RADAR BENGKULU — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri memimpin Evaluasi Pelaksanaan Anggaran hingga Triwulan III sekaligus sosialisasi langkah akhir tahun 2024 di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu, 16 Oktober 2024.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat penting. Seperti Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu, Mohammad Arief Barata, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapperida), Yuliswani.
Pada pembukaan acara, Isnan menyoroti pentingnya evaluasi anggaran. Terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
Dengan anggaran APBN Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp 3,1 triliun, Isnan mengingatkan bahwa sebagian dana tersebut dialokasikan kembali ke tingkat kabupaten dan kota untuk mendukung program pembantuan dan dekonsentrasi.
“APBN sangat berarti bagi pembangunan di Bengkulu. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan lain. Seperti penambahan pegawai baru tanpa diimbangi penambahan anggaran yang signifikan. Kita harus menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Terlebih masalah tenaga honorer yang hingga kini masih belum sepenuhnya terselesaikan,” ujar Isnan dengan tegas.
BACA JUGA:7 Manfaat Puasa Intermittent untuk Penurunan Berat Badan dan Kesehatan Metabolisme
BACA JUGA:Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Diupayakan Sebelum Pelantikan Presiden Baru
Isnan menekankan bahwa salah satu tujuan utama evaluasi anggaran adalah untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Ia mengajak seluruh pejabat yang hadir untuk melakukan koordinasi ketat dalam menyusun langkah-langkah akhir tahun, demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Evaluasi ini kita lakukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat maksimal. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat. Anggaran publik harus memberikan hasil nyata.”
Dalam kesempatan ini, Isnan juga mengapresiasi pencapaian indeks pembangunan daerah yang meningkat tahun ini. Ini sebuah prestasi yang menurutnya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tantangan masih ada. Terutama dalam menjaga keberlanjutan anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang terus bertambah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, koordinasi ini menjadi kunci utama untuk memastikan anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa anggaran harus digunakan sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
BACA JUGA:Ribuan Peserta CPNS Provinsi Bengkulu Siap Ikuti SKD di Asrama Haji
BACA JUGA:Waduh, Stok Logistik Darurat Bencana Menipis dan Kadaluarsa