Inspeksi Mendadak, Gubernur Bongkar Masalah di Dinas Ketahanan Pangan

Helmi Hasan Usul Gunakan Lahan Tahura dan Tambah Anggaran Lewat APBD Perubahan

RADAR BENGKULU — Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tampaknya harus segera berbenah. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, Rabu (4/6), sejumlah masalah krusial mencuat ke permukaan. Mulai dari ketiadaan lahan untuk budidaya pangan hingga minimnya stok beras cadangan, semua jadi sorotan langsung orang nomor satu di Provinsi Bengkulu itu.

Gubernur datang tanpa pemberitahuan lebih dulu ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Basuki Rahmat. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Helmi langsung berkeliling dan berdialog dengan jajaran dinas. Sorot matanya tajam ketika mendengar laporan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Arif Gunadi.

BACA JUGA:Danrem 041/Gamas Tinjau Lokasi Pembuatan Sumur Bor

BACA JUGA:Pelabuhan Kelas II Linau Berpotensi Menjadi Pelabuhan Penyangga Pulau Baai

“Saya cukup kaget ketika tahu Dinas Ketahanan Pangan ini ternyata tidak punya lahan untuk menanam tanaman pangan. Bagaimana bisa bicara ketahanan pangan kalau lahan saja tidak ada?” kata Helmi dengan nada heran.

Sebagai solusi cepat, Helmi mengusulkan agar dinas memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah. Salah satunya kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yang memiliki luas sekitar 1.200 hektar. Menurutnya, sebagian dari lahan tersebut bisa dialihkan fungsinya menjadi kebun pangan milik pemerintah.

“Lahan kita luas. Tinggal mau atau tidak mengelola. Kalau perlu, kita bentuk tim lintas dinas untuk mulai tanam padi, jagung, bahkan cabai dan sayuran. Ini bisa jadi contoh nyata upaya pemerintah menjaga pangan,” tegasnya.

Tak hanya soal lahan, Gubernur juga menyoroti anggaran pengadaan cadangan pangan, khususnya beras. Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan hanya memiliki dana Rp 96 juta untuk membeli sekitar 6,2 ton beras. Angka ini dinilai sangat jauh dari kebutuhan ideal cadangan pangan daerah, yang menurut standar minimal harus di atas 10 ton.

“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan anggap sepele. Bayangkan kalau ada bencana atau kelangkaan pangan, kita hanya punya cadangan 6 ton. Itu tidak cukup.” 

BACA JUGA:Konsolidasi Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perkuat Kader

BACA JUGA:Komisi II Minta Relokasi Pedagang Cepat Diselesaikan

Ia pun langsung memerintahkan agar Dinas Ketahanan Pangan mengajukan penambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan (APBDP) yang akan datang.

“Nanti usulkan dalam APBDP. Tambah anggarannya supaya stok beras kita aman. Kalau bicara ketahanan pangan, ini soal hidup dan mati rakyat.” 

Dalam sidak tersebut, Helmi juga menyinggung soal optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digalakkan pemerintah provinsi. Ia menilai, keberadaan dapur MBG saat ini masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan siswa-siswi di wilayah Bengkulu.