Peta Politik Pilkada Bengkulu Berubah Drastis, Rohidin Mersyah Tidak Bisa Maju Lagi

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Rabu , 15 May 2024 - 21:11

Serahkan Formulir ke PKS, Rohidin Mersyah Ambil Formulir di Hanura Sebagai Calon Gubernur Bengkulu 2024-windi-

Maka dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 02/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi jelas bahwa untuk pilkada di Provinsi Bengkulu akan berubah peta politiknya dengan tidak akan bisa majunya lagi Rohidin Mersyah.

"Dipastikan akan banyak calon yang akan maju untuk mengikuti kontestasi Pilgub yang akan diselenggarakan 27 November 2024 mendatang, " ujar Dr. Masterjon.

Menurut Dr. Masterjon, kejelasan yang diberikan oleh hasil rapat dengan DPR RI ini mengakhiri ketidakpastian yang selama ini melingkupi masa jabatan kepala daerah.

"Hasil dari rapat bersama anggota DPR RI itu menjadi jelas. Tidak lagi abu-abu. Kalau selama ini kan masih abu-abu," tegasnya.

Dengan tidak bisa majunya Rohidin Mersyah di Pilgub Bengkulu 2024, maka diperkirakan akan diwarnai oleh munculnya banyak kandidat baru yang siap bersaing memperebutkan kursi gubernur.

Situasi ini tentunya akan meningkatkan dinamika politik di Bengkulu, dengan berbagai partai politik dan kandidat independen yang berusaha mendapatkan dukungan dari pemilih.

Kondisi politik yang berubah ini juga diharapkan dapat membawa angin segar dalam proses demokrasi di Bengkulu. Munculnya kandidat-kandidat baru yang berkompeten diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat. Sekaligus mendorong peningkatan kualitas pemerintahan di masa mendatang.

" Dengan peta politik yang berubah, dinamika kampanye dan pendekatan kepada masyarakat juga akan mengalami penyesuaian. Kandidat diharapkan dapat menghadirkan visi dan misi yang jelas serta program kerja yang konkrit untuk menarik perhatian pemilih."

Secara keseluruhan, putusan MK ini membawa dampak signifikan terhadap proses demokrasi dan politik lokal di Bengkulu. Dengan adanya kejelasan mengenai masa jabatan kepala daerah, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berjalan lebih transparan, adil, dan demokratis.

Serta, mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Bengkulu.

peta politik pilkada bengkulu berubah drastis, rohidin mersyah tidak bisa maju lagi                            radarbengkulu.bacakoran.co  - hasil rapat dengar pendapat antara komisi pemilihan umum (kpu) ri dengan anggota komisi 2 dpr ri mengenai putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 02/puu-xxi/2023 mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan.
termasuk pengamat politik dari universitas dehasen bengkulu, dr. masterjon, m.kom. 
menurut dr. masterjon, putusan tersebut membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di provinsi bengkulu.
rapat dengar pendapat (rdp) tersebut membahas implikasi dari putusan mk yang menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah dihitung sejak mereka mulai menjabat sebagai pelaksana tugas, bukan dari saat pelantikan resmi.
ketua komisi 2 dpr ri menjelaskan bahwa keputusan ini menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat tidak akan dihitung sejak mereka dilantik. tetapi, sejak mereka memulai tugas sebagai pejabat sementara.
"kalau dari hasil rapat dengar pendapat yang disampaikan oleh ketua komisi dua, jelas bahwa kepala daerah yang terpilih saat ini dihitung masa jabatannya bukan dari sejak dilantik. tapi sejak mulai menjabat atau sebagai pelaksana jabatan," ujar dr. masterjon dalam wawancaranya.
baca juga:tahun 2024 puskesmas linau berhasil cegah penyebaran penyakit dbd
baca juga:laka tunggal satu meninggal dunia, ini kronologisnya
baca juga:pengamat : komposisi saling melengkapi, dempo xler dan ahmad kanedi berpeluang besar menang pilgub bengkulu
implikasi dari putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 ini sangat jelas. terutama bagi gubernur bengkulu saat ini, gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah bakal maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 november 2024.
termasuk gusnan mulyadi dapat maju kembali sebagai calon bupati bengkulu selata. karena masa jabatannya sudah dianggap selesai sesuai dengan perhitungan baru tersebut.
dimana dalam rancangan pkpu l dalam pasal 19, syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
dalam poin a, penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama. yaitu masa jabatan pertama selama 5 tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama dua setengah tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah.
"tapi dari hasil rapat kpu dengan anggot komisi 2 dpr ri itu membuat kejelasan tidak lagi abu -abu. dimana sesuai dengan putusan mk mengatakan tidak melihat jenis jabatan, baik itu pelaksana tugas atau pejabat sementara. asal sudah dua setengah tahun, maka dianggap satu periode," ungkapnya .
maka dengan demikian, putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 02/puu-xxi/2023 tersebut menjadi jelas bahwa untuk pilkada di provinsi bengkulu akan berubah peta politiknya dengan tidak akan bisa majunya lagi rohidin mersyah.
"dipastikan akan banyak calon yang akan maju untuk mengikuti kontestasi pilgub yang akan diselenggarakan 27 november 2024 mendatang, " ujar dr. masterjon.
menurut dr. masterjon, kejelasan yang diberikan oleh hasil rapat dengan dpr ri ini mengakhiri ketidakpastian yang selama ini melingkupi masa jabatan kepala daerah. 
"hasil dari rapat bersama anggota dpr ri itu menjadi jelas. tidak lagi abu-abu. kalau selama ini kan masih abu-abu," tegasnya.
dengan tidak bisa majunya rohidin mersyah di pilgub bengkulu 2024, maka diperkirakan akan diwarnai oleh munculnya banyak kandidat baru yang siap bersaing memperebutkan kursi gubernur.
situasi ini tentunya akan meningkatkan dinamika politik di bengkulu, dengan berbagai partai politik dan kandidat independen yang berusaha mendapatkan dukungan dari pemilih.
kondisi politik yang berubah ini juga diharapkan dapat membawa angin segar dalam proses demokrasi di bengkulu. munculnya kandidat-kandidat baru yang berkompeten diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat. sekaligus mendorong peningkatan kualitas pemerintahan di masa mendatang.
" dengan peta politik yang berubah, dinamika kampanye dan pendekatan kepada masyarakat juga akan mengalami penyesuaian. kandidat diharapkan dapat menghadirkan visi dan misi yang jelas serta program kerja yang konkrit untuk menarik perhatian pemilih." 
secara keseluruhan, putusan mk ini membawa dampak signifikan terhadap proses demokrasi dan politik lokal di bengkulu. dengan adanya kejelasan mengenai masa jabatan kepala daerah, diharapkan proses pilkada 2024 dapat berjalan lebih transparan, adil, dan demokratis.
serta, mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 16 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan