Ini Syarat Menjadi Calon Kepala Daerah, Simak Yuk!

Reporter: fahmi |

Editor: syariah muhammadin |

Rabu , 28 Feb 2024 - 21:42

Proses penginputan suara Pemilu 14 Februari 2024 yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Selatan-Fahmi-RADAR BENGKULU-

7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- Rabu 27 November 2024 s.d Senin 16 Desember 2024

8. PENETAPAN CALON TERPILIH

Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan

A. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

- Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

B. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

- Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

9. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

- Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi

ini syarat menjadi calon kepala daerah, simak yuk!                            radar bengkulu, manna  - terkait apakah syarat pencalonan bakal mengacu dari hasil perolehan pemilu tahun 2019, atau akan tetap mengacu dari hasil pemilu 14 februari 2024 ini semua masih jadi pembahasan.
namun berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang  terbit, 26 januari 2024 lalu.
ini syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah untuk  pendaftaran bakal pasangan calon di pemilihan kepala daerah (pilkada) pada november 2024 mendatang.
ketua kpu kabupaten bengkulu selatan erina okriani melalui komisioner divisi sumber daya manusia dan sosialisasi pendidikan pemilih (sdm dan sosdikli) mafahir menyampaikan untuk pencalonan  sesuai dengan pkpu nomor  2, pendaftaran bakal calon kepala daerah (bacalonkada) telah dimulai pada agustus mendatang untuk  jadwalnya. maka pelantikan hasil pemilu 14 februari, baik dprd provinsi maupun kabupaten/kota harus menyesuaikan dengan masa jabatan.
"untuk persyaratannya sudah dipastikan, syarat pencalonan kita  tidak memakai hasil perolehan suara pada tahun 2019 lalu.
akan tetapi, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kpu ri, maka syarat pendaftaran pencalonan di pilkada 2024 ini akan mengacu dari hasil perolehan atau hasil pemilu serentak februari tahun 2024 ini,"papar mafahir diruangnnya rabu(28/02).
baca juga: belum ada kepastian, pembayaran gaji pppk tunggu petunjuk teknis
baca juga:pertama, pln up3 jambi serahkan rec kepada pt united tractors cabang jambi
untuk nantinya partai politik yang mengusung calon kepala daerah itu berdasarkan perolehan kursi dprd hasil pemilu 2024. walaupun masa jabatan untuk dpr kabupaten, kota ataupun provinsi belum selesai. untuk calon harus melihat dari hasil perolehan suara partai yang duduk nantinya di kursi dprd pada pemilu 14 februari yang lalu.
mengapa demikian, walaupun nanti belum ada pelantikan untuk anggota dprd, tetapi untuk pemenang ataupun yang memperoleh suara yang terbanyak sudah diumumkan. ini artinya pergantian ataupun pelantikan tinggal menunggu saja. artinya, proses pencalonan pilkada tidak akan menyalahi aturan sekalipun belum dilakukan pelantikan bagi para calon legislatif yang terpilih.
"untuk masa jabatan anggota dprd periode 2019 sampai 2024 akan berakhir dibulan september 2024, sedangkan untuk proses  pencalonan akan kita lakuin pada 27 sampai 29 agustus, artinya proses pencalonan tidak akan terganggu dan menyalahi karena siapa yang bakal duduk untuk periode 2024 sampai 2029 sudah diketahui," pungkas mafahir.(afa)
baca juga:tim dari korea selatan akan turun ke bengkulu untuk pemetaan potensi investasi 
 
berikut tahapan dan jadwal
pemilihan kepala daerah 2024 :
i. persiapan
1. perencanaan program dan anggaran
- jumat 26 januari 2024
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- senin 18 november 2024
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
- senin 18 november 2024
4. pembentukan ppk, pps, dan kpps
- rabu 17 april 2024 s.d selasa 5 november 2024
 
5. pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara
- sesuai jadwal yang ditetapkan oleh badan pengawas pemilihan umum
 
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- selasa 27 februari 2024 s.d sabtu 16 november 2024
 
7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
- rabu 24 februari 2024 s.d jumat 31 mei 2024
 
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- jumat 31 mei 2024 s.d senin 23 september 2024
 
ii. penyelenggaraan pemenuhan
 
persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
- minggu 5 mei 2024 s.d senin 19 agustus 2024
 
1. pengumuman pendaftaran pasangan calon
- sabtu 24 agustus 2024 s.d senin 26 agustus 2024
 
2. pendaftaran pasangan calon
- selasa 27 agustus 2024 s.d kamis 29 agustus 2024
 
3. penelitian persyaratan calon
- selasa 27 agustus 2024 s.d sabtu 21 september 2024
4. penetapan pasangan calon
- minggu 22 september 2024
 
5. pelaksanaan kampanye
- rabu 25 september 2024 s.d sabtu 23 november 2024
 
6. pelaksanaan pemungutan suara
- rabu 27 november 2024
 
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- rabu 27 november 2024 s.d senin 16 desember 2024
 
8. penetapan calon terpilih
penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan
a. calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih
- paling lama 5 (lima) hari setelah mahkamah konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (brpk) kepada kpu
 
b. calon gubernur dan wakil gubernur terpilih
- paling lama 5 (lima) hari setelah mahkamah konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (brpk) kepada kpu
 
 
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di mahkamah konstitusi
 
penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi
- paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan mahkamah konstitusi diterima oleh kpu
 
10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
a. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:
1) tidak ada permohonan php
- paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
 
2) ada permohonan php
- paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
 
b. gubernur dan wakil gubernur terpilih:
1) tidak ada permohonan php
- paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
 
2) ada permohonan php
- paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan. pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 29 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan