Mahasiswa Bengkulu Sayangkan Tindakan Represif Aparat dan Kecewa pada DPRD

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 22:43

Mahasiswa Bengkulu Sayangkan Tindakan Represif Aparat dan Kecewa pada DPRD--

Sementara itu, DPRD Provinsi Bengkulu belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa. Masyarakat menunggu apakah pemerintah akan merespons dengan serius atau justru mengabaikan suara mahasiswa. (wij)

Pernyataan Sikap dan Tuntutan Aliansi Mahasiswa Bengkulu kepada pemerintah

1. Merevisi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

2. Mengesahkan RUU Perampasan Aset

3. Mengevaluasi kinerja Polri

4. Menolak RUU TNI/Polri

5. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

6. Menolak pencabutan status honorer.

7. Menolak Undang-Undang Minerba.

8. Mewujudkan reforma agraria sejati dan meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.

9. Menolak segala bentuk aktivitas pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan deforestasi.

mahasiswa bengkulu sayangkan tindakan represif aparat dan kecewa pada dprd                            radar bengkulu  – mahasiswa peserta aksi "indonesia gelap" yang digelar pada 24 februari 2025 menggelar konferensi pers di sekretariat hmi cabang bengkulu, jumat  28 februari 2025 malam. 
dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap tindakan represif aparat keamanan yang mengawal aksi serta sikap anggota dprd provinsi bengkulu yang dinilai gagal memfasilitasi dan menerima pernyataan sikap mereka.  
perwakilan aliansi mahasiswa, julius nainggolan menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan aparat kepolisian yang mengawal aksi tersebut dianggap bertindak represif terhadap para demonstran yang mengakibatkan sekitar 27 mahasiswa mengalami luka-luka.
"dalam aksi tersebut beberapa mahasiswa mengalami luka akibat tindakan represif para aparat kepolisian," ungkapnya.
kemudian mereka juga menyatakan kekecewaannya terhadap anggota dprd provinsi bengkulu yang tidak mampu memfasilitasi keinginan mahasiswa untuk menyampaikan sikap tuntutan mereka didalam ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu.
baca juga:progres pelunasan biaya haji tahap 1 di bengkulu capai 76 persen
baca juga:lindungi aset keagamaan, kemenag benteng-bpn percepat sertifikasi tanah wakaf
"pada awalnya kami diterima oleh satu anggota dprd provinsi bengkulu, yakni wakil ketua tiga. tapi pada saat negosiasi untuk masuk ke ruang rapat, anggota dprd yang hadir itu berpura-pura nelpon dan akhirnya meninggalkan mahasiswa. ini sikap pengecut yang ditunjukkan oleh perwakilan rakyat," katanya.
kemudian dia menegaskan bahwa gerakan mereka bukanlah aksi sporadis atau sekadar ikut-ikutan. 
"gerakan ini lahir dari kajian mendalam terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat," ujarnya.
ia juga mengecam opini-opini yang mencoba mendegradasi gerakan mahasiswa. seperti tudingan sebagai "pesanan partai" atau "anak abah". 
"ini adalah upaya sistematis untuk melemahkan perlawanan terhadap ketidakadilan," tegas julius.  
julius merinci kronologi aksi yang berlangsung pada 24 februari 2025. aksi yang awalnya berjalan damai berujung bentrokan di depan kantor dprd bengkulu. 
aksi yang diawali dengan menyajikan lagu indonesia raya, bentuk kecintaan kepada negara republik indonesia, kemudian secara bergantian mahasiswa menyampaikan orasinya di atas mobil komando. tidak puas lantaran tidak ada satu pun anggota dprd provinsi bengkulu yang mendatangi pada aksi, sehingga masa aksi mendesak untuk masuk ke kantor dprd provinsi bengkulu untuk menyampaikan tuntutan mereka di dalam ruangan rapat paripurna.
lantaran tidak diizinkan masuk ke halaman gedung dprd provinsi, aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga tidak terhindarkan. sehingga, terjadi bentrok antar kedua belah pihak.
baca juga:masjid al mukminin desa air lakok mulai tarawih
baca juga:pembangunan kolam retensi bengkulu terhambat akibat pemblokiran anggaran
selanjutnya, ketegangan itu pun reda setelah pihak kepolisian mengizinkan masa aksi masuk ke halaman gedung dprd provinsi bengkulu lantaran ada satu anggota dprd provinsi bengkulu yang akan menemui para masa aksi.
akan tetapi kembali kekecewaan mahasiswa terjadi. wakil ketua 3 drpd provinsi bengkulu yang mendatangi mahasiswa tak mampu memenuhi keinginan mahasiswa, sehingga bentrok kembali terjadi lantaran pihak kepolisian memaksa membubarkan masa aksi. sedang masa terus mendesak untuk masuk ke ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu. 
"aparat menggunakan kekerasan berlebihan, menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka," ungkapnya. 
mahasiswa menilai tindakan aparat tersebut sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.  
aliansi mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi. 
"kami berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu rakyat. jika tuntutan ini diabaikan, kami siap melakukan eskalasi dengan gerakan yang lebih besar dan terorganisir," tegas julius. 
ia juga menekankan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk rakyat. 
"kami tidak akan mundur. perjuangan ini adalah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat," tutup julius.  
aksi "indonesia gelap" dan konferensi pers ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. banyak pihak yang mendukung tuntutan mahasiswa. terutama terkait isu lingkungan, reforma agraria, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil. 
namun, ada juga yang mempertanyakan metode perjuangan mahasiswa. terutama setelah bentrokan dengan aparat.  
aliansi mahasiswa menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi untuk merencanakan aksi lanjutan. mereka juga akan menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan.
"kami yakin, perjuangan ini akan membawa perubahan nyata bagi rakyat," pungkas julius. 
sementara itu, dprd provinsi bengkulu belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa. masyarakat menunggu apakah pemerintah akan merespons dengan serius atau justru mengabaikan suara mahasiswa. (wij)
pernyataan sikap dan tuntutan aliansi mahasiswa bengkulu kepada pemerintah
1. merevisi instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.  
2. mengesahkan ruu perampasan aset
3. mengevaluasi kinerja polri
4. menolak ruu tni/polri
5. mengevaluasi program makan bergizi gratis (mbg).  
6. menolak pencabutan status honorer.  
7. menolak undang-undang minerba.  
8. mewujudkan reforma agraria sejati dan meninjau proyek strategis nasional (psn) yang bermasalah.
9. menolak segala bentuk aktivitas pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan deforestasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 2 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan