Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun 2026

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem masyarakat Indonesia tuntas pada tahun 2026. "Instruksi Presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di paling lama 2026, paling lama," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar usai rapat dengan 43 kementerian/lembaga  di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, 14 Maret 2025.

Seperti dikutip dari laman disway.id, slain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 2029. "Kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta (24,8 juta), itu sejumlah 8,7 persen dari jumlah penduduk kita. Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5 persen. Syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah prosentasi kemiskinan kita," tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, sejumlah langkah telah disiapkan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem. "Ada dua program utama APBN, yaitu kita meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat," kata dia.

"Jadi ada yang kita bantu supaya daya beli meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya, termasuk seperti listrik, rumah, dan lain-lain," tambahnya.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Tunggu Keputusan Pusat Soal Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

BACA JUGA:Indonesia Akan Buka Kesepakatan Dalam Pengiriman Pekerja Migran ke Arab

Hal ini nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama kementerian dan lembaga yang memiliki program bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Sedangkan pada rapat kali ini, ia membahas hal yang paling krusial, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kita gunakan sekaligus. Kita jaga validasinya terus menerus agar seluruh program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran."

Salah satunya dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). "Kami akan  menjalankan program BSPS. Kemudian juga kalau rumah subsidi, karena pemerintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data," tambah Menteri PKP Maruarar Sirait pada kesempatan yang sama.

Ara juga mewanti-wanti berbagai bentuk kecurangan, termasuk penggunaan KTP palsu.

"Kami juga sudah mulai bekerjasama dengan penega hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi itu adanya double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu harus betul-betul dilakukan dan sudh mulai ada langkah-langkah," paparnya.(*)