Dipecat Secara Sepihak dari Jabatan Direktur RSUD M Yunus, dr. Anjari Gugat Pemprov Bengkulu

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Jumat , 15 Mar 2024 - 20:18

dr. Anjari, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan ke Gubernur Bengkulu atas pemberhentian yang dianggap sepihak dalam pemecatan sebagai dirut RSMY-dok RBO-

Pihak kuasa hukum dari dr. Anjari menegaskan bahwa pemberhentian yang dilakukan tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Mereka menekankan bahwa dr. Anjari bekerja berdasarkan kontrak yang mengacu pada UU Cipta Kerja, dan sebagai Non ASN.

Hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memberikan tanggapan resmi terkait surat Bipartit yang dikirimkan oleh tim kuasa hukum dr. Anjari. Dengan surat Bipartit kedua yang dikirimkan pada tanggal 14 Maret 2024, mereka menunggu jawaban dari pihak Pemprov untuk melanjutkan proses mediasi atau memulai proses Tripartit jika tidak ada respon yang diberikan.

Dalam pernyataannya, kuasa hukum menyebut bahwa pemberhentian tersebut tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya dilakukan. Mereka menekankan bahwa dr. Anjari, sebagai Non Aparatur Sipil Negara (ASN), bekerja berdasarkan kontrak yang mengacu pada UU Cipta Kerja.

"Sesuai dengan analisis kami, SK Pemberhentian secara sepihak tersebut tidak melalui mekanisme yang ada," ungkapnya

Surat gugatan Bipartit pertama telah dikirimkan pada tanggal 6 Maret, diikuti dengan surat kedua yang dikirimkan pada tanggal 14 Maret 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait surat gugatan tersebut.

"Dengan belum adanya tanggapan dari pihak Pemprov, kami akan melakukan proses Tripartit," tegasnya.

Kuasa hukum juga menekankan bahwa mereka akan terus memantau situasi dan menunggu tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait surat gugatan Bipartit yang telah mereka kirimkan.

dipecat secara sepihak dari jabatan direktur rsud m yunus, dr. anjari gugat pemprov bengkulu                            radar bengkulu - pemberhentian dr. anjari wahyu wardhani dari jabatan sebagai direktur rsud m yunus berpotensi memicu kontroversi yang panjang. 
hal ini karena dr. anjari, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan kepada gubernur bengkulu atas pemberhentian yang dianggapnya sepihak.
penasehat hukum dr. anjari, yakni sustimawati, sh, mh, menyoroti bahwa klien mereka bekerja sebagai direktur rsud m yunus berdasarkan kontrak selama 5 tahun karena bukan merupakan aparatur sipil negara (asn). namun, dalam masa kerja tersebut, dr. anjari dipecat tanpa melalui proses surat peringatan yang seharusnya.
 
"seharusnya ada mekanisme melalui surat peringatan terlebih dahulu. tetapi ini langsung memberikan surat pemberhentian sepihak," ungkap sustimawati pada jumat, 15 maret 2024.
 
sustimawati menekankan bahwa dalam proses pemberhentian seharusnya mengacu pada poin-poin yang tercantum dalam kontrak, yang menetapkan ganti rugi jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktu yang ditetapkan.
 
pihak kuasa hukum dr. anjari telah mengirimkan surat bipartit kepada gubernur bengkulu pada tanggal 6 dan 14 maret sebagai upaya mediasi. namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah provinsi bengkulu terkait surat tersebut.
 
"jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ada jawaban dari pihak pemprov, maka kami akan melakukan tripartit," tegasnya.
 
ditambahkan oleh sustimawati, tim kuasa hukum telah menghitung kerugian yang dialami oleh klien mereka, yang mencapai lebih dari rp 1 miliar, dengan memperhitungkan gaji hingga masa jabatan 5 tahun berakhir. gaji seorang direktur rsud m yunus sekitar rp 30 juta per bulan.
 
pihak kuasa hukum dari dr. anjari menegaskan bahwa pemberhentian yang dilakukan tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. mereka menekankan bahwa dr. anjari bekerja berdasarkan kontrak yang mengacu pada uu cipta kerja, dan sebagai non asn.
 
hingga saat ini, pihak pemerintah provinsi bengkulu belum memberikan tanggapan resmi terkait surat bipartit yang dikirimkan oleh tim kuasa hukum dr. anjari. dengan surat bipartit kedua yang dikirimkan pada tanggal 14 maret 2024, mereka menunggu jawaban dari pihak pemprov untuk melanjutkan proses mediasi atau memulai proses tripartit jika tidak ada respon yang diberikan.
 
 
dalam pernyataannya, kuasa hukum menyebut bahwa pemberhentian tersebut tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya dilakukan. mereka menekankan bahwa dr. anjari, sebagai non aparatur sipil negara (asn), bekerja berdasarkan kontrak yang mengacu pada uu cipta kerja.
 
"sesuai dengan analisis kami, sk pemberhentian secara sepihak tersebut tidak melalui mekanisme yang ada," ungkapnya
 
surat gugatan bipartit pertama telah dikirimkan pada tanggal 6 maret, diikuti dengan surat kedua yang dikirimkan pada tanggal 14 maret 2024. namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah provinsi bengkulu terkait surat gugatan tersebut.
 
"dengan belum adanya tanggapan dari pihak pemprov, kami akan melakukan proses tripartit," tegasnya.
 
kuasa hukum juga menekankan bahwa mereka akan terus memantau situasi dan menunggu tanggapan resmi dari pihak pemerintah provinsi bengkulu terkait surat gugatan bipartit yang telah mereka kirimkan.
 
sementara itu, isnan fajri, sekretaris daerah provinsi bengkulu, mengonfirmasi bahwa surat dari kuasa hukum dr. anjari sedang dalam proses mediasi. "sedang dimediasi," singkat isnan. (wij)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 16 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan