Untuk Tambang Emas Seluma, Pemda Harus Punya Saham

RADAR BENGKULU — Rencana beroperasinya tambang emas di Kabupaten Seluma oleh PT Energi Swadinamika Muda (ESDMu) mulai memantik kontroversi. Bukan soal perizinan atau teknologi, tapi soal siapa yang akan benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan alam tersebut. 

Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Bengkulu, Muspani, buka suara lantang. Pemerintah Daerah (Pemda) wajib punya saham dalam investasi tambang itu.

Dalam konferensi pers di Bengkulu, Selasa (3/6), Muspani menyentil ironi klasik industri tambang kekayaan melimpah, tapi rakyat tetap miskin. 

Ia mencontohkan Papua sebagai cermin menyakitkan. 

“Papua itu kaya emas, tapi lihat sendiri, masyarakatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Kita tidak ingin Bengkulu mengalami nasib serupa,” tegas Muspani.

BACA JUGA:Bengkulu Siap Lawan Inflasi dari Desa

BACA JUGA:Honda Freed Produk Jepang Sejak 2009 Ini Jumlah Penjualannya

Saat ini, PT ESDMu disebut hanya tinggal menunggu satu langkah lagi untuk bisa mulai mengeruk emas di Seluma. Yaitu, rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.

 Muspani menilai, momen ini adalah peluang emas bagi Pemprov Bengkulu untuk menunjukkan sikap tegas.

“Gubernur jangan langsung tandatangan. Gunakan posisi tawar ini untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Muspani.

 Ia bahkan menyarankan dua langkah konkrit. 

Pertama, Helmi Hasan diminta membentuk tim negosiasi resmi yang ditugaskan menawarkan penyertaan modal Pemda di perusahaan tambang tersebut. Muspani mengusulkan, porsi saham minimal 20 persen. 

“Kalau hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) atau CSR, itu recehan. Pemda harus punya saham supaya benar-benar mendapat bagian dari keuntungan,” katanya.

Kedua, Muspani mendorong DPRD dan Pemprov segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait kepemilikan saham Pemda di perusahaan tambang. “Perda ini penting supaya ada landasan hukum yang kuat. Ini bukan sekadar usulan, tapi harus jadi kebijakan daerah.”