Mahasiswa Desak Gubernur Helmi Hasan Tuntaskan Krisis BBM dan Turunkan Pajak

Menurut mahasiswa, kelangkaan BBM terjadi akibat terganggunya distribusi dari Pelabuhan Pulau Baai. Pendangkalan alur laut disebut sebagai penyebab utama mobilisasi kapal pengangkut BBM tersendat. Akibatnya, pasokan menipis dan antrean panjang tak terhindarkan di seluruh SPBU di Kota Bengkulu maupun kabupaten sekitarnya.

“Akibat krisis BBM ini, nelayan tak bisa melaut, ojek online tak bisa beroperasi, pedagang dan petani kesulitan menjual hasil panen. Ini bukan hanya soal BBM, ini soal ekonomi rakyat yang terancam lumpuh,” lanjut Anjar.

Mahasiswa menilai pemerintah terlalu lambat merespons. Mereka menuntut Gubernur segera berkoordinasi dengan pusat untuk mempercepat pengerukan alur laut, serta mencari solusi distribusi alternatif BBM melalui jalur pipa bawah laut atau seperti skema selama ini sistem mobil tangki darat namun mobil tanki harus diperbanyak agar menjawab persoalan-persoalan krisis BBM ini.

“Kalau ini terus dibiarkan, Bengkulu bisa kolaps. Jangan tunggu rakyat turun jalan terus baru sibuk rapat,” tegasnya.

BACA JUGA:Asisten II Pemkot Sehmi Hadiri Rakor Langkah Kongkrit Pengendalian Inflasi

BACA JUGA:Keputusan MK, Kemenangan Bagi Masyarakat Bengkulu Selatan

Selain soal BBM, mahasiswa juga menyuarakan keresahan soal tingginya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang melonjak sejak diberlakukannya opsen pajak. 

Mahasiswa menilai kebijakan ini mencekik ekonomi rakyat. Terlebih di tengah krisis BBM yang sedang berlangsung.

Mereka mendesak Gubernur untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penurunan tarif pajak kendaraan, sebagaimana pernah dilakukan saat mencabut retribusi ambulance beberapa waktu lalu.

“Gubernur bisa keluarkan SK untuk ambulance, kenapa tidak bisa untuk pajak kendaraan?” tanya Anjar lantang. 

Ditambah Najar, jika masyarakat diminta untuk membuat surat pernyataan miskin agar terbebas dari cekikikan tingginya pajak, itu bukan solusi.

“Kalau hanya bilang rakyat bisa minta surat miskin biar pajaknya gratis, itu namanya lempar masalah.” ujarnya .

Mahasiswa menilai solusi meminta warga membuat surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan pajak bukan langkah bijak. Pemerintah dinilai akan kesulitan memverifikasi, dan warga yang benar-benar butuh justru rentan tersisih oleh birokrasi berbelit.

“Solusinya bukan ribetkan rakyat, tapi revisi aturan yang tak pro-rakyat. SK bisa diterbitkan, tinggal ada atau tidak kemauan politik dari Gubernur,” ujarnya.

Kemudian mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu BBM dan pajak kendaraan hingga tuntas. Mereka memberi waktu kepada Gubernur untuk menyampaikan langkah konkrit dalam satu pekan ke depan. Jika tidak, aksi susulan dengan massa lebih besar akan digelar.