Donni: Angkutan Batu Bara, CPO, TBS, Kendaraan Proyek Pemerintah Masih Gunakan BBM Subsidi
RADAR BENGKULU - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu diminta untuk tidak hanya mengusulkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Bio Solar, kepada pemerintah pusat dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip, MM, menegaskan bahwa pemaparan rinci perlu dilakukan agar usulan tersebut dapat diakomodir sepenuhnya.
Menurut Yurman, surat usulan saja mungkin kurang efektif dan dengan pemaparan, pemerintah pusat dan BPH Migas dapat memahami kebutuhan masyarakat Bengkulu secara lebih mendalam.
"Kalau hanya sebatas surat, rasanya sulit usulan itu diakomodir secara penuh," kata Yurman.
BACA JUGA:Unib Meraih 69 Sertifikat Akreditasi Internasional Acquin
Yurman menambahkan bahwa keberadaan Provinsi Bengkulu belum termasuk jalur perlintasan nasional dapat mempengaruhi persetujuan kuota BBM bersubsidi. Oleh karena itu, pemaparan yang cermat dan menyeluruh diharapkan dapat mendukung pemahaman pusat dan BPH Migas tentang urgensi penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu.
"BBM bersubsidi memiliki pengaruh besar bagi roda ekonomi masyarakat, dan kita perlu memastikan bahwa usulan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan riel di Provinsi Bengkulu," tambahnya.
Dalam kunjungan ke Pertamina TBBM Pulau Baai Kota Bengkulu, Yurman mendapatkan informasi bahwa antrian kendaraan di SPBU terjadi karena kuota BBM bersubsidi yang terbatas. Meskipun Pertamina TBBM Pulau Baai menyadari situasi tersebut, mereka memiliki keterbatasan dalam menanggapi masalah tersebut.
"Saat ini, memang dibutuhkan terobosan dari Pemda agar kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu dapat ditambah. Pemda perlu melakukan upaya konkrit, salah satunya dengan pemaparan kebutuhan BBM bersubsidi dihadapan pemerintah pusat dan BPH Migas," ujar Yurman.
BACA JUGA:Dukcapil Bengkulu Tengah Berikan Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Kadis ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana, ST, M.Si, menyatakan bahwa usulan kuota BBM bersubsidi untuk tahun depan sudah disertai dengan pemaparan di tingkat pusat.
Donni menjelaskan bahwa bersama dengan Asisten II Setdaprov Bengkulu, RA. Denni, SH, MM, mereka telah menyampaikan pemaparan tentang kebutuhan BBM bersubsidi.
"Berdasarkan perhitungan BPH Migas, kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu ini mencukupi dengan catatan penyalurannya tepat sasaran," ungkap Donni.
BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Ditunda Akibat Tak Quorum
BACA JUGA:Produk UMKM Bengkulu Dapat Perhatian Positif Pengusaha Malaysia