Energi dari Perut Bumi Hululais: Harapan Baru Bengkulu Menuju Masa Depan Hijau

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan--

RADAR BENGKULU — Harapan Bengkulu untuk menjadi provinsi yang mandiri dan berkelanjutan dalam sektor energi perlahan mulai menemukan jalannya. Sebuah proyek ambisius tengah digodok di balik pegunungan Rejang Lebong: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais yang digarap oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2027.

Berbekal kapasitas 110 Mega Watt (MW), PLTP Hululais diyakini mampu menjadi motor penggerak energi bersih yang ramah lingkungan dan sekaligus membuka jalan bagi lompatan ekonomi daerah. 

Dalam sebuah audiensi bersama Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, Selasa (15/7), Direktur Operasional PGEO, Ahmad Yani, memaparkan bahwa proyek ini kini telah menyelesaikan salah satu hambatan utama: Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kendala TKDN sudah tidak ada lagi. Tapi kami masih sangat membutuhkan komitmen dari PLN agar proyek ini bisa terus melaju,” ujar Ahmad Yani.

Ahmad menyampaikan bahwa komitmen PLN sangat krusial dalam mengintegrasikan hasil energi yang dihasilkan ke dalam jaringan nasional. Ia pun berharap adanya dukungan konkrit dari Gubernur Helmi Hasan untuk membuka jalan komunikasi ke pusat.

BACA JUGA:Sebelum Penetapan Tsk, Kejati Bengkulu Geledah Rumah Bebby Hussy Hingga Kantor PT TBJ

BACA JUGA:Aliansi OKP dan Mahasiswa Minta Kejagung Awasi Dugaan Korupsi di KPU Bengkulu Selatan

Menurutnya, jika proyek berjalan sesuai rencana, tak hanya energi bersih yang diperoleh Bengkulu, tetapi juga Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor panas bumi, yang akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) jangka panjang.

“Bengkulu bisa mendapatkan manfaat berlipat. Selain energi hijau, juga pemasukan untuk pembangunan,” ungkapnya optimis.

Menanggapi hal itu, Gubernur Helmi Hasan menyatakan dukungan penuhnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan bergerak cepat untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendorong percepatan integrasi antara PGEO dan PLN.

“Kita akan bersurat ke Presiden untuk mempercepat komitmen antara PGE dan PLN agar proyek ini segera terealisasi. Karena tantangannya sekarang justru ada di PLN,” kata Helmi.

Tak hanya berhenti pada surat menyurat, Helmi mengaku akan langsung turun tangan melakukan lobi ke tingkat kementerian di Jakarta. Ia bahkan berharap proyek bisa lebih cepat dari target awal.

“Saya akan ke Jakarta secepatnya. Kalau semua pihak kompak dan hambatan teknis dapat diurai, kita berharap proyek ini bisa beroperasi sebelum 2027. Syukur-syukur bisa 2026,” tuturnya.

Dukungan Presiden RI  terhadap transisi energi pun menjadi modal penting. Gubernur Helmi menambahkan bahwa perhatian presiden terhadap pengembangan energi panas bumi sudah sangat jelas. Apalagi, PGEO juga telah mendapatkan dukungan investasi tambahan dari Danantara—perusahaan investasi yang fokus pada sektor energi dan lingkungan.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan