk lembaga-lembaga keagamaan, yang menjadi salah satu tanggung jawab Komisi VIII.

Pada tahun 2022, kariernya semakin meningkat dengan penunjukan sebagai Wakil Ketua MPR-RI. Dalam posisi strategis ini, Yandri berperan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional MPR, termasuk menjaga Pancasila, UUD 1945, serta mengawal proses amandemen yang mungkin diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai wakil rakyat, Yandri Susanto dikenal selalu memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat kecil. Komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terlihat dalam berbagai kebijakan yang ia dorong di DPR. Salah satunya adalah program-program pemberdayaan yang menyasar masyarakat desa dan masyarakat marginal.

Profil H. Sultan Baktiar Najamudin, S.Sos., M.Si.: Dari Pengusaha hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan dipanggil untuk menjadi menteri

H. Sultan Baktiar Najamudin, S.Sos., M.Si., lahir pada 11 Mei 1979, merupakan salah satu politisi berpengaruh dari Indonesia yang berasal dari Bengkulu. Kini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sejak 2 Oktober 2024, setelah sebelumnya menduduki posisi Wakil Ketua III DPD RI pada periode 2019-2024. Di bawah kepemimpinannya, DPD RI diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.

BACA JUGA:Pasca Jadi Ketua DPD, Sultan Pilih Bengkulu Kunjungan Keluar Daerah Pertama

BACA JUGA:Ketua DPD RI Sultan Najamudin Dorong Generasi Muda Bangun Bengkulu

Sultan memulai kariernya sebagai seorang pengusaha yang merintis usaha dari nol. Awal mula perjalanannya dalam dunia bisnis terbilang sederhana. Yaitu dengan membuka jasa layanan perbaikan AC keliling. Namun, ketekunan dan kerja kerasnya membuat bisnis ini berkembang pesat. Pada akhirnya, ia berhasil membentuk perusahaan sendiri dan mencatatkan namanya sebagai pengusaha nasional di bidang penjualan senjata, bahan peledak, dan tabung gas di bawah bendera ASA Karya Group.

Latar Belakang Pendidikan dan Aktivitas di Bengkulu

Sultan menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Gedung Agung Pino. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Ulu Talo. Ia menamatkan SMA di dua sekolah. Yaitu di SMA Negeri 1 Manna dan SMA Negeri 3 Manna. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Sultan menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), di mana ia mendapatkan gelar S-1. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).