Ikut Prihatin, Gubernur Bengkulu Minta Eksekusi HGU PT. Agricinal Segera Dilakukan

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar z |

Senin , 15 Jul 2024 - 21:32

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah melihat kondisi Korban HGU PT. Agricinal Bengkulu-Windi-RADAR BENGKULU

Tidak Ada Solusi dalam Waktu Dekat, Gubernur dan Kapolda akan Supervisi ke BU

RADAR BENGKULU.BACAKORAN.CO – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam mematuhi keputusan terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agricinal.

Ia meminta agar luas lahan yang harus dilepas oleh perusahaan dikembalikan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya guna mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu usai mengunjungi salah seorang warga Bengkulu Utara yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara pada Selasa 15 Juli 2024, karena menjadi korban penembakan di area PT. Agricinal.

"Saya meminta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mematuhi apa yang sudah dikeluarkan terkait HGU. Berapa luas lahan yang sudah harus dilepas oleh PT. Agricinal harus dikembalikan sesuai dengan fungsi peruntukannya," ujar Rohidin.

Menurut Gubernur, ini langkah penting untuk menghindari perebutan lahan dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya kejelasan dalam eksekusi HGU akan membantu menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

"Supaya tidak ada lagi perebutan antara pihak perusahaan dan masyarakat atau dengan pemerintah daerah, harus jelas itu eksekusi sesuai regulasi."

Ditegaskan Gubernur, jika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam waktu dekat tidak mengambil sikap yang tegas untuk eksekusi HGU yang telah dikeluarkan, sebagai solusi agar tidak terjadi lagi konflik serupa, maka Gubernur memutuskan akan supervisi langsung ke Bengkulu Utara bersama Kapolda Polda dan BPN Kanwil Provinsi Bengkulu.

"Saya minta Pemerintah Bengkulu Utara segera mengambil sikap terkait eksekusi HGU yang telah dikeluarkan. Jika belum ada solusi, saya akan turun langsung bersama Pak Kapolda dan BPN Kanwil Bengkulu untuk supervisi ke Bengkulu Utara," tegas Rohidin.

Gubernur menyadari bahwa konflik PT Agricinal dengan masyarakat sudah berlarut cukup lama. Tidak adanya sikap yang tegas terkait ekseskusi HGU. Dengan terjadi insiden diduga penembakan yang melibatkan aparat keamanan yang merupakan personel Kepolisian bertugas PAM di PT Agricinal dengan warga setempat, mengakibatkan dua warga sipil diduga ditembak itu, memicu kegaduhan di Provinsi Bengkuku, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara.

Permintaan tegas dari Gubernur ini setelah adanya insiden penembakan, dan disampaikan saat mengunjungi korban yang terbaring ruang perawatan Rumah Sakit Bhayangkara.

ikut prihatin, gubernur bengkulu minta  eksekusi hgu pt. agricinal segera dilakukan                            tidak ada solusi dalam waktu dekat, gubernur dan kapolda akan supervisi ke bu
 
radar bengkulu.bacakoran.co – gubernur bengkulu, rohidin mersyah meminta ketegasan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam mematuhi keputusan terkait hak guna usaha (hgu) pt. agricinal. 
ia meminta agar luas lahan yang harus dilepas oleh perusahaan dikembalikan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya guna mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. 
hal ini disampaikan gubernur bengkulu usai mengunjungi salah seorang warga bengkulu utara yang dirawat di rumah sakit bhayangkara pada selasa  15 juli 2024, karena menjadi korban penembakan di area pt. agricinal.
"saya meminta ketegasan dari pemerintah kabupaten bengkulu utara untuk mematuhi apa yang sudah dikeluarkan terkait hgu. berapa luas lahan yang sudah harus dilepas oleh pt. agricinal harus dikembalikan sesuai dengan fungsi peruntukannya," ujar rohidin. 
menurut gubernur, ini langkah penting untuk menghindari perebutan lahan dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. dengan adanya  kejelasan dalam eksekusi hgu akan membantu menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat.
 "supaya tidak ada lagi perebutan antara pihak perusahaan dan masyarakat atau dengan pemerintah daerah, harus jelas itu eksekusi sesuai regulasi." 
ditegaskan gubernur, jika pemerintah kabupaten bengkulu utara, dalam waktu dekat tidak mengambil sikap yang tegas untuk eksekusi hgu yang telah dikeluarkan, sebagai solusi agar tidak terjadi  lagi konflik serupa, maka gubernur memutuskan akan supervisi langsung ke bengkulu utara bersama kapolda polda dan bpn kanwil provinsi bengkulu.
baca juga:pelayanan haji indonesia dapat pujian dari pemerintah arab saudi
baca juga:festival tabut 2024, ada 33 tabut sakral dan tabut pembangunan bersanding
"saya minta pemerintah bengkulu utara segera mengambil sikap terkait eksekusi hgu yang telah dikeluarkan. jika belum ada solusi, saya akan turun langsung bersama pak kapolda dan bpn kanwil bengkulu untuk supervisi ke bengkulu utara," tegas rohidin. 
gubernur menyadari bahwa konflik pt agricinal dengan masyarakat sudah berlarut cukup lama. tidak adanya sikap yang tegas terkait ekseskusi hgu. dengan terjadi  insiden diduga penembakan yang melibatkan aparat keamanan yang merupakan personel kepolisian bertugas pam di pt agricinal dengan warga setempat, mengakibatkan dua warga sipil diduga ditembak itu, memicu kegaduhan di provinsi bengkuku, khususnya di kabupaten bengkulu utara.
permintaan  tegas dari gubernur ini setelah adanya insiden penembakan, dan disampaikan saat mengunjungi korban yang terbaring  ruang perawatan rumah sakit bhayangkara. 
dalam kunjungannya rohidin menyampaikan keprihatinannya dan meminta aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
"saya meminta aparat itu untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. kalau terjadi konflik di masyarakat itu dilakukan pendekatan persuasif, musyawarahkan dan komunikasikan dengan baik agar masyarakat itu aman dan terlindungi. disisi lain, investasi juga kondusif ," katanya
bentuk dari kepedulian gubernur bengkulu terhadap  korban yang menjalani perawatan di rumah sakit bhayangkara itu, rohidin menginstruksikan agar biaya perawatan korban penembakan ditanggung oleh pemerintah. 
"saya minta biaya perawatan korban digratiskan dan ditanggung oleh pemerintah." 
dengan kondisi korban tertembak sudah membaik dan akan segera pulang, rohidin menyarankan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat.
"kita harus segera menyelesaikan masalah ini agar tidak ada permasalahan berkelanjutan. masing-masing pihak harus bisa menahan diri," tuturnya.
baca juga:pembangunan ddts, gubernur minta sesuaikan dengan kondisi dan diisi dengan adat bengkulu
baca juga:pengguna lampu strobo tanpa izin jadi sasaran ops patuh nala, apa tuh? ini penjelasannya
apa yang disampaikan rohidin merupakan tindakan pendekatan pemerintah. sedangkan 
terkait proses hukum, rohidin menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 
"kalau untuk proses hukum silahkan pihak kepolisian yang melakukan, saya bicara diri sisi pendekatan pemerintah," pungkasnya.
sementara itu anggota dprd provinsi bengkulu dari daerah pemilihan (dapil) bengkulu utara dan bengkulu tengah, h. yurman hamedi, s.ip, menyatakan bahwa pt. agricinal harus bertanggung jawab atas dugaan penembakan yang melibatkan dua warga sipil. yurman menyampaikan bahwa proses hukum terkait insiden tersebut tengah berjalan, dan pihak korban telah menunjuk pengacara untuk mendampingi kasus ini.
"saat ini proses hukum dugaan penembakan terhadap dua warga sipil sedang berjalan. apalagi pihak korban juga sudah menunjuk ph," ungkap yurman.
ia menegaskan bahwa perusahaan harus turut serta dalam penyelesaian masalah ini, mengingat kejadian tersebut melibatkan aparat keamanan perusahaan. selain itu, yurman juga mempertanyakan kejelasan perpanjangan izin hak guna usaha (hgu) pt. agricinal.
"jadi kami juga mempertanyakan aktivitas yang dilakukan pt. agricinal, yang sejatinya belum jelas perpanjangan izin hgu-nya sejauh mana," katanya. 
yurman berharap aparat penegak hukum (aph) dapat menyelidiki kejelasan izin perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit ini.
 "jadi kita berharap aph juga dapat menyelidiki kejelasan izin perusahaan tersebut. karena kalau tidak ada izin, artinya aktivitas perusahaan ilegal," tegas yurman.
sebagaimana diketahui, konflik antara masyarakat bengkulu utara dan pt agricinal  memanas seiring dengan perpanjangan izin hak guna usaha (hgu) perusahaan perkebunan tersebut. masyarakat sekitar merasa kecewa karena pt agricinal dianggap mengingkari janji untuk melepaskan sebagian lahan mereka untuk fasilitas umum (fasum).
janji pelepasan lahan ini sudah lama disampaikan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk kontribusi sosial mereka. namun, hingga saat ini, janji tersebut tidak kunjung direalisasikan.
tak hanya itu, pt agricinal juga diduga mengabaikan kewajibannya terhadap lahan plasma untuk desa-desa penyangga. lahan plasma yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sebagaimana yang merupakan bagian dari kemitraan perkebunan, nyatanya tidak direalisasikan. 
baca juga:mukomuko susun rencana kontingensi bencana gempa dan tsunami, panduan kebijakan kebencanaan
baca juga:m soleh mundur, golkar bergabung dengan koalisi 
masalah semakin rumit dengan dugaan bahwa perpanjangan hgu pt agricinal masuk ke dalam kawasan hutan lindung (hl) taman nasional kerinci seblat (tnks) dan cagar alam.
konflik terbaru terjadi di kawasan daerah aliran sungai (das), di mana terjadi saling klaim kepemilikan tanaman antara masyarakat dan pt agricinal. padahal, lahan tersebut telah dinyatakan status quo oleh pihak berwenang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 16 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan