KPU Mukomuko Sudah Tetapkan Tanggal PSU TPS 9 Penarik, Hanya untuk 4 Jenis Surat Suara, Ini Alasannya

Reporter: Seno |

Editor: Syariah muhammadin |

Senin , 19 Feb 2024 - 22:22

KPU Mukomuko--

"Sebenarnya, berdasarkan PKPU Nomor 25, perlakukan yang tepat itu seperti itu. Syarat suara yang tidak ada tanda tangan Ketua KPPS dihitung tidak sah," imbuh Deny.

Sayangnya, perlakukan berbeda dilakukan pada surat suara pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

Karena adanya desakan dari para saksi disertai kondisi kurang kondusif karena protes dari saksi-saksi, akhirnya pada surat suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten surat suara yang tidak ada tanda tangan Ketua KPPS dihitung sah.

"Atas dasar temuan dari Pengawas TPS 9 Penarik terkait hal itu, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari, pihak pengawas Pemilu merekomendasikan PSU," ujar Deny.

"Dan keputusannya sudah kami tetapkan, PSU akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari mendatang," pungkasnya.

Untuk diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 9 Penarik sudah keluar dan telah ditayangkan di website info publik pemilu milik KPU, dimana, Gerindra menang dengan perolehan suara terbanyak, disusul PPP dan PDI-P.

Perolehan suara Gerindra, PPP, dan PDI-P di TPS 9 Penarik terbilang besar dibandingkan dengan Parpol lain.

Terjadi pemungutan suara ulang di TPS 9 Penarik, bisa saja merubah peta hasil pemenang. Tidak hanya antar Parpol, tapi juga antar Caleg dalam 1 Parpol.

Perlu diketahui di TPS 9 Penarik ini jumlah surat suara dianggap sah untuk Pileg DPRD kabupaten sebanyak 232 suara.

Berikut uraian perolehan suara Parpol dan Caleg di TPS 9 Penarik berdasarkan yang ditayangkan website KPU info publik pemilu:

PKB - 5

kpu mukomuko sudah tetapkan tanggal psu tps 9 penarik, hanya untuk 4 jenis surat suara, ini alasannya                            radar bengkulu, mukomuko - pemungutan suara ulang atau psu di tps 9 penarik, kecamatan penarik, kabupaten mukomuko tampaknya benar-benar akan terjadi. 
diketahui, komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko sudah menetapkan tanggal pelaksanaan psu tps 9 penarik. 
ketua kpu mukomuko, deny setiabudi ketika dikonfirmasi menuturkan, jadwal psu di tps 9 penarik ditetapkan pada tanggal 24 februari 2024 mendatang. 
"sudah ditetapkan (jadwal psu) hari kamis tanggal 24 februari," ungkap deny. 
dijelaskannya, tidak semua jenis surat suara bakal dilakukan pemungutan suara ulang. dari lima jenis surat suara, hanya 4 jenis surat suara yang dilakukan pencoblosan ulang. 
"yang direkomendasikan oleh pengawas tps itu cuma 4 jenis surat suara, yaitu, dpd, dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten. surat suara pilpres tidak lagi dilakukan psu," terangnya hari senin 19 februari 2024 melalui sambungan telepon. 
baca juga:500 usulan sudah masuk untuk program pemasangan listrik gratis di bengkulu
baca juga:bawaslu teruskan laporan atas pj walikota bengkulu ke kasn, soal netralitas asn
psu ini dilakukan atas dasar rekomendasi pengawas tps. dimana pengawas tps menemukan ada 58 surat suara tidak ditandatanganitangani oleh ketua kpps. 
deny menjelaskan, kelalaian itu memang fatal. dimana berdasarkan aturan, surat suara yang tidak ada tanda tangan ketua kpps tidak bisa dianggap sah. 
"yang jelas, kami karena ada rekomendasi dari jajaran pengawas pemilu, maka harus kami tindak lanjuti. keputusannya akan dilakukan psu," paparnya. 
deni menjelaskan, saat penghitungan, surat suara pilpres atau ppwp, surat suara yang tidak ada tanda tangan ketua kpps, dianggap tidak sah. 
sehingga dari 247 pemilih di tps 9 penarik, surat suara sah untuk pilpres hanya 184 suara, dan 63 surat suara tidak sah. 
"surat suara pilpres tidak sah totalnya 63, itu terdiri dari 58 surat suara tidak ada teken ketua kpps ditambah surat suara tidak sah karena salah pencoblosan meski ada teken ketua kpps," terangnya lagi. 
baca juga:persaingan ketat internal partai nasdem, suryatati berpeluang duduk di senayan
baca juga: ini dia berbagai layanan dan kegiatan yang tersedia di dpk provinsi bengkulu
"sebenarnya, berdasarkan pkpu nomor 25, perlakukan yang tepat itu seperti itu. syarat suara yang tidak ada tanda tangan ketua kpps dihitung tidak sah," imbuh deny. 
sayangnya, perlakukan berbeda dilakukan pada surat suara pemilihan dpd, dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten. 
karena adanya desakan dari para saksi disertai kondisi kurang kondusif karena protes dari saksi-saksi, akhirnya pada surat suara dpd, dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten surat suara yang tidak ada tanda tangan ketua kpps dihitung sah. 
"atas dasar temuan dari pengawas tps 9 penarik terkait hal itu, pada hari sabtu tanggal 17 februari, pihak pengawas pemilu merekomendasikan psu," ujar deny. 
"dan keputusannya sudah kami tetapkan, psu akan dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 februari mendatang," pungkasnya. 
untuk diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara di tps 9 penarik sudah keluar dan telah ditayangkan di website info publik pemilu milik kpu, dimana, gerindra menang dengan perolehan suara terbanyak, disusul ppp dan pdi-p. 
baca juga:antusias, mahasiswa ikut bimbingan mengaji di uinfas
 
perolehan suara gerindra, ppp, dan pdi-p di tps 9 penarik terbilang besar dibandingkan dengan parpol lain. 
terjadi pemungutan suara ulang di tps 9 penarik, bisa saja merubah peta hasil pemenang. tidak hanya antar parpol, tapi juga antar caleg dalam 1 parpol. 
perlu diketahui di tps 9 penarik ini jumlah surat suara dianggap sah untuk pileg dprd kabupaten sebanyak 232 suara.  
berikut uraian perolehan suara parpol dan caleg di tps 9 penarik berdasarkan yang ditayangkan website kpu info publik pemilu:
pkb - 5 
1. safaat - 5 
2. edi sukirno, a.md. - 10 
3. melinda nurmaniasari - 0 
4. sudirman - 0 
5. ima jamilah - 0 
6. marsono - 4 
suara total : 24 
 
partai gerindra - 5 
1. iis sukriyadi, s.h.  - 32 
2. damsir, s.h. - 23 suara 
3. risna juliyana hutasoit - 0 
4. alen ermawati, s.ak. - 0 
5. arita susiani - 0 
6. aristiwan  - 0 
7. randy hermawan, s.h. - 0 
suara total : 60 
 
pdi-p  - 6 suara
1. dedy kurniawan, s.sos. - 13 
2. adimas yoga wijaya, s.h. - 6 
3. siti mu'allimah - 0 
4. nopa putri - 0 
5. walpajri - 0 
6. andopo putra, s.kom. - 15 
7. ayu widya ningsih 0
8. zulhazi 0
suara total 40
 
partai golkar - 1
1. zamhari - 11
2. hanasrum - 0
3. desi nurcahyeti, s.tr.pi. - 0
4. randi regiman - 2
5. ririd utraman jelani - 0
6. mala para dila - 0
7. apriyana -  0
8. gindo heryanto gultom, s.p. - 1
suara total:  15
 
partai nasdem - 2
1. zulfahni -  4
2. muhamad habibi - 0
3. henti siburian, a.md. 0
4. dunlop - 2
5. susanto 0
6. deslihanida, s.h., m.pd. - 0
7. diki wahyudi - 0
8. henti delianti - 0
suara total : 8
 
partai buruh - 1
1. eka nofita 0
suara total : 1
 
partai gelora - 0
1. desta miberti - 0
2. alifsuh - 0
3. kopriadi - 0
suara total : 0
 
pks - 3
1. wira harianto - 0
2. tohirin - 0
3. indah permata sari, s.pd.  - 0
4. rensi, s.pd. - 0
suara total  - 3
 
pkn - 0
suara total : 0
 
partai hanura - 0
1. suheri  - 3
2. sumatri - 0
3. fitra  - 1
4. yun herdi  - 2
5. herdianto - 1
6. elpi  - 0
7. barlian - 0
8. hendri darta - 6
suara total : 13
 
partai garda republik indonesia - 0
suara total:  0
 
partai amanat nasional - 1
1. iswadi - 1
2. kabri - 1
3. devi chintia dewi  - 0
4. salman - 0
5. a. lubis, s.pd. - 0
6. desi fatimah - 0
7. muhtarudin - 0
8. anindya - 0
suara total : 3
 
partai bulan bintang - 0
suara total:  0
 
partai demokrat - 1
1. nursalim - 2
2. gemmi jupriadi - 0
3. rika suryani - 0
4. husni thamrin - 0
5. age septian pratama putra - 0
6. weni widia - 0
7. bayu rahmanto -0
8. mispan -1
suara total : 4
 
psi - 0
suara total : 0
 
partai perindo - 1
1. ali azwar - 0
2. edi - 0
3. evi s.p - 0
4. dwi kurnianing dasih, a.md.keb. - 1
5. wagiran - 0
6. lenny priany - 1
7. ali malpinus, s.a.p.  - 0
suara total : 3
 
partai persatuan pembangunan  - 7
1. frenky janas - 52
2. roslan effendi - 0
3. lilis karlina - 0
4. hamzah - 0
5. susi oktafeni  -0
6. afdal setiabudi  - 0
7. bella puspita - 0
8. muhammad syaechu - 0
suara total:  59
 
partai ummat – 0
suara total : 0
    jika di tps 9 penarik dilakukan psu perolehan suara setiap parpol maupun masing-masing caleg berpotensi berubah. beruntung jika perolehan suara bisa bertambah. tapi, risiko rugi jauh lebih besar. sebab, khawatir, pada psu nanti, partisipasi pemilih turun dibandingkan dengan pemungutan suara yang telah terlaksana.