Helmi Hasan Minta BPKP Kawal Anggaran Daerah

RADAR BENGKULU — Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sistem tata kelola pemerintahan. Rabu (4/6), ia melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. 

Bukan sekadar kunjungan formalitas, pertemuan itu penuh pesan tegas: anggaran boleh kecil, tapi hasilnya harus besar.

“APBD kita memang tidak sebesar daerah lain. Tapi kalau dikelola dengan bijak, transparan, dan sesuai aturan, saya yakin rakyat akan tetap merasakan dampaknya,” kata Helmi di hadapan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, beserta jajarannya.

Helmi menyebut, kemitraan antara pemerintah daerah dan BPKP harus lebih dari sekadar formalitas administratif. Ia ingin BPKP benar-benar menjadi mitra strategis yang aktif mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Harga Sawit Turun Tipis, Petani Minta PKS Tak Main Curang

BACA JUGA:Wisuda Angkatan ke-25 Aetherion: Cetak Generasi Unggul, Siap Berkontribusi untuk Bangsa

“BPKP jangan hanya jadi tukang audit di akhir tahun. Kawal dari awal. Dampingi dari perencanaan. Kita tidak ingin uang rakyat habis tanpa hasil.” 

Helmi menyoroti tantangan klasik yang dihadapi Bengkulu: keterbatasan fiskal. Namun, ia menolak menjadikan itu alasan untuk tidak berinovasi. Baginya, efisiensi dan integritas adalah kunci.

“Dengan tata kelola yang baik, kita bisa mewujudkan jalan-jalan mulus, ambulan gratis di setiap desa, pelayanan kesehatan yang membaik. Bahkan anak-anak yatim pun bisa bahagia karena diangkat menjadi anak oleh pejabat dari provinsi sampai kabupaten,” papar Helmi, menggambarkan visi idealnya.

Menurutnya, seluruh perangkat pemerintah harus bekerja dengan cara baru, bukan hanya mengandalkan rutinitas tahunan.

“Sekarang bukan zamannya lagi kerja pakai pola lama. Program harus disusun berdasarkan data, dievaluasi berkala, dan yang penting: dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.” 

BACA JUGA:Dinilai Gagal, Bupati Seluma Dituntut Mundur

BACA JUGA:Pelabuhan Kelas II Linau Berpotensi Menjadi Pelabuhan Penyangga Pulau Baai

Tak hanya soal pengelolaan anggaran, Gubernur juga menyinggung hal yang tak kalah penting: perpajakan daerah. Ia menyampaikan rencana mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang banyak dikeluhkan warga.