Tanggapan Inspektorat Usai Kades Ngadu dengan Dewan Soal Temuan DD: LHP Proses Distribusi

tanggapan inspektorat usai kades ngadu dengan dewan soal temuan dd: lhp proses distribusi radar bengkulu, mukomuko - begini tanggapan inspektur inspektorat daerah (ipda) mukomuko, apriansyah, st usai kades mengeluh dan mengadu dengan komisi 1 dprd prihal banyaknya temuan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim auditor inspektorat pada kegiatan fisik dana desa tahun 2024 lalu.  kata inspektur, pihaknya tidak ada kapasitas untuk menanggapi hak para kades untuk hearing menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.  "kalau terkait kades menemui dewan dan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang kami lakukan, ya, tidak masalah. hak kades untuk menyampaikan aspirasi mereka," tanggap apriansyah ketika dikonfirmasi pada hari kamis, 23 januari 2025.  kemudian selanjutnya, kata apriansyah pihak dprd memanggil inspektorat untuk meminta keterangan, ia menyatakan akan memenuhi panggilan tersebut.  sebelumnya ketua komisi 1 dprd mukomuko, armansyah, st menyatakan akan memanggil pihak pemkab mukomuko dalam hal ini, inspektorat, dpmd dan instansi terkait lainnya untuk mengkonfrontir keterangan yang sudah disampikan oleh pihak kepala desa.  baca juga:target tanam jagung semestinya dibarengi dengan target produksi baca juga:disdikbud mukomuko jelaskan alasan seragam sekolah gratis mi dan mts baru akan dibagikan inspektur ipda mukomuko menegaskan, bahwa proses pemeriksaan kegiatan fisik dana desa tahun 2024 di ratusan desa di mukomuko sudah sesuai prosedur dan dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "pemeriksaan itu tugas dan wewenang yang diberikan kepada inspektorat. kami sangat yakin proses pemeriksaan juga sesuai prosedur," paparnya.  dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, lanjut apriansyah, pihak pemerintah desa diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan serta klarifikasi.  "administrasi pemeriksaan setelah diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan, itukan ditandatangani oleh pemerintah desa," ungkapnya lagi.  apriansyah menegaskan, usai pemeriksaan proses selanjutnya yaitu mendistribusikan laporan hasil pemeriksaan (lhp) ke masing-masing pemerintah desa.  tentunya, terhadap selisih perhitungan atau temuan meski dikembalikan oleh pihak pemerintah desa. waktu yang diberikan 60 hari setelah menerima lhp.  baca juga:bakal cari solusi, zamhari ketua dprd mukomuko prihatin dengan jalan talang buai baca juga:setoran daftar haji dari mukomuko mencapai rp 120 miliar, daftar 2025 berangkat 2050 "hari ini (kamis, 23 januari) distribusi sudah mulai dilakukan. itu bagian dari tugas kami. bagaimana menyikapi lhp tersebut, ya itu hak pemerintah desa," demikian apriansyah.  seperti diberitakan sebelumnya, pada hari rabu, 22 januari 2025, para kades mengadukan persoalan internal antara pemerintah desa dengan instansi pemkab mukomuko khususnya inspektorat prihal pemeriksaan/audit kegiatan fisik dana desa tahun 2024 ke komisi 1 dprd mukomuko.  disinyalir, kegiatan fisik yang dilaksanakan pemerintah desa di kabupaten mukomuko pada tahun 2024 banyak temuan (selisih perhitungan).  para kades dan aparatur desa tidak bisa menerima sepenuhnya hasil pemeriksaan tersebut. sebab acuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor inspektorat menggunakan acuan tim ahli dari instansi di pemkab mukomuko.  sementara pemerintah desa melalui tim pelaksana kegiatan (tpk) melaksanakan pembangunan fisik berdasarkan acuan dari tim ahli atau pendamping desa teknis infrastruktur (pdti). juru bicara apdesi mukomuko, yakni kades nelan indah kecamatan teramang jaya, hendi kusrianto menyampaikan dan meminta komisi 1 dprd mukomuko bisa memfasilitasi persoalan internal ini.  kata hendri, pdti merupakan perpanjangan kementrian desa yang diberi kewenangan untuk pendampingan dan memverifikasi rab dan gambar yang dibuat kader teknis desa (ktd). baca juga:harimau di mukomuko belum tertangkap baca juga:perpustakaan mukomuko proses pindah "dan kami yakin (hasil verifikasi rab/gambar pdti) sesuatu yang benar sebagai rujukan tpk dalam melaksanakan semua kegiatan fisik ditahun berjalan," paparnya.  masih disampaikan hendi kusrianto, dihadapan pimpinan dewan dan komisi 1 dprd mukomuko, apdesi meminta diberikan toleransi atau pertimbangan atas temuan selisih perhitungan oleh tim ahli (ta) kabupaten (actual chek).  adapun toleransi yang diajukan yaitu, temuan diatas rp 10 juta dimohon pertimbangan agar diberikan kesempatan melanjutkan atau menyempurnakan pembangunan yang diawasi oleh pemeriksa, pdti dan masyarakat.  "untuk temuan di bawah rp 10 juta agar dihapus," sampai hendi.  ketua komisi 1 dprd mukomuko, armansyah menyampaikan, hearing antara dewan dengan kades itu berdasarkan permintaan pihak kades atas nama apdesi.  komisi 1 sudah mendengar aspirasi yang disampaikan para kades. selanjutnya pihak lembaga legislatif akan memanggil jajaran pemkab mukomuko terkait untuk dimintai keterangan. 

Tag

• # inspektorat daerah
• # kades
• # dana desa
• # pemkab mukomuko
• # mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•