Putusan MK Tentang Biaya Pendidikan di Sekolah Swasta Gratis

putusan mk tentang biaya pendidikan di sekolah swasta gratis radar bengkulu - putusan mahkamah konstitusi atas uji materi pasal 34 ayat (2) uu sisdiknas yang diajukan oleh jaringan pemantau pendidikan indonesia (jppi) dan tiga pemohon lainnya telah memperkuat posisi warga negara dalam menuntut pendidikan dasar gratis, termasuk di lembaga swasta alias sekolah swasta gratis. mk memutuskan agar pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk jenjang sd hingga smp. putusan soal sekolah gratis itu dibacakan dalam sidang di gedung mk, jakarta pusat, selasa, 27 mei 2025. mk menyatakan frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam pasal 34 ayat (2) undang-undang sisdiknas telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan undang-undang dasar negara ri tahun 1945. karena itu, mk mengubah norma frasa tersebut menjadi, “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.” wakil menteri pendidikan dasar dan menengah wakil menteri pendidikan dasar dan menengah atip latipulhayat menegaskan pemerintah tidak akan sembarangan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, termasuk di sekolah swasta. menurut atip, sekolah gratis yang dijalankan pemerintah harus tetap menjaga standar mutu. baca juga:tips menghindari penipuan beasiswa palsu di media sosial baca juga:sertifikasi guru triwulan ii dipastikan cair mulai pekan ini secara nasional “jangan sampai ada anggapan bahwa kalau gratis berarti tidak berkualitas. justru sebaliknya, pendidikan gratis ini harus menghadirkan layanan yang bermutu,” kata atip dalam webinar konstitusi: hak atas pendidikan dasar gratis pasca putusan mk, kamis, 26 juni 2025. ia menegaskan, pendidikan gratis bukan hanya soal akses, tapi juga tentang kualitas. pemerintah, kata dia, berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagaimana tercantum dalam visi kementerian pendidikan dasar dan menengah. badan anggaran dpr ketua badan anggaran atau banggar dpr said abdullah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (rapbn) tahun 2026 akan mampu mencakup putusan mk soal sekolah gratis tersebut. “bukan isu baru soal sd, smp wajib gratis. itu hanya penegasan dari mk karena mungkin ada (sekolah) swasta yang belum menerima,” kata said di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa, 24 juni 2025.  said menjelaskan penambahan anggaran untuk mengakomodasi putusan mk itu tidak akan terlalu besar. sebab, kata dia, sd dan smp sudah dibantu dengan dana bantuan operasional sekolah (bos). dengan begitu, pihaknya hanya perlu menghitung ulang jumlah kebutuhan yang sesungguhnya. ketua dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (dpp pdip) ini menyebutkan keputusan itu pun merupakan amanat dari undang-undang dasar nri tahun 1945 pasal 31 ayat (4) yang menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari apbn. “angka tersebut pasti berkembang seiring dengan waktu,” ujarnya. wakil ketua komisi x dpr wakil ketua komisi x dpr maria yohana esti wijayati mengatakan implementasi putusan mk ihwal pendidikan dasar gratis, termasuk sekolah swasta gratis, masih terkendala kebutuhan anggaran. dia menyebutkan anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini tak mencukupi, sehingga diperlukan penyesuaian ulang untuk menindaklanjuti putusan itu. “anggarannya belum teralokasi, maka sulit untuk mengatakan harus berjalan tahun ini,” kata esti dalam keterangan tertulis yang diperoleh tempo pada rabu, 11 juni 2025. merujuk hasil perhitungan sementara, dia menjelaskan anggaran untuk pendidikan dasar gratis ditaksir mencapai rp 132 triliun yang mencakup 20 juta murid tingkat sd dan 10 juta murid smp. anggaran pendidikan yang dialokasikan dari apbn 2025 ini sebesar rp 724 triliun. masalahnya, anggaran yang ada di kementerian pendidikan dasar dan menengah hanya sebesar rp 33,5 triliun. “angka yang masih terlalu kecil,” ujar esti. (tempo.co)

Tag

• # biaya pendidikan
• # sekolah gratis
• # sekolah swasta
• # putusan mk

Share

• 
• 
• 
• 
•