Proyek RS Pratama Ipuh Dibayar Sesuai Progres

Reporter: Seno |

Editor: Azmaliar Zaros |

Rabu , 20 Dec 2023 - 21:53

Proyek RS Pratama Ipuh Dibayar Sesuai Progres-seno/RBI-

1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan:

2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu pelaksanaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan:

3) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

"Pemberian kesempatan, diatur di peraturan LKPP itu bisa 50 hari kalender untuk proyek APBD. Tapi, pemberian kesempatan itu, setelah ada hasil penilaian tim teknis," terang Jajat.

Lanjutnya menambahkan, meski nanti diambil langkah pemberian kesempatan kepada pihak rekanan, pembayaran tidak serta-merta dapat dilakukan. Sisa pembayaran pada pekerjaan dalam waktu pemberian kesempatan, paling cepat dibayar pada APBD Perubahan tahun 2024.

"Contohnya seperti ini, volume pekerjaan sampai batas kontrak 26 Desember, misal 85 persen. Maka Pemkab bayar sesuai volume 85 persen dari kontrak. Kemudian rekanan melanjutkan pekerjaan pada waktu pemberian kesempatan dan proyek tuntas. Nah, sisa pembayaran, dibuat dulu pengakuan utang daerah. Baru paling cepat di APBD Perubahan dialokasikan anggran untuk pembayaran utang dari tersebut," beber Jajat.

Ditambahkannya lagi, Pemkab Mukomuko akan mencari jalan terbaik agar pembangunan RS Pratama Ipuh ini bisa tuntas secepatnya. Termasuk nanti jika harus melakukan skema pemberian kesempatan kepada rekanan.

"Arahan Bupati dan juga pihak Kemenkes meminta agar RS Pratama Ipuh itu selesai dan dapat beroperasi. Dan itu ada jalan keluar yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang undangan," demikian Jajat. (sam)

proyek rs pratama ipuh dibayar sesuai progres                            radar bengkulu, mukomuko - pihak dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko mengatakan, proyek pembangunan rumah sakit (rs) pratama ipuh di desa air buluh, kecamatan ipuh sampai saat ini masih berlanjut. sesuai kontrak akan berakhir pada penghujung desember 2023 mendatang. 
jika sampai akhir kontrak nanti proyek tersebut tidak tuntas 100 persen, maka pembayaran ke pihak rekanan/kontraktor akan disesuaikan dengan progres atau  volume yang berhasil dicapai. 
untuk sementara, pembayaran ke pihak kontraktor sudah sebesar 60 persen dari nilai kontrak, dengan progres capaian pekerjaan sudah mencapai 70,28 persen. 
"sampai hari ini proyek rs pratama ipuh masih berlanjut. sampai nanti kontrak berakhir. maka, progres pekerjaan tentu akan lebih besar lagi," ungkap kabid pencegahan dan pengendalian penyakit (p2p) dinas kesehatan mukomuko, jajat sudrajad, sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) proyek rs pratama ipuh, rabu (20/12). 
"ketika kontrak berakhir, maka akan dihitung volume pekerjaan, berapa besaran progres pekerjaan yang dicapai. baru dilakukan pembayaran ke pihak rekanan sesuai volume pekerjaan. kalau selesai 100 persen, maka dibayar penuh. kalau tidak tuntas 100 persen, pembayaran sesuai volume pekerjaan," lanjut jajat menjelaskan. 
baca juga:pelaksanaan apbd 2024 dipercepat, pembentukan pptk jadi fokus utama
jajat mengatakan, untuk sekarang belum dapat dihitung berapa selisih lebih perhitungan anggaran (silpa) dari proyek rs pratama ipuh. sebab, pekerjaan masih berjalan. 
"belum tahu angka silpa. ini (proyek) masih jalan. nanti diketahui kalau sudah dihitung volume ketika kontrak berakhir," paparnya. 
 
jika tidak tuntas?
jajat menambahkan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan rs pratama ipuh bisa tuntas 100 persen, dan bisa segera beroperasi membuka pelayanan kesehatan. 
untuk itu, jika pihak rekanan belum mampu menuntaskan pekerjaan sampai akhir kontrak, maka pemkab mukomuko bisa mengambil skema pemberian kesempatan kepada rekanan. 
dasar pemberian kesempatan diatur dalam peraturan presiden (perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan lkpp nomor 9 tahun 2018. 
untuk diketahui, pasal 56 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 berbunyi:
1) dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun ppk menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, ppk memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan: 
2) pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu pelaksanaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan:
3) pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
"pemberian kesempatan, diatur di peraturan lkpp itu bisa 50 hari kalender untuk proyek apbd. tapi, pemberian kesempatan itu, setelah ada hasil penilaian tim teknis," terang jajat. 
baca juga:anggota dprd terkait narkoba diamankan bnnp bengkulu sekarang jalani rehabilitasi
lanjutnya menambahkan, meski nanti diambil langkah pemberian kesempatan kepada pihak rekanan, pembayaran tidak serta-merta dapat dilakukan. sisa pembayaran pada pekerjaan dalam waktu pemberian kesempatan, paling cepat dibayar pada apbd perubahan tahun 2024. 
"contohnya seperti ini, volume pekerjaan sampai batas kontrak 26 desember, misal 85 persen. maka pemkab bayar sesuai volume 85 persen dari kontrak. kemudian rekanan melanjutkan pekerjaan pada waktu pemberian kesempatan dan proyek tuntas. nah, sisa pembayaran, dibuat dulu pengakuan utang daerah. baru paling cepat di apbd perubahan dialokasikan anggran untuk pembayaran utang dari tersebut," beber jajat.
ditambahkannya lagi, pemkab mukomuko akan mencari jalan terbaik agar pembangunan rs pratama ipuh ini bisa tuntas secepatnya. termasuk nanti jika harus melakukan skema pemberian kesempatan kepada rekanan. 
baca juga:ombudsman beri nilai a untuk pelayan publik pemkab mukomuko, kualitas tinggi
"arahan bupati dan juga pihak kemenkes meminta agar rs pratama ipuh itu selesai dan dapat beroperasi. dan itu ada jalan keluar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan," demikian jajat. (sam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 21 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan