SK Pengangkatan 45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Sedang Berproses di Kemendagri, Dua Nama Digantikan

RADAR BENGKULU, BENGKULU — Proses pengangkatan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2024-2029 kini tengah berjalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, SE, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

"Nama-nama 45 anggota DPRD terpilih sudah kami usulkan ke Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Bengkulu," ungkap Rusman.

Ia menjelaskan, langkah selanjutnya adalah menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Kemendagri. Sebab, Kemendagri yang memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkannya.

BACA JUGA:Ini Kisah Perjalanan Calon Wakil Walikota Bengkulu Nuragiyanti Dewi Permatasari

BACA JUGA:Jumlah Pemilih di Kabupaten Mukomuko Bertambah 1.952 Orang Berdasarkan DPS

Namun, sebelum usulan tersebut diajukan, terjadi pergantian dua nama anggota terpilih. Dua orang yang semula diusulkan mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada serentak 2024.

"Ada pergantian dua nama karena mereka maju dalam kontestasi Pilkada," ujar Rusman.

Nama pertama yang diganti adalah Windra Purnama, SP, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kepahiang. Windra yang meraih 7.154 suara dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 digantikan oleh Rizki Heriaji Suwela, S.Pt, yang memperoleh suara terbanyak kedua di Partai NasDem dengan 1.545 suara.

Selain itu, dari Dapil 7 Seluma, Jonaidi, SP, yang meraih 12.618 suara dari Partai Gerindra, digantikan oleh Nur Ali, yang memperoleh 2.012 suara.

BACA JUGA:Police Go To School, Kapolsek Enggano Jadi Pembina Upacara

BACA JUGA:Pemdes Taba Kulintang Kembali Realisasikan DD Untuk Gedung Serba Guna

 "Pergantian nama ini dilakukan setelah klarifikasi dengan partai politik yang bersangkutan dan individu terkait," jelas Rusman, menggambarkan proses yang transparan dan hati-hati dalam menentukan pengganti.

Rusman juga menambahkan bahwa setelah semua perubahan nama final, pihaknya menggelar rapat pleno untuk menetapkan 45 anggota DPRD terpilih sebelum mengusulkannya ke Kemendagri.