Pemprov dan KemenkumHAM Bengkulu Kukuhkan 43 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 05 Dec 2024 - 20:41

Pemprov dan KemenkumHAM Bengkulu Kukuhkan 43 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum-Windi/RADAR BENGKULU-

Kelurahan Lingkar Barat

Kelurahan Lingkar Timur

Kelurahan Padang Harapan

Kelurahan Kandang Limun

Kelurahan Kebun Tebeng

Kelurahan Tanah Patah

Kabupaten Lebong

Desa Nangai Tayau I

Kelurahan Pasar Muara Aman

Desa Daneu

Kelurahan Amen

Kelurahan Tanjung Agung

Kelurahan Embong Panjang

Kabupaten Bengkulu Selatan

Desa Simpang Pino

pemprov dan kemenkumham bengkulu kukuhkan 43 desa dan kelurahan sadar hukum                            radar bengkulu  – komitmen memperkuat supremasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan hukum menjadi fokus utama kantor wilayah kementerian hukum dan ham (kemenkumham) bengkulu.
pada kamis, 5 desember 2024, kemenkum ham bengkulu bersama pemerintah provinsi bengkulu mengukuhkan 43 desa dan kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. acara berlangsung khidmat di balai raya semarak dan dihadiri berbagai pejabat daerah serta kepala desa dan lurah.
kepala kantor wilayah kemenkumham bengkulu, santosa, secara langsung memimpin pengukuhan tersebut. ia menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan dari empat kabupaten dan satu kota yang telah memenuhi kriteria sebagai desa dan kelurahan sadar hukum.
"saya percaya terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum ini dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan berbudaya hukum," ujar santosa dalam sambutannya.
baca juga:irman sawiran usul hak interpelasi tentang kejelasan kas pemkot bengkulu
baca juga:helmi-mian sapu bersih kemenangan di 9 kecamatan dalam kota bengkulu
santosa menjelaskan, program desa/kelurahan sadar hukum ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. desa dan kelurahan yang dikukuhkan telah melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh badan pembinaan hukum nasional (bphn) kemenkumham ri
"kami berharap pengukuhan ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan indonesia sebagai negara hukum yang sejati. nantinya, desa/kelurahan sadar hukum ini juga akan menerima penghargaan anubhawa sasana pada 2025," tambah santosa.
kemenkumham bengkulu menegaskan pentingnya langkah lanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan status desa/kelurahan sadar hukum. program penyuluhan hukum akan terus dilakukan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
"kesadaran hukum tidak datang begitu saja. diperlukan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya," kata santosa.
baca juga:mendagri tito karnavian diagendakan ke bengkulu, dorongan semangat di tengah transisi kepemimpinan bengkulu
baca juga:perayaan natal oikumene 2024 bengkulu, momentum kebersamaan dan solidaritas
ditempat yang sama, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, rosjonsyah, turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan dukungannya terhadap inisiatif ini. 
dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya peran desa dan kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
"kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan modal penting bagi pembangunan daerah. daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi tidak hanya menciptakan masyarakat yang tertib, tetapi juga mendorong investasi dan kelancaran roda pemerintahan," ujar rosjonsyah.
ia juga menambahkan bahwa kesadaran hukum memiliki dampak yang luas, mulai dari kehidupan sosial hingga perekonomian. 
"tingkat kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan. kesadaran ini akan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera," tegasnya.
baca juga:ini tujuan pemda bengkulu selatan laksanakan publikasi data stunting
baca juga:angin kencang, atap perpustakaan sdn 46 melayang
pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa dan kelurahan lain di provinsi bengkulu. "kita berharap semua desa dan kelurahan di bengkulu dapat mencapai status ini. dengan begitu, kesadaran hukum akan menyebar merata, dan supremasi hukum dapat ditegakkan di seluruh wilayah," kata rosjonsyah.
saat ini, dari total 1.514 desa/kelurahan di provinsi bengkulu, baru 116 yang berstatus desa/kelurahan sadar hukum. dari jumlah tersebut, 73 desa/kelurahan telah diresmikan oleh menteri hukum dan ham pada 2013, sementara 43 lainnya baru saja dikukuhkan kemarin.
daftar desa dan kelurahan yang dikukuhkan
kota bengkulu
kelurahan bentiring permai
kelurahan sidomulyo
kelurahan dusun besar
kelurahan padang jati
kelurahan timur indah
kelurahan jalan gedang
kelurahan lingkar barat
kelurahan lingkar timur
kelurahan padang harapan
kelurahan kandang limun
kelurahan kebun tebeng
kelurahan tanah patah
kabupaten lebong
desa nangai tayau i
kelurahan pasar muara aman
desa daneu
kelurahan amen
kelurahan tanjung agung
kelurahan embong panjang
kabupaten bengkulu selatan
desa simpang pino
desa tungkal i
desa lubuk sirih ilir
desa batu kuning
desa batu bandung
desa pagar dewa
desa babatan ulu
desa talang indah
desa telaga dalam
desa keban jati
desa tanjung alam
kabupaten seluma
kelurahan puguk
kelurahan dermayu
desa lokasi baru
desa tanjung agung
kelurahan lubuk kebur
desa talang tinggi
desa tenangan
desa tangga batu
kelurahan pasar tais
desa sido sari
desa sido luhur
kabupaten rejang lebong
desa watas marga
desa suban ayam
desa bandung marga

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 6 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan