Dana Bagi Hasil Daerah Belum Cair, DJPb: Itu Bukan Kewenangan Pusat

dana bagi hasil daerah belum cair, djpb: itu bukan kewenangan pusat radar bengkulu – dana bagi hasil (dbh) untuk triwulan iii dan iv tahun 2024 hingga kini belum tersalurkan ke pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota di provinsi bengkulu. pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mengklaim masih menunggu transfer dari pemerintah pusat. namun, situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan pemda yang terus menagih hak mereka. menurut kepala bidang pembinaan pelaksana anggaran (ppa) ii kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kementerian keuangan bengkulu, sunaryo, dbh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terdiri dari tiga jenis: dbh sawit, dbh sumber daya alam, dan pajak. ia memastikan hampir seluruh dana tersebut sudah disalurkan, kecuali untuk kabupaten lebong yang baru mencapai 98 persen. "seluruh dbh sawit, sumber daya alam, dan pajak sudah ditransfer ke kas daerah masing-masing. hanya lebong yang sedikit tertunda, tapi itu hampir selesai," ujar sunaryo saat ditemui di kantor djpb bengkulu, senin (13/1). namun, ketika ditanya mengenai jenis dbh yang menjadi sorotan pemda kabupaten/kota, sunaryo menegaskan bahwa itu bukan wewenang djpb.  "kemungkinan yang dimaksud adalah dbh pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi," jelasnya. baca juga:jadi sorotan, pengumuman tim pendamping haji bengkulu tidak transparan baca juga:target pengerukan alur pelabuhan pulau baai bengkulu dimulai maret sunaryo juga mengungkapkan bahwa pada akhir tahun lalu, ada sekitar rp 2 miliar terkait hitungan kurang bayar dan lebih bayar dbh yang masuk ke rekening pusat. dana tersebut, menurutnya, sudah tersedia. namun, jika jumlah itu benar, tentu saja tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dbh bagi kabupaten/kota di bengkulu. sebagai contoh, kabupaten rejang lebong sendiri seharusnya menerima dbh sebesar rp 35 miliar. "dana rp 2 miliar itu jelas tidak cukup untuk satu kabupaten saja. apalagi untuk seluruh kabupaten/kota," tambah sunaryo. kondisi ini juga mempertegas perlunya transparansi lebih baik dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. sunaryo menambahkan, keterbukaan mengenai mekanisme pengelolaan dbh sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman. "komunikasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten harus diperbaiki agar tidak ada informasi yang simpang siur. yang jelas, dana yang menjadi tanggung jawab pusat sudah hampir 100 persen disalurkan," katanya. baca juga:pemkot bengkulu hibahkan 4 gedung ke polresta bengkulu baca juga: ini info lowongan kerja di bank btn terbaru, syaratnya belum menikah sementara itu pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr. h. rosjonsyah, menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa pihaknya memang masih menunggu transfer dari pusat. "kami masih menunggu transferan pusat untuk dbh yang akan segera disalurkan ke pemda," kata rosjonsyah. namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai jenis dbh yang dimaksud, rosjonsyah tidak memberikan penjelasan detail. ia hanya menegaskan bahwa jika dana sudah masuk ke kas daerah provinsi, pihaknya  segera menyalurkannya ke kas daerah kabupaten/kota. "prinsip saya jelas, jika dananya sudah ada, akan langsung ditransfer. tidak akan ada penundaan," tegasnya.

Tag

• # dana bagi hasil
• # wajib pajak
• # kantor pajak
• # provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•