KPK Tetapkan RM dan Dua Pejabat TKS, PH Ajukan Praperadilan

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 25 Nov 2024 - 23:20

KPK RI--

"Dari hasil pemeriksaan, telah memenuhi dua alat bukti, maka ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu RM, IF dan Ev alias Anca," ungkap Alexander.

Selain delapan pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu yang diamankan, KPK juga menyita uang tunai sejumlah Rp 7 miliar dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD) dari berbagai tempat.

"Uang tersebut diduga hasil gratifikasi dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh para pejabat untuk memenuhi kebutuhan kampanye saudara RM," tambah Alexander.

Barang bukti yang diamankan dari Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah Rp 32,5 juta pada mobil SD. Kemudian penyaluran uang tunai sejumlah Rp 120 juta pada rumah FEP.

Selanjutnya ditemukan uang tunai Rp 370 juta di mobil RM, serta uang tunai sejumlah total sekitar Rp 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD) pada rumah dan mobil EV alias Anca.

Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar 7 miliar rupiah dalam dalam mata uang rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD).

Alexander memaparkan, kasus ini berawal bulan September dan Oktober 2024, IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung langkah RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu.

SF menyerahkan uang sejumlah Rp 200 juta kepada Sdr. RM melalui Sdr. EV, dengan maksud agar SF tidak dinonjobkan sebagai Kepala Dinas.

Kemudian TS mengumpulkan uang sejumlah Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, lantaran RM pernah mengingatkan TS, apabila RM tidak terpilih lagi menjadi Gubernur, maka TS akan diganti.

Selanjutnya SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 Miliar. Selain itu, SD juga diminta RM untuk mencairkan honor PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) se-provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlahnya honor per-orang adalah Rp 1 Juta. Seharusnya pencairan tersebut harus dilakukan pada awal Desember mendatang.

Lebih lanjut giliran FE menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EV sejumlah Rp 1.405.750.000.

"Praktik ini jelas melanggar hukum dan menambah beban masyarakat," tegas Alexander.

kpk tetapkan rm dan dua pejabat tks, ph ajukan praperadilan                            radar bengkulu  – dari hasil operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada sabtu 23 november 2024 lalu dilingkungan pemerintah provinsi bengkulu, kpk berhasil menetapkan 3 orang tersangka dari delapan orang yang diamankan. 
3 orang tersangka tersebut yakni rm sebagai gubernur bengkulu. kemudian, if sebagai sekretaris daerah provinsi bengkulu dan ev alias anca sebagai ajudan gubernur bengkulu. 
hal ini disampaikan oleh kpk dalam konferensi pers yang digelar minggu, 24 november 2024 sekitar pukul 23.00 wib di gedung putih kantor kpk ri jakarta.
pasca penetapan tiga tersangka oleh kpk terhadap rm dan dua orang lainnya, penasihat hukum (ph) rm, menyatakan akan mengambil langkah hukum praperadilan ke pengadilan negeri jakarta pusat.
ketua tim hukum romer, aizan dahlan mengatakan, langkah hukum yang diambil, diantaranya dengan mengajukan praperadilan atas proses penetapan tsk pak rm.
baca juga:masyarakat bengkulu geruduk polresta, tuntut pembebasan gubernur rohidin dari kpk
baca juga:kesejahteraan guru di bengkulu terus mendapat perhatian serius pemerintah
"namun sebelum itu, kita kaji terlebih dahulu terkait proses penetapan tsk tersebut. setelah itu, baru nanti kita uji melalui praperadilan," ungkap aizan saat diwawancarai via ponsel, senin 25 november 2024.
 lanjut aizan, dengan kegiatan kpk ri di provinsi bengkulu tersebut, secara tidak langsung mengganggu proses demokrasi, khususnya di provinsi bengkulu.
"jangan lupa, bahwa pilgub bengkulu itu head to head. namun kpk berdalih tak ada nuansa politik, dan kalau memang demikian, kenapa yang menimbun minyak goreng malah tidak ikut diawasi," sindir aizan.
menurut aizan, sejauh ini pihaknya optimis dan yakin jika cagub rm tidak bersalah, dan tidak melakukan sebagaimana yang disampaikan kpk ri.
"makanya, sejak awal kita pertanyakan juga ott kpk ri terhadap cagub rm itu, pada bagian mananya. perlu kita ketahui, pada waktu itu cagub rm baru pulang kampanye. kalau ada uang di mobilnya itu biasa, karena dalam kegiatan itu cagub rm butuh membeli makan, bbm dan lainnya," ujar aizan.
baca juga:9 panduan memilih mobil untuk daerah pegunungan atau berbukit
baca juga:8 hal yang perlu diperhatikan saat membeli mobil bekas agar tidak rugi
sementara itu dari konferensi pers kpk ri, wakil ketua kpk, alexander marwata, menyampaikan selain berhasil mengamankan 8 orang dan tiga diantaranya ditetapkan sebagai tsk. 
operasi ini  kpk berhasil mengungkap dugaan gratifikasi serta pemerasan dengan total kerugian mencapai rp 7 miliar.
"hasil ekspos tiga pimpinan kpk sepakat kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan dengan menetapkan tiga tersangka." 
alexander menjelaskan, dugaan tindak pidana ini melibatkan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, yang diduga memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. terutama terkait pencalonannya kembali dalam pilkada serentak 2024. 
"kami menemukan bukti kuat adanya permintaan dana dari saudara rm kepada sejumlah kepala dinas dan biro untuk mendukung pencalonannya," ujar alexander.
operasi tangkap tangan ini dilakukan dalam dua hari dengan menyasar beberapa lokasi di bengkulu. 
pada sabtu  22 november 2024, berawal kpk mendapatkan informasi terkait dugaan penerimaan uang oleh ev alias anca, ajudan gubernur, dan if, yang diperuntukkan untuk rm.
baca juga:dinas esdm provinsi bengkulu usulkan penambahan kuota elpiji untuk 2025
baca juga:perbandingan mobil listrik bmw i3 bekas vs nissan leaf baru: mana yang lebih menguntungkan?
tim kpk bergerak ke bengkulu pada sabtu pagi 23 november 2024 dan mengamankan delapan orang, termasuk gubernur bengkulu. 
berikut daftar pejabat yang diamankan dan diminta keterangan.
sr yang merupakan kadis tenaga kerja dan transmigrasi diamankan oleh tim penyidik kpk di rumahnya pukul 07.00 wib, kemudian berselang 30 menit penyidik mengamankan sf
, yang merupakan kadis kelautan dan perikanan. selanjutnya yang ikut diamankan yakni sa yang merupakan kadis pendidikan dan kebudayaan sekitar pukul 08.30 wib, kemudian diwaktu yang sama fe yang merupakan kepala biro pemerintahan dan kesra ikut diamankan  penyidik kpk ri.
lebih lanjut giliran if yang merupakan sekda provinsi bengkulu diamankan pada pukul 16.00 wib, hingga malam hari penyidik kpk ai mengamankan ts sebagai kadis pupr pada  pukul 19.30. berselang satu jam giliran rm yang merupakan gubernur bengkulu diamankan di  serangai, bengkulu utara. 
pada keesokan harinya ev alias anca yang merupakan ajudan gubernur bengkulu diamankan di bandara fatmawati.
 
