DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Pemerintahan Digital untuk Meningkatkan Peradaban dan Efisiensi Birokrasi

RADAR BENGKULU - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyoroti pentingnya pemerintahan digital sebagai kunci percepatan perkembangan peradaban dan peningkatan efisiensi di birokrasi.  Dempo memberikan dorongan kuat untuk mengubah paradigma tradisional menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda.

"Adaptasi digital di berbagai aspek kehidupan, khususnya oleh generasi muda, menjadi krusial. Ia menekankan perlunya keterampilan menggunakan teknologi digital untuk keperluan pendidikan, kebutuhan sosial, dan ekonomi guna membangun masa depan yang lebih baik," katanya.

Dalam upayanya untuk memajukan pemerintahan digital, Dempo berharap agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat kemajuan. Ia mencatat bahwa proses izin dan tanda tangan gubernur yang memakan waktu berbulan-bulan dapat diatasi dengan adopsi pemerintahan digital. Dengan tanda tangan digital dan proses izin online, diharapkan akan mempercepat dan memudahkan berbagai kegiatan administratif.

BACA JUGA:Dempo Xler Soroti Tingginya Kasus Pelanggaran HAM di Bengkulu

"Selama ini sering kali masyarakat mengalami kesulitan. Misalnya masyarakat ingin melakukan izin harus bertemu dengan proses A dan proses- proses lainya. Kemudian harus menunggu tandatangan Gubernur harus berbulan-bulan. Maka dengan pemerintahan digital, gubernur bisa tandatangan melalui digital. Ketika masyarakat harus mau izin bisa melalui online," ujar Dempo yang juga merupakan Caleg DPRD Provinsi Bengkulu dapil Kota Bengkulu.

Dempo bermimpi tentang transformasi lebih lanjut, seperti pengurusan BPJS dan pendidikan yang dapat dilakukan secara online. Berkeyakinan jika nantinya dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan ijazah digital yang dapat diakses melalui barcode, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Maka menurut Dempo, bahwa pemimpin yang cerdas, terutama dari kalangan anak muda, yang dapat mendorong inovasi dalam sistem pemerintahan digital.

Meskipun optimisme terkait pemerintahan digital, Dempo mengakui bahwa masih ada 80 titik blank spot di Provinsi Bengkulu. Namun, ia yakin dengan kepemimpinan yang efektif, masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.

BACA JUGA:Proses Rehabilitasi Irigasi DI Air Nokan Bengkulu Utara Dijamin Tepat Waktu

BACA JUGA:Polda Bengkulu Gelar Apel Pasukan Ops Lilin Nala 2023 untuk Pengamanan Nataru

"Kalau pemimpin daerah baik itu tingkat Bupati dan Gubernur, punya kemampuan yang baik persoalan itu blank spot ini akan selesai dalam kurun waktu satu tahun."

Dempo juga menyoroti pentingnya keterampilan digital di kalangan pejabat, khususnya eselon IV di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendorong agar orang yang menjabat di posisi tersebut memiliki usia tidak lebih dari 30 tahun. Dengan harapan bahwa generasi muda lebih terbiasa dengan pengoperasian teknologi digital.

"Jika terwujud pemerintah yang digital maka tingkat Kepala Desa yang ingin bertemu dengan gubernur itu lewat handphone tidak ada lagi hambatan. Seperti untuk OPD menyampaikan hasil pembangunan dan menyusun Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) menyusun Rencana Kerja dan lainnya tidak susah lagi." 

Pemerintahan digital di Provinsi Bengkulu diharapkan tidak hanya membawa kemajuan dalam efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan akses lebih luas bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah dan mendukung peradaban digital di masa depan. Dorongan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret menuju transformasi positif di tingkat provinsi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu secara keseluruhan. (wij)