Provinsi Bengkulu Satukan Kekuatan untuk Melawan Korupsi

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 03 Jun 2025 - 21:41

Bengkulu Satukan Kekuatan Melawan Korupsi--

RADAR BENGKULU – Provinsi Bengkulu bersiap membentengi diri dari ancaman korupsi. Pemerintah Provinsi (Pemprov), DPRD, dan aparat penegak hukum sepakat merapatkan barisan. Targetnya jelas: mencegah dan memberantas praktik korupsi. Terutama di delapan sektor rawan.

Langkah ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (3/6/2025).

Rakor ini menjadi tindak lanjut langsung dari pertemuan Gubernur Bengkulu bersama pimpinan DPRD dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 20 Mei lalu.

Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial.

“Ini adalah panggilan aksi. Kita ingin memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar-lembaga dalam menangkal dan memberantas korupsi,” ujar Heru.

Heru membeberkan, ada delapan sektor atau area yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi. Penilaian ini mengacu pada arahan dari Satgas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah I.

“Ada delapan titik rawan: mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan oleh APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, hingga optimalisasi pajak daerah.”

Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu saat ini sudah mulai bergerak. Salah satu buktinya adalah pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai langkah konkrit mempersempit celah kebocoran pendapatan.

“Satgas PAD ini akan bekerja menutup celah kebocoran dan meningkatkan penerimaan daerah. Ini langkah nyata, bukan hanya retorika.”

Tak hanya eksekutif, unsur legislatif pun menunjukkan komitmennya. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM, menyatakan lembaganya siap menjadi garda pengawasan.

provinsi bengkulu satukan kekuatan untuk melawan korupsi                            radar bengkulu – provinsi bengkulu bersiap membentengi diri dari ancaman korupsi. pemerintah provinsi (pemprov), dprd, dan aparat penegak hukum sepakat merapatkan barisan. targetnya jelas: mencegah dan memberantas praktik korupsi. terutama di delapan sektor rawan.
langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi yang digelar di ruang sidang paripurna dprd provinsi bengkulu, selasa (3/6/2025). 
rakor ini menjadi tindak lanjut langsung dari pertemuan gubernur bengkulu bersama pimpinan dprd dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) di gedung merah putih, jakarta, pada 20 mei lalu.
inspektur inspektorat provinsi bengkulu, heru susanto, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial.
baca juga:password rumit, jaga data pribadi isi saldo aman & selamat
baca juga:jalan mulus di depan mata, gubernur helmi gelontorkan uang rp 14 miliar untuk kaur
 “ini adalah panggilan aksi. kita ingin memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar-lembaga dalam menangkal dan memberantas korupsi,” ujar heru.
heru membeberkan, ada delapan sektor atau area yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi. penilaian ini mengacu pada arahan dari satgas koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (korsupgah) kpk wilayah i.
“ada delapan titik rawan: mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan oleh apip, manajemen asn, pengelolaan barang milik daerah, hingga optimalisasi pajak daerah.” 
ia menambahkan, pemprov bengkulu saat ini sudah mulai bergerak. salah satu buktinya adalah pembentukan satuan tugas optimalisasi pendapatan asli daerah (pad), sebagai langkah konkrit mempersempit celah kebocoran pendapatan.
baca juga:pemerintah batal berikan diskon listrik ke masyarakat
baca juga:pemprov bengkulu ajukan revisi perda pajak dan retribusi
“satgas pad ini akan bekerja menutup celah kebocoran dan meningkatkan penerimaan daerah. ini langkah nyata, bukan hanya retorika.” 
tak hanya eksekutif, unsur legislatif pun menunjukkan komitmennya. ketua dprd provinsi bengkulu, drs. sumardi, mm, menyatakan lembaganya siap menjadi garda pengawasan.
“kami di legislatif memiliki fungsi kontrol. tapi kami juga mendorong agar pelaksanaan kegiatan apbd bisa berjalan berani, transparan, dan bersih,” ucap sumardi.
ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan dprd tak akan menghambat roda pemerintahan, justru menjadi penyaring agar program tidak terseret dalam persoalan hukum.
rakor yang berlangsung hangat tersebut juga menyiratkan harapan besar. bengkulu tak ingin sekadar ikut arus, tapi menjadi contoh daerah yang konsisten membangun pemerintahan bersih.
“pemberantasan korupsi bukan hanya urusan ott. pencegahan itu lebih penting, dan itu hanya bisa terjadi jika semua unsur bersatu,” kata heru.
langkah-langkah ke depan sudah mulai disusun. dari penguatan peran inspektorat daerah, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, hingga evaluasi berkala terhadap area rawan korupsi.
“jangan sampai daerah kita hanya menjadi objek audit tanpa ada langkah korektif nyata. ini saatnya bengkulu berdiri sebagai provinsi yang berani dan bersih.” 
sementara itu, wakil gubernur bengkulu, ir. h. mi’an, ikut angkat suara. ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif lintas sektor dalam melawan korupsi.
“perang terhadap korupsi bukan hanya tanggung jawab inspektorat atau kejaksaan. semua pihak harus terlibat, dari opd, dprd, hingga penegak hukum,” ujarnya.
mi’an menambahkan, kolaborasi aktif antara aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dengan lembaga hukum seperti kejaksaan tinggi dan polda bengkulu menjadi salah satu kekuatan utama dalam memerangi korupsi sejak dini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 4 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan