Direncanakan Gratis, Vaksin TBC Jadi Program Nasional

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin berencana untuk menjadi vaksin tuberkulosis (TBC) M72 untuk menjadi program vaksinasi nasional.

Seperti dikutip dari laman disway.id, hal ini berkaitan dengan risiko fatal yang terjadi akibat dari bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut terhadap masyarakat.

"Karena ini (TBC), kan, burdennya paling tinggi, meninggal paling banyak dibandingkan malaria, dengue, semua penyakit menular," ungkap Budi pada Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Keluragan Siaga TBC di Kantor Lurah Rambutan, Jakarta Timur pada Jumat, 9 Mei 2025.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa TBC merupakan penyakit menular paling mematikan sepanjang abad ini yang telah memakan lebih dari 1 miliar nyawa di dunia. Saat ini, diperkirakan 1 juta orang Indonesia terkena TBC, dan 135 ribu orang meninggal tiap tahunnya.

BACA JUGA:BKKBN Sosialisasikan GDPK di Bengkulu Tengah: Dorong Integrasi Kependudukan Dalam RPJMD

BACA JUGA:Ini 5 Sumber Makanan Terbaik untuk Meredakan Sakit Pada Tenggorokan akibat Batuk dan Flu

"Ini penyakit pembunuh paling banyak. Itu nanti kita akan masukkan program (vaksinasi nasional)," tambahnya.

Dengan begitu masyarakat dapat mengakses vaksin TBC ini secara gratis dengan kriteria tertentu. Namun demikian, pihaknya masih mengupayakan agar uji klinis yang kini masih berjalan dapat selesai dengan baik.

"Nanti, begitu sudah jadi, in shaa Allah 2028 (bisa direalisasikan)," tuturnya.

Untuk informasi, vaksin TBC M72 ini sudah memasuki tahap uji klinis fase tiga sejak November 2025. Ini dilakukan di lima negara, termasuk Indonesia, sebanyak 20.081 orang partisipan disuntikkan kandidat vaksin untuk menguji efektivitas obat tersebut.

Adapun empat negara selain Indonesia yang mengikuti uji klinis adalah, Kenya, Zambia, Afrika Selatan, dan Malawi.  "Kita harapkan kalau bisa sebelum 2029 itu bisa formal diluncurkan (vaksin TBC massal)."

Dengan begitu, diharapkan target eliminasi 50 persen pada 2030 dapat tercapai.

"WHO bilang bahwa di 2030 harus eliminasi, turun, minimal 50 persen dari pertama kali ini mulai di tahun 2020," pungkasnya.(*)