DPRD Bengkulu Desak Pemprov Segera Tertibkan Angkutan Batu Bara dari Jambi

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Senin , 01 Jul 2024 - 20:39

DPRD Bengkulu Desak Pemprov Segera Tertibkan Angkutan Batu Bara dari Jambi-Ist-

dprd bengkulu desak pemprov segera tertibkan angkutan batu bara dari jambi                            radar bengkulu – dalam sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu yang diadakan pada senin, 1 juli 2024, sejumlah fraksi  mendesak pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk segera menertibkan angkutan batu bara dari provinsi jambi.
desakan ini muncul bersamaan dengan agenda pemandangan akhir fraksi dan pengambilan keputusan dua rancangan peraturan daerah (raperda).
ketua fraksi partai demokrasi indonesia (pdi) perjuangan, edwar samsi, s.ip, mm, menekankan bahwa masalah ini telah berulang kali disampaikan kepada pemprov bengkulu, namun belum ada tindakan konkrit yang diambil. 
“masalah ini sudah sering kali kami ingatkan, terutama kepada pemprov bengkulu. karena, belum ada progres yang terlihat. akhirnya, kami sampaikan kembali di hadapan pak gubernur rohidin mersyah,” ungkap edwar dengan nada serius.
edwar berharap angkutan batu bara dari provinsi jambi yang melintasi kabupaten rejang lebong, kepahiang, dan bengkulu tengah menuju pelabuhan pulau baai di kota bengkulu dapat segera ditertibkan. 
menurutnya, keberadaan angkutan batu bara tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pengguna jalan.
“salah satu keresahan utama adalah kerusakan jalan yang sebagian besar merupakan jalan lintas nasional. bahkan, ada bagian jalan di jalur lintas gunung yang terbelah. ini diduga karena angkutan batu bara melebihi tonase yang diizinkan. 
bpjn memperbaiki jalan, tapi setahun kemudian rusak lagi,” kata edwar dengan nada kesal.
baca juga:siap-siap, pendaftaran beasiswa unggulan 2024 dibuka mulai 1-14 juli
baca juga: calon gubernur jalur partai masih berebut rekomendasi, independen tuai dukungan
selain itu, edwar juga menyoroti konvoi angkutan batu bara yang sering memanfaatkan fasilitas umum untuk beristirahat, seperti di terminal merigi dan depan kantor bupati kepahiang. hal ini menambah ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. 
 
 
“kami mendesak pemprov bengkulu untuk segera mengambil langkah penertiban,” tegasnya.
 
pernyataan serupa juga disampaikan oleh juru bicara fraksi nasdem, holil. 
ia menambahkan bahwa perjalanan dari kepahiang ke kota bengkulu yang biasanya hanya memakan waktu 45 menit kini bisa mencapai tiga jam akibat kemacetan yang ditimbulkan oleh angkutan batu bara.
“ironisnya, pemprov jambi telah membuat peraturan terkait angkutan batu bara di daerah mereka, tetapi di bengkulu tidak ada peraturan serupa,” sindir holil dengan nada prihatin.
menanggapi desakan ini, gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, berjanji akan  menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh dprd. 
“saya meminta sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) untuk segera membuat surat edaran (se) terkait penertiban angkutan batu bara. se ini nantinya akan saya tandatangani,” tegas rohidin dengan penuh keyakinan.
rohidin menjelaskan bahwa se tersebut akan disampaikan kepada pengusaha angkutan batu bara dan ditembuskan kepada pemprov jambi serta kementerian terkait di tingkat pusat. 
“tujuannya, agar jembatan timbang yang berada di perbatasan antara bengkulu dan sumatera selatan, tepatnya di lubuk linggau, dapat difungsikan. se ini juga akan mengatur jam operasi angkutan batu bara di wilayah provinsi bengkulu,” lanjut rohidin.
situasi ini mencerminkan betapa pentingnya koordinasi dan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. keresahan masyarakat dan pengguna jalan akibat angkutan batu bara yang tidak tertib bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir dan bertindak cepat dalam mengatasi setiap persoalan yang ada.
dalam sidang paripurna ini, dua raperda yang juga disetujui diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat provinsi bengkulu. namun, persoalan angkutan batu bara dari jambi tetap menjadi perhatian utama yang menuntut penanganan segera dari pemprov bengkulu.
para anggota dprd berharap bahwa dengan adanya surat edaran yang akan segera diterbitkan, permasalahan ini dapat teratasi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta menjaga infrastruktur jalan yang ada.
tindakan tegas dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini demi kesejahteraan bersama.