Aneh, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Soroti Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas

RADAR BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah, MMA, beberapa hari terakhir menyoroti masalah kendaraan dinas (Randis) yang mengalami mati pajak atau menunggak pembayaran pajak di wilayah Bengkulu. Data terbaru dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Bengkulu per 25 November lalu menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan tunggakan kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas mencapai angka Rp 16,3 miliar.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo, menyebut persoalan kendaraan dinas yang menunggak pajak sebagai hal yang lucu dan patut dipertanyakan.

Ia menyoroti fakta bahwa pembayaran pajak untuk kendaraan dinas telah dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BACA JUGA:Siap Berkompetisi, UCMAS Gelar Audiensi Bersama Wakil Bupati

''Di APBD itu kan sudah ada hitungan, namun masalahnya nggak patuh,'' ujar Dempo.

Dempo juga memberikan sorotan terhadap program pemutihan atau pembebasan pajak kendaraan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, program tersebut belum optimal di lapangan. Ini terbukti dengan masih tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak.

''Ada dua hal yang menjadi perhatian kita. Mungkin pemutihan ini hanya bohong-bohongan, atau yang kedua memang masukan birokrasi pemerintah ini nggak respon terhadap instruksi pemerintah dari atasannya. Kan ini kendaraan dinas, dan gubernur telah mengumumkan ada pemutihan pajak, masa selevel kendaraan dinas nggak mau bayar,'' ungkap Dempo.

BACA JUGA:Gubernur Rohidin Mersyah Serahkan DIPA dan Daftar TKD Tahun 2024

Dempo juga mengkritik ketidakpatuhan pegawai pemerintah terhadap pembayaran pajak kendaraan dinas sebagai contoh buruk bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat cenderung mencontoh perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah tidak memberikan contoh yang baik, maka masyarakat juga tidak akan menaati aturan.

''Rakyat itu nggak mau melihat poster atau pengumuman, tapi mereka melihat contoh. Jika pemerintah mengumumkan ada pemutihan, tapi nggak memberikan contoh maka rakyat nggak akan menjalankan,'' pungkas Dempo.

BACA JUGA:Dempo Xler Minta Kepala Daerah Bentuk Tim Pengawasan ASN, Netralitas ASN Jangan Hanya Slogan

Masalah ini menjadi perhatian serius. Karena, tidak hanya menyangkut kepatuhan pajak, tetapi juga mempengaruhi citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, khususnya pada tingkat pemerintahan sendiri. (wij)