 "dari hasil pemeriksaan, telah memenuhi dua alat bukti, maka ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. yaitu rm, if dan ev alias anca," ungkap alexander.
selain delapan pejabat pemerintah provinsi bengkulu yang diamankan, kpk juga menyita uang tunai sejumlah rp 7 miliar dalam bentuk rupiah, dolar amerika serikat (usd), dan dolar singapura (sgd) dari berbagai tempat.
"uang tersebut diduga hasil gratifikasi dan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh para pejabat untuk memenuhi kebutuhan kampanye saudara rm," tambah alexander.
barang bukti  yang diamankan dari  catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah rp 32,5 juta pada mobil sd. kemudian penyaluran uang tunai sejumlah rp 120 juta pada rumah fep.
selanjutnya ditemukan uang tunai rp 370 juta  di mobil rm, serta uang tunai sejumlah total sekitar rp 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dollar amerika (usd), dan dollar singapura (sgd) pada rumah dan mobil ev alias anca. 
sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar 7 miliar rupiah dalam dalam mata uang rupiah, dollar amerika (usd), dan dollar singapura (sgd).
 
alexander memaparkan, kasus ini  berawal bulan september dan oktober 2024, if mengumpulkan seluruh ketua opd dan kepala biro di lingkup pemda provinsi bengkulu dengan arahan untuk mendukung langkah rm yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur bengkulu.
sf menyerahkan uang sejumlah rp 200 juta kepada sdr. rm melalui sdr. ev, dengan maksud agar  sf tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. 
kemudian ts mengumpulkan uang sejumlah rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran atk, potongan sppd, dan potongan tunjangan pegawai. terkait hal tersebut, lantaran  rm pernah mengingatkan ts, apabila rm tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka  ts akan diganti.
selanjutnya sd mengumpulkan uang sejumlah rp2,9 miliar.  selain itu, sd juga diminta rm untuk mencairkan honor ptt (pegawai tidak tetap) dan gtt (guru tidak tetap) se-provinsi bengkulu sebelum tanggal 27 november 2024. jumlahnya honor per-orang adalah rp 1 juta. seharusnya pencairan tersebut harus dilakukan pada awal desember mendatang. 
 
lebih lanjut giliran fe menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan kota bengkulu kepada rm melalui ev sejumlah rp 1.405.750.000.
"praktik ini jelas melanggar hukum dan menambah beban masyarakat," tegas alexander.
tersangka dan ancaman hukuman
kpk telah menetapkan tiga tersangka utama, yaitu rm, if, dan ev alias anca. mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dalam uu nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 kuhp.
para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. kpk juga telah melakukan penahanan terhadap mereka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 24 november hingga 13 desember 2024.
kpk tegaskan komitmen penegakan hukum
alexander menutup konferensi pers dengan menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk nyata komitmen kpk dalam memberantas korupsi.
 "kami berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama para penyelenggara negara, untuk menjalankan tugas dengan integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan," katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan