RSMY Akan Direvitalisasi Besar-Besaran, Gubernur Helmi Pastikan Mulai Tahun Ini

RADAR BENGKULU – Tekad Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan berkualitas tampaknya memasuki babak baru. 

Gubernur Bengkulu ,H. Helmi Hasan, SE memastikan bahwa Rumah Sakit M. Yunus (RSMY), sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Provinsi Bengkulu, segera melakukan pembenahan menyeluruh.

Kepastian ini bukan sekadar wacana. Helmi baru saja kembali dari pertemuan langsung dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Dalam pertemuan itu, Helmi mendapati komitmen penuh dari Menkes untuk melakukan intervensi strategis demi memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Tanah Bumi Merah Putih.

Menurut Helmi, Menkes secara tegas menilai bahwa pembangunan rumah sakit vertikal saja tidak akan cukup menyelesaikan akar persoalan layanan kesehatan di Bengkulu. Budi Gunadi menekankan bahwa rumah sakit kabupaten/kota harus diperkuat terlebih dahulu agar beban rujukan tidak terus membanjiri RSMY sebagai RS provinsi.

“Fokusnya memperkuat RS kabupaten/kota agar masyarakat tidak perlu rujukan sampai provinsi, apalagi ke daerah lain ataupun RS pusat,” ujar Helmi menirukan penegasan Menkes.

BACA JUGA:Paripurna Memanas, Sumardi Tak Ingin Surat PWA Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Dibacakan

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tangani Akses Jalan TPA Air Sebakul yang Rusak

Pendekatan ini dianggap lebih menyentuh persoalan dasar: pemerataan kualitas layanan, ketersediaan dokter spesialis di daerah, serta fasilitas yang memadai di level kabupaten/kota.

Tidak berhenti di situ, Menkes juga menawarkan model revitalisasi seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain. RSUD M. Yunus ditempatkan sebagai prioritas, termasuk pembenahan fisik gedung, pembaruan alat kesehatan modern, hingga perbaikan struktur manajemen.

Salah satu poin paling penting adalah keputusan Menkes untuk menugaskan seorang ahli manajemen rumah sakit guna mengawasi langsung tata kelola RSMY.

“Kami sangat senang. Kami berharap betul ada utusan Kemenkes di RSMY untuk memperbaiki manajemennya,” tegas Helmi.

Helmi tidak menutup-nutupi berbagai masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Mulai dari antrean pelayanan yang dinilai tidak manusiawi, ketersediaan obat yang kerap kosong, hingga persoalan-persoalan teknis di bagian keuangan.

“Keluhan masyarakat itu nyata. Karena itu perbaikan harus dilakukan oleh orang yang ahli, termasuk ahli keuangan,” sambung Helmi.

Ia menegaskan bahwa pembenahan manajemen bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar RSMY tidak kembali menjadi sorotan negatif.