Dempo Xler Soroti Tingginya Kasus Pelanggaran HAM di Bengkulu

RADAR BENGKULU – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, SIP, MAP, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu. 

Dalam Dyidiscuss 2.0 dengan tema "Katanya Negara Demokrasi Tapi Kok Mengintimidasi," yang dihelat di Aula Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu (Unib) pada Sabtu (9/12).

 Dempo menyoroti minimnya penegakkan hukum dalam negara demokrasi.

Dempo menegaskan bahwa kasus pelanggaran HAM di Bengkulu cenderung tinggi. Terutama di daerah yang dihuni oleh perusahaan-perusahaan besar. Petani, yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka, sering menjadi korban tindakan represif oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

BACA JUGA:Antisipasi Banjir dan Wabah Penyakit, Kodim 0425 Gelar Aksi Bersih Sungai

"Kasus pelanggaran HAM kita masih tinggi. Ini sering terjadi kepada para petani di daerah dengan banyak perusahaan, sehingga rentan terjadi konflik agraria. Padahal petani hanya memperjuangkan hak mereka," ujar Dempo.

Dalam diskusi tersebut, Dempo memandang permasalahan pelanggaran HAM sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. Terutama dari pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengawasi dan mengatasi pelanggaran HAM yang terus terjadi.

BACA JUGA:Siap Dibagikan, KPU Provinsi Bengkulu Terima 1.527.616 Surat Suara Pemilu 2024

"Kita harus berkolaborasi dalam mengawasi pelanggaran HAM yang sering menimpa para petani kita. Kita, bersama mahasiswa dan NJO, akan bersama-sama mengawasi." 

Ia juga menyatakan keinginannya untuk bersama mahasiswa Unib membahas penataan HAM dalam konteks negara demokrasi. Selaras dengan mahasiswa, Dempo berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.