HPMP Indonesia Ajukan 5 Poin Ini Saat Audiensi dengan Gubernur Bengkulu

"Penertiban BBM eceran akan memastikan konsumen mendapatkan BBM yang tepat kualitas dan kuantitasnya," tegasnya.

Selanjutnya, penjualan Elpiji 3 Kg di Pertashop. HPMP Indonesia juga meminta dukungan untuk memungkinkan Pertashop menjual Elpiji 3 kg. 

"Masyarakat di sekitar Pertashop umumnya berhak mendapatkan BBM dan Elpiji subsidi. Oleh karena itu, kami meminta dukungan agar Pertashop bisa menjual Elpiji 3 kg," jelas Staven.

Kemudian penjualan BBM Subsidi Jenis Pertalite. Mereka meminta dukungan agar Pertashop diizinkan menjual BBM subsidi jenis Pertalite. Staven menyebutkan bahwa Pertamina telah mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan uji coba. Seperti di Provinsi Sulawesi. 

"Kami ingin kebijakan ini juga diterapkan di Bengkulu agar masyarakat sekitar Pertashop bisa mendapatkan BBM subsidi," tambahnya.

Poin terakhir   adalah permintaan kepada Pemprov Bengkulu untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar membeli BBM di tempat resmi. 

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami apakah Pertamini merupakan bagian dari Pertamina atau bukan. Kami berharap pemerintah bisa memberikan edukasi yang jelas," kata Staven.

Menurut Steven, disparitas harga yang signifikan membuat masyarakat lebih memilih membeli Pertalite daripada Pertamax, yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. 

"Harga Pertalite yang jauh lebih murah dibandingkan Pertamax membuat konsumen enggan beralih ke BBM yang lebih baik kualitasnya. Ini sangat merugikan pengusaha Pertashop yang lebih banyak menjual Pertamax," tambahnya.

Diungkapkan Steven, sehingga dengan disparitas harga, bahwa banyak Pertashop di Bengkulu yang terpaksa tutup karena disparitas harga yang terlalu jauh antara BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Pertamax. 

"Dari 203 Pertashop yang ada di Bengkulu, saat ini hanya tersisa 108 titik yang masih beroperasi," kata Steven.

Audiensi ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi Pertashop di Bengkulu dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. 

"Dukungan dari pemerintah provinsi diharapkan bisa mendorong keberlangsungan operasional Pertashop serta memastikan masyarakat mendapatkan BBM dan Elpiji subsidi dengan kualitas dan takaran yang tepat," harapnya. 

Menanggapi lima poin tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana, mengatakan bahwa Gubernur Rohidin Mersyah akan menunggu hasil kajian dari HPMP Indonesia terkait penurunan PBBKB sebelum mengambil keputusan. 

"Gubernur masih menunggu hasil kajian dari pengusaha Pertashop untuk dibahas lebih lanjut," ujar Donni.