KemenpanRB Evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu 2024

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Rabu , 10 Jul 2024 - 21:08

Gubernur Rohidin: Meningkatkan Akuntabilitas untuk Kesejahteraan Masyarakat, KemenpanRB Evaluasi SAKIP Provinsi Bengkulu 2024-Windi-

Pada tahun 2023, nilai AKIP Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 69,31 persen dengan predikat B. Untuk mencapai nilai BB (sangat bagus), Hasmy menegaskan perlunya langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan kerangka logis yang benar, pencapaian kinerja yang lebih baik, dan perubahan pola pikir budaya kinerja.

"Pelaksanaan monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi, refocusing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja, serta efisiensi anggaran," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk mencapai perbaikan berkelanjutan.

"Evaluasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di Provinsi Bengkulu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum," tuturnya

kemenpanrb evaluasi sakip provinsi bengkulu 2024                            radar bengkulu - kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) menggelar evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) provinsi bengkulu secara daring, rabu, 10 juli 2024. 
acara ini dibuka oleh gubernur bengkulu, rohidin mersyah, dan diikuti oleh berbagai pejabat penting di balai raya semarak bengkulu, termasuk sekretaris daerah isnan fajri dan beberapa kepala dinas.
gubernur rohidin menekankan pentingnya komitmen, sinergi, dan pola pikir yang progresif untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja internal pemerintah provinsi (akip).
 "melalui evaluasi sakip ini, kita tidak hanya berupaya keras untuk meningkatkan nilai sakip, tetapi juga harus menumbuhkan pola pikir, komitmen, dan sinergi sebagai sebuah keharusan," ujarnya melalui video conference.
rohidin menjelaskan tiga poin penting dalam evaluasi ini. pertama, komitmen. gubernur menyatakan bahwa evaluasi berkala pada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) harus dilakukan secara berjenjang. 
 
"komitmen ini harus kita pegang kuat agar nilai akip kita bisa meningkat," tegasnya.
 
 
kedua, pentingnya tim kerja yang solid dari manajemen pemerintah. baik di tingkat provinsi maupun opd masing-masing.
 
 "jika tidak terbentuk tim kerja yang bersinergi, sulit untuk mencapai tujuan," kata gubernur sembari menekankan bahwa sinergi antar kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional sangat penting.
 
 
ketiga, rohidin menyoroti bahwa peningkatan nilai sakip harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 
 
"ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan opd saat melakukan evaluasi sakip secara komprehensif," tambahnya.
 
 
gubernur juga menekankan perlunya kesatuan lintas opd agar tidak terjadi ego sektoral yang bisa menghambat pencapaian target program pemerintah.
 
 "jika hal itu sudah berhasil, itulah yang dikatakan budaya kerja yang produktif untuk menjamin pencapaian target dari kinerja birokrasi pemerintah."
 
 
sementara itu asisten deputi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan wilayah i, akhmad hasmy, menyampaikan bahwa evaluasi sakip bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
 
 
 "jika sakip sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam apbd, yang dipastikan berdampak pada kinerja," sebut hasmy dalam video conference.
 
 
pada tahun 2023, nilai akip provinsi bengkulu tercatat sebesar 69,31 persen dengan predikat b. untuk mencapai nilai bb (sangat bagus), hasmy menegaskan perlunya langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan kerangka logis yang benar, pencapaian kinerja yang lebih baik, dan perubahan pola pikir budaya kinerja.
 
"pelaksanaan monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi, refocusing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja, serta efisiensi anggaran," jelasnya. 
ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk mencapai perbaikan berkelanjutan.
"evaluasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di provinsi bengkulu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum," tuturnya