DP3APPKB Provinsi Bengkulu Gelar Bimtek Anggaran Responsif Gender 2024

Reporter: Naura |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 12 Nov 2024 - 20:53

DP3APPKB Provinsi Bengkulu Gelar Bimtek-Naura Qristina-

Mendorong Kesetaraan untuk Pembangunan yang Lebih Inklusif

RADAR BENGKULU — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2024.

Acara yang diadakan pada 12 hingga 14 November 2024 di Hotel Grage Bengkulu ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta implementasi ARG di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota.

Bimtek dengan tema “Anggaran Responsif Gender: Mendorong Kesetaraan dalam Pembangunan” ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai OPD se-Provinsi Bengkulu serta Dinas PPPAPPKB dari kabupaten dan kota.

Dengan diadakannya kegiatan ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat menyelaraskan pemahaman dan memperkuat kemampuan para peserta dalam merencanakan dan menyusun anggaran yang mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara setara.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengapresiasi langkah DP3APPKB yang secara konsisten mendorong kebijakan berbasis gender di seluruh lini pemerintahan.

“Bimtek ini merupakan upaya kita untuk menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin ada mengenai konsep anggaran responsif gender. Seringkali, kita berpikir bahwa untuk memenuhi anggaran responsif gender, perlu disebutkan secara eksplisit istilah ‘gender’, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan laki-laki dan perempuan telah diperhitungkan dalam anggaran tersebut,” jelas Khairil.

Khairil juga menegaskan bahwa konsep kesetaraan gender tidak berarti menyamakan segala kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada mengakomodasi perbedaan yang ada. Ia mencontohkan bahwa perbedaan kecil seperti pengadaan seragam kerja bagi laki-laki dan perempuan harus mendapat perhatian agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing gender.

“Tugas kita adalah memastikan setiap program dan kegiatan OPD memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata,” tambah Khairil.

Ia pun berharap dengan pemahaman yang sama, penyusunan anggaran pada tahun 2025 di seluruh OPD di Provinsi Bengkulu bisa lebih responsif terhadap kesetaraan gender.

Sementara itu, Kepala DP3APPKB Provinsi Bengkulu, Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd, menjelaskan bahwa pentingnya kegiatan Bimtek ini terletak pada upaya menyamakan persepsi dan pemahaman di kalangan OPD mengenai pentingnya ARG dalam pembangunan.

dp3appkb provinsi bengkulu gelar bimtek anggaran responsif gender 2024                            mendorong kesetaraan untuk pembangunan yang lebih inklusif
radar bengkulu — dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dp3appkb) provinsi bengkulu kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) anggaran responsif gender (arg) tahun 2024.
acara yang diadakan pada 12 hingga 14 november 2024 di hotel grage bengkulu ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta implementasi arg di lingkungan organisasi perangkat daerah (opd) provinsi bengkulu dan kabupaten/kota.
bimtek dengan tema “anggaran responsif gender: mendorong kesetaraan dalam pembangunan” ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai opd se-provinsi bengkulu serta dinas pppappkb dari kabupaten dan kota.
dengan diadakannya kegiatan ini, pemerintah provinsi bengkulu berharap dapat menyelaraskan pemahaman dan memperkuat kemampuan para peserta dalam merencanakan dan menyusun anggaran yang mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara setara.
baca juga:peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dp3appkb provinsi bengkulu
baca juga:dp3ap2kb gelar sosialisasi strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tppo
asisten i setda provinsi bengkulu, khairil anwar, mengapresiasi langkah dp3appkb yang secara konsisten mendorong kebijakan berbasis gender di seluruh lini pemerintahan.
“bimtek ini merupakan upaya kita untuk menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin ada mengenai konsep anggaran responsif gender. seringkali, kita berpikir bahwa untuk memenuhi anggaran responsif gender, perlu disebutkan secara eksplisit istilah ‘gender’, padahal yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan laki-laki dan perempuan telah diperhitungkan dalam anggaran tersebut,” jelas khairil.
khairil juga menegaskan bahwa konsep kesetaraan gender tidak berarti menyamakan segala kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada mengakomodasi perbedaan yang ada. ia mencontohkan bahwa perbedaan kecil seperti pengadaan seragam kerja bagi laki-laki dan perempuan harus mendapat perhatian agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing gender.
“tugas kita adalah memastikan setiap program dan kegiatan opd memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata,” tambah khairil.
baca juga:dp3ap2kb gelar outbound, relaksasi fisik dan jalin kerjasama dengan bkow provinsi bengkulu
baca juga:dp3ap2kb seluma berikan pendampingan khusus anak pelaku pembacokan polisi
ia pun berharap dengan pemahaman yang sama, penyusunan anggaran pada tahun 2025 di seluruh opd di provinsi bengkulu bisa lebih responsif terhadap kesetaraan gender.
sementara itu, kepala dp3appkb provinsi bengkulu, drs. eri yulian hidayat, m.pd, menjelaskan bahwa pentingnya kegiatan bimtek ini terletak pada upaya menyamakan persepsi dan pemahaman di kalangan opd mengenai pentingnya arg dalam pembangunan.
“pada dasarnya, setiap opd sebenarnya sudah memiliki komponen anggaran yang responsif gender. seperti  pembangunan fasilitas umum yang memisahkan fasilitas bagi laki-laki dan perempuan, seperti wc terpisah. namun, kadang-kadang pemahaman untuk mengidentifikasi kebutuhan responsif gender dalam kegiatan lain masih perlu diperjelas,” ungkapnya.
lebih lanjut, eri menjelaskan bahwa tujuan dari arg ini bukan untuk menyeragamkan seluruh kebijakan, melainkan untuk menciptakan keadilan dalam akses bagi semua pihak.
“ketimpangan gender seringkali terjadi karena perbedaan pemahaman dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan gender dalam anggaran. misalnya, pakaian olahraga untuk perempuan biasanya memiliki desain berbeda yang perlu diperhatikan dalam anggaran pengadaan seragam. jadi, melalui bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh opd mampu menerapkan arg dengan tepat, sehingga tidak ada yang tertinggal,” jelas eri.
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii di bengkulu segera dibuka, hanya kategori tertentu yang dapat mengikuti
baca juga:kendaraan dinas pemkab bengkulu selatan nunggak pajak ratusan juta
bimtek ini juga diisi dengan pemaparan dari dr. jon hendri nurdan, m.kes, yang menyampaikan materi bertajuk “perencanaan dan penganggaran responsif gender.”
dalam pemaparannya, dr. jon hendri menjelaskan bahwa arg adalah pendekatan perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
hal ini juga mencakup kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“dalam setiap tahap penyusunan anggaran, kita harus menjawab kebutuhan dan permasalahan gender di setiap sektor. dengan begitu, kita bisa mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sering kali dihadapi oleh kelompok rentan, terutama perempuan,” paparnya.
dr. jon hendri menambahkan bahwa arg bukan sekadar pendekatan teknis, tetapi juga wujud nyata dari upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif.
melalui arg, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dibuat dapat memberikan manfaat yang sama bagi setiap warga, terlepas dari jenis kelamin atau kondisi sosial-ekonominya.
baca juga:jelang libur nataru 2024, kondisi kendaraan dicek untuk jamin keselamatan penumpang
baca juga:perkuat tata kelola bumd, blud, dan bumdes untuk membangun daerah
acara bimtek ini juga dirancang sebagai ajang diskusi interaktif. dimana para peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang tantangan dalam penerapan arg di lapangan.
beberapa peserta menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mengintegrasikan konsep arg ke dalam anggaran opd masing-masing, terutama dalam hal pengalokasian dana yang spesifik untuk kebutuhan gender yang seringkali tidak disebutkan secara eksplisit.
namun, melalui bimtek ini, mereka mendapatkan panduan untuk memperjelas strategi perencanaan yang responsif gender.
melalui acara bimtek ini, dp3appkb berharap para peserta dapat membawa pulang pemahaman yang lebih mendalam mengenai arg dan menerapkannya dalam penyusunan anggaran 2025 di opd masing-masing.
dengan demikian, provinsi bengkulu bisa menjadi contoh dalam penerapan anggaran responsif gender yang nyata, sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua pihak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 13 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan