Warga Pulau Enggano Terisolasi, Gubernur Bengkulu Kritik Pelindo

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 09 Apr 2025 - 23:03

Warga Pulau Enggano Terisolasi, Gubernur Bengkulu Kritik Pelindo--

RADAR BENGKULU – Lebih dari dua pekan, Pulau Enggano yang berada di ujung barat Provinsi Bengkulu terputus dari dunia luar akibat berhentinya transportasi kapal.

Warga Pulau Enggano dengan populasi lebih dari 4.000 jiwa ini kini menghadapi krisis bahan pokok, pasokan BBM tersendat, pendidikan terhenti, dan hasil panen membusuk tanpa bisa dikirim.

Ironisnya, kelumpuhan ini tak segera ditangani serius. Pemerintah daerah, pusat, hingga BUMN terkait seperti Pelindo, tampak sibuk berwacana tanpa solusi konkrit. Padahal, kehidupan ribuan jiwa sedang dipertaruhkan.

Ketua AMAN Enggano, Mulyadi Kauno menyebut, kondisi ini sebagai ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Mulai dari kebutuhan bahan pokok, BBM, hingga pengiriman hasil panen semuanya macet. Kami terisolasi,” ujar Mulyadi.

Hal senada disampaikan Milson Kaitora, Paabuki (pemimpin adat) Enggano. Ia menilai pemerintah daerah gagal membaca tanda-tanda krisis sejak awal.

“Pendangkalan pelabuhan di Pulau Baai bukan hal baru. Tapi mengapa tidak ada langkah antisipatif? Sekarang, semua dampaknya ke kami orang pulau,” ujarnya geram.

Krisis transportasi ini memukul telak ibu rumah tangga di Enggano. Harga-harga melonjak liar. Bawang merah tembus Rp 70 ribu/kg, minyak goreng Rp 26 ribu/liter, dan telur nyaris tak ditemukan di warung.

“Kalau ini berlanjut sampai sebulan, kami tidak tahu lagi harus makan apa,” kata Windi Aprilia, perempuan adat Enggano.

Krisis ini juga mengancam dunia pendidikan. Murid dan guru yang sedang berada di Kota Bengkulu tak bisa kembali ke Enggano. Aktivitas belajar mengajar terganggu. Sejumlah siswa yang hendak mengikuti seleksi Paskibraka juga terancam gagal ikut ujian.

warga pulau enggano terisolasi, gubernur bengkulu kritik pelindo                            radar bengkulu – lebih dari dua pekan, pulau enggano yang berada di ujung barat provinsi bengkulu terputus dari dunia luar akibat berhentinya transportasi kapal. 
warga pulau enggano dengan populasi lebih dari 4.000 jiwa ini kini menghadapi krisis bahan pokok, pasokan bbm tersendat, pendidikan terhenti, dan hasil panen membusuk tanpa bisa dikirim.
ironisnya, kelumpuhan ini tak segera ditangani serius. pemerintah daerah, pusat, hingga bumn terkait seperti pelindo, tampak sibuk berwacana tanpa solusi konkrit. padahal, kehidupan ribuan jiwa sedang dipertaruhkan.
ketua aman enggano, mulyadi kauno menyebut, kondisi ini sebagai ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat. 
“mulai dari kebutuhan bahan pokok, bbm, hingga pengiriman hasil panen semuanya macet. kami terisolasi,” ujar mulyadi.
baca juga:rencana tambang emas di seluma, pemprov gelar fgd bahas rekomendasi gubernur
baca juga:destinasi wisata pantai di kota bengkulu menjadi magnit pengunjung luar daerah
hal senada disampaikan milson kaitora, paabuki (pemimpin adat) enggano. ia menilai pemerintah daerah gagal membaca tanda-tanda krisis sejak awal. 
“pendangkalan pelabuhan di pulau baai bukan hal baru. tapi mengapa tidak ada langkah antisipatif? sekarang, semua dampaknya ke kami orang pulau,” ujarnya geram.
krisis transportasi ini memukul telak ibu rumah tangga di enggano. harga-harga melonjak liar. bawang merah tembus rp 70 ribu/kg, minyak goreng rp 26 ribu/liter, dan telur nyaris tak ditemukan di warung.
“kalau ini berlanjut sampai sebulan, kami tidak tahu lagi harus makan apa,” kata windi aprilia, perempuan adat enggano.
krisis ini juga mengancam dunia pendidikan. murid dan guru yang sedang berada di kota bengkulu tak bisa kembali ke enggano. aktivitas belajar mengajar terganggu. sejumlah siswa yang hendak mengikuti seleksi paskibraka juga terancam gagal ikut ujian.
baca juga:menikmati buras, makanan khas banjar yang lezat dan tetap digemari saat lebaran idul fitri
baca juga:ribuan masyarakat adat pulau enggano terancam terisolir
“saya harusnya tanggal 8 april masuk kuliah untuk skripsi, tapi kapal tidak ada. tidak bisa ke bengkulu. pemerintah tolonglah,” keluh sonia agustin, mahasiswi poltekkes bengkulu.
ketua aman wilayah bengkulu, fahmi arisandi, menyebut krisis ini sebagai hasil dari pembiaran bertahun-tahun. “sudah lebih dari 10 tahun masyarakat enggano hidup dengan transportasi seadanya. tidak ada kapal reguler, pesawat pun minim. tapi tidak pernah jadi prioritas pembangunan,” katanya.
menurut fahmi, pengerukan pelabuhan pulau baai yang kini mandek harusnya dibarengi mitigasi agar masyarakat tak jadi korban. 
“jangan tunggu rakyat kelaparan baru sibuk rapat koordinasi. pemerintah harus punya rencana darurat. ini soal kebutuhan dasar: pangan, bbm, pendidikan, kesehatan,” tegasnya.
sementara itu gubernur bengkulu h. helmi hasan, se saat rapat  bersama di kantor perindo kemarin, tak mampu menutupi kekecewaannya terhadap pt. pelabuhan indonesia (persero), yang dinilai lamban menangani pendangkalan alur pelabuhan pulau baai bengkulu.
dalam pertemuan tersebut, gubernur helmi hasan secara gamblang menyampaikan kritikannya terhadap pendangkalan alur pelabuhan pulau baai yang terkesan lamban ditangani.
baca juga:harga sawit anjlok pasca lebaran, wagub bengkulu sidak ke pabrik sawit
baca juga:yuk coba 5 wisata kuliner di lamongan yang enak disantap saat libur lebaran
"lambannya penanganan tersebut secara tidak langsung menunjukkan, jika belum adanya keseriusan dari pt. pelindo regional 2 bengkulu," sesal helmi.
lanjut helmi, pendangkalan alur tersebut sudah masuk kategori darurat, dan seharusnya dalam penanganan dilakukan dengan cepat.
"terlebih keberadaan alur pelabuhan ini memiliki peranan yang sangat penting guna mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhan yang juga sarat dengan kepentingan masyarakat di provinsi bengkulu." 
seperti, sambung helmi, masyakat pulau enggano, yang sejauh ini terus bertanya kapan bisa pulang ke enggano. kapan anak-anak mereka bisa kembali sekolah di kota bengkulu.
"kalau tidak bisa memastikan kapan alur bisa dilewati kapal, lalu apa yang sudah dikerjakan pelindo selama ini. persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. jadi, harus ditangani secara serius," tegas helmi.
menurut helmi, terkait upaya penanganan ini juga dibutuhkan transparansi, serta kejelasan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan pengerukan alur. 
"mengingat kapal-kapal pengangkut bahan bakar minyak (bbm) pertamina, kapal penumpang serta logistik yang melayani enggano, sangat membutuhkan akses pelayaran yang aman dan lancar."
baca juga:penjelasan perempuan ipuh yang hilang bisa selamat setelah diduga tidak makan selama 5 hari 
baca juga:inilah 8 makanan khas yang wajib dicoba saat lebaran idul fitri, ada opor ayam menjadi favorit
helmi menambahkan, dengan demikian, kondisi alur pelabuhan pulau baai, juga menyangkut hajat hidup orang banyak. sehingga, harus jelas kapan kapal bisa keluar masuk pelabuhan.
"kita ingin semuanya aman dan arus pelayaran berjalan lancar. jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang hanya karena janji yang tidak ditepati, dan fakta ini harus menjadi catatan bagi pelindo," tambah helmi.
lebih lanjut helmi mengemukakan, kapal keruk yang saat ini digunakan belum memadai untuk mengatasi pendangkalan yang terjadi. sehingga, ia meminta agar kapal keruk yang lebih besar segera didatangkan, mengingat urgensi situasi.
“kita bersama pertamina sudah mengirimkan surat resmi. ini harus dijadikan dasar bagi pelindo pusat untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius,” pinta helmi.
ditempat yang sama, general manager (gm) pt. pelindo regional 2 bengkulu, s. joko menyampaikan, pengerjaan pengerukan sempat terhenti, lantaran kapal keruk nera 02 mengalami kerusakan.
“saat ini kapal masih dalam proses perbaikan. kami juga berharap pengerjaan bisa segera rampung, sehingga nantinya aktivitas pelayaran seperti untuk masyarakat enggano kembali normal,” harap joko.
disisi lain, joko juga memastikan, pelindo siap menambah kapal keruk yang lebih besar, guna mempercepat proses pengerukan. 
selain itu, koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) juga tengah dilakukan.
"koordinasi ini terkait perizinan di area pengerukan yang masuk zona sensitif," demikian joko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 10 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan