RBI, BENTENG - Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di aula Sindu, Selasa (12/12).
Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ir. Wijaya Atmadja,.M.Si. Tampak hadir perwakilan dari Polres Bengkulu Tengah, perwakilan Kajari, para kepala OPD terkait, perwakilan camat dan Kepala Desa serta jajaran terkait lainnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Wijaya Atmadja menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Warga masyarakat harus mengetahui serta memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaatinya dengan sadar. Hal ini penting dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum bisa dilaksanakan sesuai tujuannya di lingkungan masyarakat.
BACA JUGA:Lagi, Bengkulu Tengah Raih Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif
BACA JUGA:Guru Harus Semangat Mengajar, Meski Tunjangan Sertifikasi Kadang Telat
"Filosopis, biologis dan sosiologis merupakan teori yang harus dimemiliki masyarakat agar dapat mengetahui bentuk serta peran hukum yang sebenarnya dalam tindak pidana maupun perdata," jelasnya.
Tanpa didukung peran masyarakat, lanjut dia, peran pihak yang berwajib tidaklah utuh.
"Oleh karena itu masyarakat harus berperan serta aktif mendukung TNI-Polri dalam menjaga lingkungan agar kondusif, senantiasa memberikan info kepada pihak aparat," ungkapnya. (ags)