DPRD Bengkulu Utara: Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tetap Ada

RADAR BENGKULU - Saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran untuk beberapa program prioritas. Bukan hanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemangkasan beberapa anggaran untuk dialihkan pada program-program yang dinilai lebih mendesak dan menjadi program prioritas pemerintah. Efisiensi yang dilakukan ini juga nyatanya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat juga  meminta pemerintah daerah  melakukan efisiensi serupa untuk mengedepankan skala prioritas pembangunan dan sebagai dukungan program prioritas pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Bengkulu Utara Hasdiansyah menuturkan, dalam pelaksanaan efiensi anggaran, DPRD dan Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai pembicaraan. 

Hal ini terkait dengan program-program yang mungkin bisa dilakukan pemangkasan.

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Bengkulu Utara Hasdiansyah menuturkan, dalam pelaksanaan efiensi anggaran, DPRD dan Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai pembicaraan. 

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Respon Terkait Komitmen Pendidikan yang Berkualitas Tanpa Pungutan

BACA JUGA:Anggota DPRD BU Minta Perhatikan Infrastruktur Kawasan Kota Arga Makmur

Hal ini terkait dengan program-program yang mungkin bisa dilakukan pemangkasan atau efisiensi dan selanjutnya dialihkan untuk program yang lebih menjadi prioritas.

Ia menerangkan, jika dana APBD Bengkulu Utara memang sangat minim, sedangkan dengan anggaran yang minim tersebut dalam pembahasan APBD memang hanya bisa mengakomodir program-program yang menjadi skala prioritas dengan berbagai pertimbangan. 

“Namun dengan adanya Instruksi Presiden tersebut, maka efisiensi dilakukan lebih ketat lagi dan kami bersama pemerintah daerah melakukan penyisiran ulang program-program,” terangnya.

Diantara yang menjadi skala prioritas efisiensi adalah terkait belanja perjalanan dinas. Tak hanya perjalanan dinas di organisasi perangkat daerah, bahkan efisiensi juga dilakukan dalam belanja perjalanan dinas anggota DPRD Bengkulu Utara. 

“Kami juga sangat memahami dan mendukung program efisiensi anggaran tersebut, sehingga kita tidak masalah dengan adanya pengurangan tersebut,” terangnya.

Selain itu, dalam efisiensi tersebut juga tidak sedikit program-program yang semula masuk dalam skala prioritas harus ditunda pelaksanaannya karena dilakukan efisiensi anggaran. Salah satu yang memang tetap menjadi prioritas dan lolos dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD adalah program-program fisik. 

“Untuk program fisik, terutama yang dikerjakan oleh Dinas PUPR tidak kita lakukan efisiensi. Karena, memang sama-sama disadari hal tersebut sangat penting,” terangnya.