DPRD dan BKD Provinsi Bengkulu Bahas Nasib dan Status Tenaga Honorer

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 17 Mar 2025 - 20:53

Harapan ribuan tenaga honorer di Bengkulu-Windi/RADAR BENGKULU-

dprd dan bkd provinsi bengkulu bahas nasib dan status tenaga honorer                            radar bengkulu  – harapan ribuan tenaga honorer di bengkulu untuk mendapatkan kepastian status kembali menjadi perbincangan dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara komisi i dprd provinsi bengkulu dan badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, senin (17/3).
dalam pertemuan ini, berbagai persoalan tenaga harian lepas (thl) dan honorer menjadi sorotan, terutama terkait masa kerja dan status kepegawaian mereka.
komisi i dprd menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari dua tahun. regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi mereka.
"jangan hanya berpegang pada aturan tanpa mempertimbangkan dampak nyata di lapangan. regulasi memang menjadi dasar hukum, tetapi ada aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan," ujar anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi.
baca juga:pemprov bengkulu tunggu keputusan pusat soal penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran
baca juga:warga adat serawai gelar ritual tolak klaim ptpn vii, desak pembebasan anton dan kayun
salah satu permasalahan yang mencuat adalah banyaknya tenaga honorer yang gagal mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) karena akun mereka terkunci akibat pernah mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (cpns).
 tak hanya itu, ada juga tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun tetapi tidak terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn).
"mereka sudah mengabdi lama, tetapi ketika seleksi tiba, mereka justru terganjal aturan teknis. ini jelas tidak adil," tambah edwar.
persoalan lainnya adalah status tenaga honorer yang bekerja sebagai sopir anggota dprd. herwin, anggota komisi i dprd, menegaskan bahwa mereka bukan hanya sekadar sopir, melainkan tenaga honorer yang juga membantu tugas-tugas administratif di komisi maupun fraksi dprd.
"jangan hanya melihat mereka sebagai sopir. mereka juga berperan sebagai staf honorer yang bekerja membantu tugas anggota dewan," tegasnya.
baca juga:distan bengkulu selatan siap dukung 7 desa menjadi desa agrowisata
baca juga:polsek safari ramadhan dan kultum subuh di masjid al ghufron enggano
komisi i dprd mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan kejelasan status bagi tenaga honorer. terlebih, momen idul fitri yang semakin dekat membuat kebutuhan finansial mereka semakin mendesak.
"kami ingin pemerintah segera mengambil langkah konkrit. jangan sampai mereka dibiarkan tanpa kepastian. apalagi di saat menjelang lebaran seperti ini." 
menanggapi desakan dprd, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi bagi tenaga non-asn yang tidak masuk dalam database bkn atau tidak memenuhi kriteria perpanjangan kerja dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb).
"kami memahami keresahan tenaga honorer. saat ini, kami sedang melakukan pendataan ulang dan mencari solusi terbaik," ujar gunawan.
menurutnya, sesuai aturan yang ada, tenaga non-asn yang bisa diperpanjang masa kerjanya adalah mereka yang sudah masuk dalam database bkn dan mengikuti seleksi pppk pada tahap pertama dan kedua, atau pernah ikut seleksi cpns.
baca juga:terkait kelangkaan gas melon, ini kata bupati seluma
baca juga:presiden prabowo utamakan meritokrasi, tak ada afirmasi lagi pada rekrutmen pppk
selain itu, tenaga honorer dengan masa kerja minimal dua tahun yang tidak terdaftar di bkn, tetapi mengikuti seleksi pppk tahap kedua, juga berpeluang diperpanjang kontraknya.
"kami sudah mengeluarkan surat edaran dari gubernur kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) untuk segera memperpanjang kontrak kerja tenaga non-asn dan memastikan gaji mereka dibayarkan," jelas gunawan.
menurutnya, beberapa opd sudah mulai melaksanakan perpanjangan kontrak dan pembayaran gaji tenaga honorer.
"alhamdulillah, beberapa opd sudah mengambil langkah konkrit. artinya, sebagian tenaga honorer sudah menerima hak mereka," tambahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 18 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan