Pimpin Apel Perdana, Gubernur Helmi Minta OPD Maksimal Bantu Rakyat

RADAR BENGKULU  – Saat memimpin apel perdana bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Senin pagi 3 Maret 2025 di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan pentingnya kinerja maksimal dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam menjalankan amanah untuk membantu rakyat.

“Kita mengemban amanah, dan amanah ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh untuk membantu rakyat. Target kita adalah 100 persen warga Provinsi Bengkulu bahagia,” tegas Helmi Hasan di hadapan seluruh jajaran OPD. 

Ia mengingatkan, masih banyak persoalan rakyat yang perlu diselesaikan, dan pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik.

Gubernur Helmi Hasan juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan dan permasalahan mereka kepada pemerintah. Salah satu cara yang ia sarankan adalah melalui media sosial. 

Menurutnya, media sosial menjadi sarana efektif dan efisien untuk mendengar aspirasi rakyat.

“Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, itu menjadi masukan penting bagi pemerintah. Kita harus melek teknologi. Kendala atau permasalahan masyarakat bisa disampaikan melalui media sosial. Cara ini efektif dan murah meriah,” ujar Helmi. 

BACA JUGA:Ratusan Kepala Desa Sambut Kedatangan Gubernur Helmi Hasan Usai Retreat Nasional

BACA JUGA:Dinas Dikbud Bengkulu Finalisasi Data Anak Yatim dan Kurang Mampu

Ia menambahkan, pemerintah akan merespons setiap pengaduan yang masuk, terutama yang menyangkut kepentingan publik.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dari Gubernur Helmi adalah keluhan para orang tua siswa terkait biaya study tour dan perayaan perpisahan sekolah. 

Melalui siaran langsung di media sosialnya, Helmi menerima banyak pengaduan dari orang tua yang merasa terbebani dengan biaya-biaya tersebut. Selain itu, ada juga laporan dari siswa mengenai penahanan ijazah oleh pihak sekolah.

“Banyak sekali pengaduan yang masuk melalui media sosial. Dari situ, kita ambil kebijakan tegas: larangan study tour dan larangan perpisahan sekolah yang membebani orang tua. Boleh mengadakan perpisahan, tapi jangan ada pungutan biaya sepeser pun,” tegas Helmi. 

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus memastikan hak siswa untuk mendapatkan ijazah tanpa hambatan.

Kebijakan larangan study tour dan perpisahan berbayar ini merupakan respons cepat dari pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Helmi Hasan menegaskan, pendidikan harus menjadi prioritas dan tidak boleh dibebani oleh biaya-biaya yang memberatkan.