Perlambatan Ekonomi Global, Pemerintah Umumkan Perlebar Defisit APBN 2025

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Di tengah perlambatan ekonomi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa defisit anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diperlebar dari Rp 616 triliun menjadi Rp 662 triliun, atau setara 2,78 persen dari PDB, naik dari sebelumnya 2,53 persen.

Seperti dikutip dari laman disway.id, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Kata Menkeu Sri Mulyani sendiri, saat ini negara juga tengah dihadapkan dengan pelemahan penerimaan pendapatan.

Ia menambahkan,  hal ini sendiri disebabkan karena beberapa faktor. Seperti melemahnya harga komoditas, pembatalan implementasi PPN 12 persen (kecuali barang mewah), serta pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara.

Meskipun begitu, Menkeu juga menyatakan kesiapannya dalam menjaga angka defisit APBN untuk tahun 2026 nanti untuk tetap berada di level yang signifikan.

BACA JUGA:Anak Masuk Sekolah Rakyat, Orangtuanya Dapat Pelatihan dan Uang dari Pemerintah

BACA JUGA:Timnas Garuda Pertiwi Gagal ke Piala Asia

"Kami akan tetap menjaga 2,53 persen dari PDB," ucap Menkeu Sri Mulyani usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada Senin 7 Juli 2025.

Dia juga turut menegaskan komitmen dirinya dan Pemerintah untuk tetap menjaga dan berhati-hati dalam mengurus pembiayaan dan pengelolaan APBN, yang sesuai dengan arahan Pemerintah.

"Sesuai dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh DPR, kami akan terus menjaga (APBN) sesuai dengan amanat tersebut," ucapnya.

Dinilai Tidak Menjadi Solusi Jangka Panjang

Di samping itu, Ekonom serta Pengamat Ekonomi menilai bahwa langkah ini justru malah menandakan adanya kelemahan struktural fiskal kita yang tak kunjung dibenahi.

Pasalnya, risiko defisit melebar sangat nyata. Yaitu utang makin besar, beban bunga makin berat, ruang fiskal makin sempit.  

Sementara itu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat juga turut menyoroti alasan pelebaran defisit, yang malah dipicu oleh prioritas politik, bukan rasionalitas fiskal.