Pemprov Bengkulu Matangkan Regulasi Tarif Air Minum, Siap Berlaku 2025

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tengah memfinalisasi draf Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penetapan batas atas dan bawah tarif air minum untuk seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. 

Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyesuaian tarif yang adil dan terukur di tingkat kabupaten/kota.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menjelaskan bahwa draf Pergub ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Bengkulu sebelumnya, yang menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan dari masing-masing daerah.

“Kita saat ini membahas draf Peraturan Gubernur tentang penetapan tarif air minum, khususnya batas atas dan batas bawah. Penetapan ini harus disepakati bersama pemerintah kabupaten/kota agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat,” ujar Denni, Kamis (21/11).

Menurut Denni, jika proses pembahasan berjalan lancar dan draf tersebut mendapat persetujuan, maka Pergub akan disahkan oleh Gubernur Bengkulu dalam waktu dekat. Targetnya, regulasi baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

BACA JUGA:Kepentingan Rakyat, DPRD Bengkulu Utara Sahkan APBD 2025 Lebih Cepat

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Perkuat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

“Per 1 Januari 2025, seluruh kabupaten/kota di Bengkulu sudah harus menyesuaikan penetapan tarif air minum dengan regulasi yang baru. Pergub ini akan menjadi acuan batas tarif atas dan bawah.”

Pergub ini akan memberikan batasan jelas bagi pemerintah daerah dalam menentukan tarif air minum. Meski begitu, kewenangan untuk menetapkan angka spesifik tarif tetap berada di tangan masing-masing pemerintah daerah, selama tidak melampaui batas atas yang ditentukan.

“Kalau tarifnya mau dinaikkan, itu kewenangan daerah. Tetapi, batasannya jelas, tidak boleh melebihi angka yang sudah ditentukan di Pergub,” tegas Denni.

Penetapan tarif air minum ini mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk biaya produksi dan operasional yang ditanggung oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di masing-masing kabupaten/kota. 

Dengan adanya Pergub, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel menyesuaikan tarif sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Kolaborasi Kemensos RI dan Pemprov Bengkulu, Tekan Kemiskinan Lewat Penguatan Pilar Sosial

BACA JUGA:Dua Jalan dan Satu Jembatan akan Dibangun, Pemprov Bengkulu Percepat Pemulihan Pasca Bencana