Antara Harapan dan Kenyataan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam

antara harapan dan kenyataan: undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam oleh: achmad megantara s.h mahasiswa pascasarjana fakultas hukum universitas andalas, sumatera barat.   indonesia adalah negara hukum. hampir setiap tulisan yang dibuat oleh mahasiswa di fakultas hukum khususnya pasti menyebutkan demikian. hal ini terkait dengan penjaminan dalam melindungi hak rakyatnya. hak rakyat dalam hal ini adalah mendapatkan perlindungan terkait harkat dan martabatnya sebagai manusia. baca juga:bupati dan wakil bupati kaur mempererat silaturahmi ke semua lapisan masyarakat sebagai negara hukum, salah satu cara untuk memberikan keabsahan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual adalah dengan membentuk hukum positif terkait perbuatan tersebut. sehingga, di bulan april tahun 2022 telah diundangkannya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (uu-tpks). dalam catatan tahunan (catahu) yang dikeluarkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) sendiri mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terbagi kedalam beberapa ranah dan dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual. kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menyerang harkat martabat seseorang yang berhubungan dengan fungsi reproduksi akibat adanya relasi kuasa yang timpang. fenomena kekerasan seksual sendiri di indonesia bukan merupakan hal yang baru. hampir setiap hari kita mendengar terjadinya peristiwa tersebut. kekerasan seksual sudah menjadi momok yang menakutkan bagi semua kalangan, baik bagi pria/wanita, dewasa maupun anak-anak, lingkup regional maupun internasional. sejarah singkat pembentukan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di indonesia dimulai sejak tahun 2014, oleh legislator di indonesia sejak masuk di dalam pembahasan di dpr tahun 2016, dan baru pada tahun 2022 ditetapkan sebagai produk baru dalam menangani kekerasan seksual di indonesia. undang-undang ini sendiri tidak lahir begitu saja. kelahirannya merupakan jawaban atas kebingungan bagaimana memberikan penegakan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual. setelah dibentuknya undang-undang tersebut, ada harapan besar bagi semua pihak terhadap penegakan hukum yang adil dan berprespektif kepada korban. hal ini merupakan representatif dari pembaharuan pemikiran terhadap tujuan pemidanaan. hukum pidana dewasa ini tidak hanya hadir sebagai legalitas penguasa dalam membentuk rumusan kejahatan, dan pelaksaan hukuman yang berorientasi hanya kepada pelaku, namun hukum pidana harus bisa menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. sehingga, sebisa mungkin memulihkan keadaan korban kepada keadaan semula. ada beberapa hal menarik yang terdapat di dalam uu-tpks sendiri yaitu. pertama, dalam hal bentuk kekerasan seksual tidak hanya fisik, tetapi juga non-fisik. kedua, tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang ini tidak dapat lagi dilakukannya penyelesaian dengan jalur damai, kecuali terhadap pelaku anak. ketiga, membentuk aparat penegak hukum yang berprespektif kepada korban untuk mencegah reviktimisasi. keempat, dalam hal pembuktian, barang bukti telah dikualifikasikan sebagai alat bukti dengan tujuan memudahkan aparat penegak hukum mengungkap kasus kekerasan seksual. kelima, mengupayakan sinergitas antara semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan kekerasan seksual. lalu bagaimana dengan faktanya sekarang? sejak dibentuknya uu-tpks dengan segudang harapan dari masyarakat dan pemerintah, dan sejak tulisan ini dibuat dalam hal penanganan kekerasan seksual masih saja terdapat permasalahan. yaitu; baca juga:4.251 pns pemkab bengkulu selatan bisa tersenyum lebar, ada apa ya baca juga:motor honda baru desainya sporty, tapi harganya dijual segini, cc naik menjadi 160 1). permasalahan yang kerap dijumpai adalah mengenai penyelesaian kekerasan seksual itu sendiri/ dalam hal penegakan hukumnya. uu-tpks sendiri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, mengingat peraturan pelaksana belum juga dibentuk. 2). dalam hal pembuktian, hukum positif di indonesia menetapkan minimal 2 alat bukti, sehingga polisi terkadang masih memiliki kesulitan dalam mencari dan menemukan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. ini disebabkan karena kekerasan seksual sendiri merupakan tindak pidana yang sangat tertutup, dan dilakukan ditempat-tempat yang sepi, sehingga kesulitan dalam mencari saksi. 3). korban kekerasan seksual juga terkadang tidak langsung melaporkan kekerasan yang ia alami. hal ini berkaitan dengan keadaan tertentu yang dialami korban. bisa saja adanya keadaan trauma, jiwa terguncang hebat, atau malu dan takut melakukan pelaporan kepada polisi. sehingga barang bukti dari kejadian tersebut menghilang.   4). adanya representasi negatif dari masyarakat dan aparat penegak hukum yang terkadang merendahkan korban, bahkan cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang ia alami. 5). penggunaan uu-tpks masih sangat jarang didengar. bahkan sebagian aparat belum melaksanakannya sejak undang- undang ini diberlakukan. hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri dalam mengungkap kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. sebagaimana tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka dalam uu-tpks juga sebisa mungkin menjamin kepada kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap masyarakat. hukum yang dibentuk tentu haruslah mampu menjawab dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat.  tujuan dari tulisan ini sendiri adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa setiap dari kita berpotensi menjadi korban dari kekerasan seksual. bagi para sarjana hukum, mereka tentu mengerti apa saja tahapan dalam upaya mempertahankan haknya. akan tetapi ini menjadi masalah bagi masyarakat awam pada umumnya yang tentu kebingungan dalam mempertankan haknya. oleh karena itu, apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekitar kita, upaya yang harus dilakukan adalah sebisa mungkin menghentikan dan menghindarkan korban dari pelaku. jika tidak memungkinkan hal itu dilakukan maka sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib bisa saja kepada polisi ataupun ke dinas terkait. korban dapat juga melakukan pengaduan langsung kepada kemen-ppa dengan mengangses situs resmi kementrian terkait. tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan dukungan masyarakat juga dinilai penting dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan berprespektif kepada korban. masyarakat diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang besar guna menekan angka kekerasan seksual yang terus meningkat di sekitar kita

Tag

• # universitas andalas
• # fakultas hukum
• # sumatera barat
• # pascasarjana
• # mahasiswa

Share

• 
• 
• 
• 
•