Terbit Inpres Prabowo, DAK Fisik dan Dana Desa Mukomuko Berpotensi Dipangkas

Reporter: Seno |

Editor: Syariah m |

Selasa , 28 Jan 2025 - 20:46

Dana alokasi khusus (DAK)-RADAR BENGKULU-

terbit inpres prabowo, dak fisik dan dana desa mukomuko berpotensi dipangkas                             radar bengkulu, mukomuko - dana alokasi khusus (dak) fisik yang bakal diterima pemkab mukomuko serta dana desa yang bakal diterima desa-desa di mukomuko pada tahun 2025 ini belum aman pasca terbitnya instruksi presiden (inpres) prabowo subianto tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun 2025. 
pasalnya, termuat dalam inpres prabowo subianto itu, dalam diktum kelima memerintahkan kementrian keuangan (kemenkeu) untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah. 
dalam uraian diktum kelima itu, selain bakal memangkas dana alokasi umum (dau) dan dana bagi hasil (dbh), presiden juga menginstruksikan kemenkeu untuk menetapkan penyesuaian dak fisik serta dana desa. 
padahal sebelumnya, kemenkeu telah menetapkan dak fisik untuk kabupaten mukomuko setidaknya lebih dari rp 80 miliar. itu baru di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atau pupr. 
sementara dana desa untuk 148 desa di mukomuko sudah ditetapkan sebesar rp 66,7 miliar. naik dari dana desa tahun 2024 lalu sebesar rp 65 miliar. 
baca juga:bakal cari solusi, zamhari ketua dprd mukomuko prihatin dengan jalan talang buai
baca juga:kegiatan fisik dana desa banyak temuan, dinas pmd mukomuko jelaskan peran ta-id/pdti
untuk diketahui, melalui inpres itu, presiden ri prabowo subianto ingin menghemat belanja apbn dan apbd sebesar rp 306,6 triliun. rincian efesiensi diambil dari kementrian/lembaga sebesar rp 256,1 triliun dan dari transfer ke daerah sebesar rp 50,5 triliun.
lebih rinci lagi diuraikan di diktum kelima yang bunyinya sebagai berikut; 
kelima
: khusus kepada:
1. menteri keuangan untuk:
a. menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a.
b. menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf b yang berasal dari:
1) kurang bayar dana bagi hasil sebesar rp13.903.976.216.000,00 (tiga) belas triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
baca juga:dua tiang listrik roboh, tujuh desa terdampak
baca juga:ini makna angpao dalam perayaan imlek
2) dana alokasi umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar rp15.675.550.111.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
3) dana alokasi khusus fisik sebesar rp18.306.195.715.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
4) dana otonomi khusus sebesar rp509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
5) dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sebesar rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
6) dana desa sebesar rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
c. melakukan revisi anggaran kementerian/lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman iva daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa).
mencermati isi dari inpres nomor 1 tahun 2025 itu, bisa berimbas pada pemangkasan/penyesuaian dak fisik serta dana desa yang bakal diterima mukomuko tahun ini 
kepala bkd kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh mengatakan, pihaknya sudah menyurati opd di lingkungan pemkab mukomuko berkenan dengan instruksi presiden tentang efesiensi anggaran serta seb dua menteri. 
untuk kebijakan lebih lanjut, sambung eva, pihaknya masih menunggu petunjuk pimpinan dan peraturan menteri keuangan terkait efesiensi anggaran ini. 
"kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari pimpinan terkait langkah apa yang harus kita ambil. sembari menunggu lanjutan peraturan menteri keuangan terkait hal itu," ungkap eva. 
baca juga:suzuki terus tingkatkan layanan untuk kebutuhan konsumen indonesia
baca juga:presiden ri dan pm malaysia sepakati perbaikan tata kelola pekerja migran
keuangan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang bersumber dari transfer pemerintah pusat tampaknya bakal dipangkas alias disesuaikan. 
berdasarkan inpres presiden tersebut, pemangkasan dilakukan hampir diseluruh item dana transfer, mulai dari dana bagi hasil (dbh), dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak) fisik, dan termasuk dana desa (dd). 
hanya saja belum diketahui berapa besaran pemangkasan alias penyesuaian dana transfer ke daerah untuk kabupaten mukomuko.
dana-dana yang semestinya didapat kabupaten mukomuko di tahun 2025 yang tersebut diatas, berpotensi dipangkas pasca terbitnya inpres nomor 01 tahun 2025 dan surat edaran bersama (seb) menteri keuangan dan mentri dalam negeri tanggal 11 desember 2024, tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
eva menerangkan, dalam instruksi presiden ri prabowo subianto, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd, yang dalam poinnya memerintahkan kepada gubernur, walikota dan bupati, untuk melakukan efisien dengan beberapa poin.
"slaah satu poin itu membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, dan seminar-seminar. kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, ketiga membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah anggota tim atau besaran jumlah honorarium," ujarnya. 
poin selanjutnya yaitu mengurangi belanja yang bersifat pendukung yang tidak memiliki output yang terukur. kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. 
poin keenam, agar daerah lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang ataupun jasa. ketujuh, melakukan penyesuaian belanja apbd tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer daerah.
"dengan keluarnya instruksi presiden ini, kemungkinan besar akan terjadi refocusing. yang jelas, apapun itu bentuknya, kita akan tetap menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden," sambung eva. 
dikatakan eva, apbd 2025 sudah dapat dilaksnakan. sebab, setelah selesai evaluasi gubernur, perda apbd juga sudah diregistrasi pemprov bengkulu. oleh sebab itu, pemkab sedang menyiapkan proses pelaksanaan program-program yang tertuang di apbd, sembari menunggu petunjuk lebih lanjut soal instruksi presiden untuk melakukan pergeseran anggaran guna efesiensi anggaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 29 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan