Dirjen Gakkumhut Temukan Indikasi Pelanggaran Serius di Kawasan Konsesi PT API dan PT BAT

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 23 Nov 2025 - 22:48

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan Kemenhut RI, Dwi Januanto Nugroho--

Sementara pada konsesi PT BAT, dugaan pelanggaran administratif juga ditemukan. Tim Ditjen Gakkumhut menemukan adanya Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara yang beroperasi tanpa legalitas resmi.

“Kami menemukan TPK Antara milik PT BAT yang tidak memiliki legalitas resmi. Selain itu terdapat tumpukan kayu yang tidak dilengkapi barcode atau penandaan sah sebagaimana diwajibkan,” jelas Januanto.

Barcode atau penandaan legal menjadi komponen penting dalam sistem pelacakan kayu nasional untuk memastikan legalitas rantai pasok hasil hutan. Ketiadaannya membuka ruang bagi praktik perdagangan kayu ilegal yang sulit dikontrol.

Tidak berhenti di situ, PT BAT juga disebut tidak memiliki sejumlah dokumen pokok seperti Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)—dua dokumen wajib yang menentukan legalitas operasional perusahaan di sektor kehutanan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Gakkumhut bergerak cepat. Tim langsung melakukan sejumlah tindakan di lokasi untuk mengamankan barang bukti dan menghentikan aktivitas yang dianggap melanggar.

“Tim mengambil tindakan dengan pemasangan plang dan garis pengawasan pada TPK Antara ilegal. Kami juga mengamankan truk dan alat berat yang digunakan,” ungkap Januanto.

Dalam operasi itu, tim menerapkan mekanisme pengamanan bukti lapangan untuk memastikan tidak ada aktivitas lanjutan sebelum proses pemeriksaan dan penegakan hukum administratif dilakukan secara keseluruhan.

Januanto menegaskan bahwa tindakan pengawasan dan penegakan hukum bukan bersifat reaktif, melainkan bagian dari upaya sistematis Kementerian Kehutanan untuk memastikan tata kelola hutan tetap berjalan sesuai aturan. Pelanggaran yang ditemukan pada dua perusahaan ini akan menjadi dasar penanganan berikutnya yang dapat mencakup sanksi administratif hingga proses hukum lebih lanjut.

“Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan transparan. Perusahaan pemegang konsesi harus memahami bahwa kelalaian maupun pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan kawasan akan ditindak,” tuturnya.

dirjen gakkumhut temukan indikasi pelanggaran serius di kawasan konsesi pt api dan pt bat                            radar bengkulu – operasi pengawasan yang dilakukan kementerian kehutanan republik indonesia melalui direktorat jenderal penegakkan hukum kehutanan (gakkumhut) menemukan serangkaian indikasi pelanggaran yang dinilai serius di dua perusahaan pemegang konsesi hutan di kawasan bengkulu – sumatera selatan (bas). 
dua perusahaan tersebut adalah pt api dan pt bat.
direktur jenderal penegakkan hukum kehutanan kemenhut ri, dwi januanto nugroho, mengungkapkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum administratif yang menjadi fokus kementerian dalam beberapa tahun terakhir.
“pengawasan ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum administratif. kami memastikan setiap pemegang konsesi menjalankan kewajiban dan ketaatan terhadap peraturan kehutanan,” ujar januanto.
baca juga:berpacu waktu, banggar – tapd kejar target pengesahan apbd 2026
baca juga:dlhk bengkulu selatan pastikan tidak ada lagi sampah berserakan 
dalam operasi tersebut, tim ditjen gakkumhut diterjunkan langsung ke lokasi konsesi perusahaan. pengawasan dilakukan secara menyeluruh. itu mulai dari aspek legalitas penggunaan kawasan hingga kewajiban perlindungan hutan yang menjadi tanggung jawab korporasi.
menurut januanto, indikasi pelanggaran ditemukan pada kedua perusahaan, terutama menyangkut administrasi kehutanan dalam kawasan bas. ia menegaskan bahwa temuan tersebut tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil verifikasi langsung di lapangan yang dilakukan tim melalui pengumpulan dokumen, pengecekan fisik, dan pengamatan aktivitas operasional.
pada konsesi pt api, tim pengawas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran berat yang terkait langsung dengan aktivitas perlindungan kawasan hutan. temuan tersebut mencakup dugaan pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga aktivitas perambahan yang diduga untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit.
“temuan ini mengindikasikan bahwa pt api tidak melaksanakan kewajiban perlindungan hutan di areal kerjanya,” ujar januanto.
baca juga:pemdes tebing rambutan salurkan blt dd tahap 4 tahun 2025 kepada 17 kpm
baca juga:kemenkes: tarif layanan bpjs kesehatan ke fasilitas rs bakal naik 1,69 persen
ia menjelaskan bahwa pelanggaran seperti pembalakan liar bukan hanya mengancam integritas kawasan hutan, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan yang berdampak luas—mulai dari hilangnya habitat satwa hingga potensi konflik dampak ekologis di hilir kawasan.
kebakaran hutan di wilayah konsesi juga menjadi perhatian khusus. selain menimbulkan kerusakan ekologis, kebakaran kerap menjadi awal terbentuknya lahan baru yang kemudian disalahgunakan sebagai perkebunan.
sementara pada konsesi pt bat, dugaan pelanggaran administratif juga ditemukan. tim ditjen gakkumhut menemukan adanya tempat penimbunan kayu (tpk) antara yang beroperasi tanpa legalitas resmi.
“kami menemukan tpk antara milik pt bat yang tidak memiliki legalitas resmi. selain itu terdapat tumpukan kayu yang tidak dilengkapi barcode atau penandaan sah sebagaimana diwajibkan,” jelas januanto.
barcode atau penandaan legal menjadi komponen penting dalam sistem pelacakan kayu nasional untuk memastikan legalitas rantai pasok hasil hutan. ketiadaannya membuka ruang bagi praktik perdagangan kayu ilegal yang sulit dikontrol.
baca juga:jelang muswil pkb bengkulu, empat kandidat muncul: pertarungan bagai pemanasan menuju 2029
baca juga:ulu talo petonsial jadi kawasan transmigrasi
tidak berhenti di situ, pt bat juga disebut tidak memiliki sejumlah dokumen pokok seperti laporan hasil produksi (lhp) dan surat keterangan sah hasil hutan kayu (skshhk)—dua dokumen wajib yang menentukan legalitas operasional perusahaan di sektor kehutanan.
menindaklanjuti temuan tersebut, ditjen gakkumhut bergerak cepat. tim langsung melakukan sejumlah tindakan di lokasi untuk mengamankan barang bukti dan menghentikan aktivitas yang dianggap melanggar.
“tim mengambil tindakan dengan pemasangan plang dan garis pengawasan pada tpk antara ilegal. kami juga mengamankan truk dan alat berat yang digunakan,” ungkap januanto.
dalam operasi itu, tim menerapkan mekanisme pengamanan bukti lapangan untuk memastikan tidak ada aktivitas lanjutan sebelum proses pemeriksaan dan penegakan hukum administratif dilakukan secara keseluruhan.
januanto menegaskan bahwa tindakan pengawasan dan penegakan hukum bukan bersifat reaktif, melainkan bagian dari upaya sistematis kementerian kehutanan untuk memastikan tata kelola hutan tetap berjalan sesuai aturan. pelanggaran yang ditemukan pada dua perusahaan ini akan menjadi dasar penanganan berikutnya yang dapat mencakup sanksi administratif hingga proses hukum lebih lanjut.
“kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan transparan. perusahaan pemegang konsesi harus memahami bahwa kelalaian maupun pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan kawasan akan ditindak,” tuturnya.